Kompetensi Kerja
Dipublikasikan oleh Hansel pada 10 September 2025
Di era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada angin, organisasi di seluruh dunia dituntut untuk beradaptasi. Tidak lagi cukup hanya mengandalkan modal finansial, infrastruktur, atau aset fisik yang kasat mata. Yang kini menjadi pembeda adalah pengetahuan—dan lebih penting lagi, orang-orang yang membawa pengetahuan itu.
Dari perusahaan teknologi raksasa, pusat riset nasional, hingga lembaga pendidikan vokasi, semua menghadapi satu pertanyaan mendasar: bagaimana mengelola sumber daya manusia agar benar-benar menjadi penggerak utama organisasi?
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Knowledge Management Studies (2018) mencoba menjawab pertanyaan besar ini. Jimmy Kansal dan Sandeep Singhal, dua peneliti asal India, menelusuri persoalan yang sebenarnya sudah lama menjadi “rahasia umum”: organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organisations/KBOs) hanya akan seefektif kompetensi orang-orang di dalamnya. Tanpa kompetensi yang tepat, strategi sehebat apa pun berisiko gagal di lapangan.
Bayangkan sebuah organisasi riset besar dengan ribuan ilmuwan. Mereka memiliki akses ke teknologi mutakhir, dana riset miliaran, dan mandat nasional yang penting. Namun, jika para penelitinya tidak memiliki kompetensi yang sesuai—baik keterampilan teknis maupun kemampuan manajerial—maka riset bisa tersendat, kerja sama tim rapuh, dan hasil akhir jauh dari harapan.
Penelitian Kansal dan Singhal menegaskan, membangun model kompetensi bukan sekadar urusan HRD atau pelatihan rutin. Ini adalah investasi strategis yang menentukan keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Kompetensi dipandang bukan hanya apa yang bisa dilakukan seseorang, melainkan juga bagaimana seseorang berpikir, bertindak, dan berkolaborasi dalam konteks organisasi.
Dengan kata lain, kompetensi adalah fondasi tak terlihat di balik gedung-gedung megah, laboratorium canggih, atau perusahaan raksasa. Dan penelitian ini mencoba merumuskannya menjadi sebuah model yang sistematis, yang bisa diterapkan lintas sektor dan lintas negara, termasuk di Indonesia.
Mengapa Kompetensi Jadi Isu Global Hari Ini?
Pertama-tama, mari kita tarik persoalan ke konteks global. Dunia kerja tengah diguncang revolusi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (AI). Pekerjaan-pekerjaan manual kian digantikan mesin, sementara kebutuhan akan pekerja yang mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan berinovasi meningkat tajam.
Dalam kondisi ini, organisasi berbasis pengetahuan menjadi aktor utama. Mereka bukan hanya menciptakan produk atau jasa, tetapi juga menciptakan nilai dari ide, riset, dan kreativitas. Namun, di sinilah masalah muncul: tidak semua organisasi siap mengelola manusia sebagai aset pengetahuan.
Penelitian Kansal dan Singhal menunjukkan adanya jurang nyata antara potensi individu dan kebutuhan organisasi. Banyak pekerja pintar, tetapi belum tentu kompeten dalam konteks organisasi. Ada yang mahir teknis, tetapi lemah dalam komunikasi. Ada yang punya ide brilian, tetapi tak mampu bekerja sama dalam tim. Jurang inilah yang membuat organisasi sering kali tidak mencapai efektivitas yang diharapkan.
Lebih mengejutkan lagi, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan soft skill. Kompetensi teknis pun sering kali tidak selaras dengan kebutuhan organisasi. Misalnya, seorang ilmuwan mungkin sangat ahli di bidang fisika material, tetapi ketika organisasi membutuhkan aplikasi praktis untuk pertahanan, kompetensi itu tidak otomatis bisa diterjemahkan.
Maka, dibutuhkan model kompetensi yang mampu memetakan keterampilan dari level individu hingga ke level organisasi.
Kisah Lapangan: Menggali Kompetensi dengan Metode BEI
Untuk memahami lebih dalam, Kansal dan Singhal melakukan penelitian di sebuah organisasi riset pertahanan di India. Mereka menggunakan metode Behavioral Event Interview (BEI)—sebuah teknik wawancara mendalam yang menggali pengalaman nyata responden.
Metode ini ibarat membuka kotak hitam pengalaman seseorang. Responden diminta menceritakan situasi nyata di mana mereka merasa sangat sukses atau gagal dalam pekerjaan. Dari cerita itu, peneliti bisa mengidentifikasi pola perilaku, cara berpikir, dan keterampilan yang digunakan.
Pendekatan ini menghasilkan data yang kaya. Misalnya, peneliti menemukan bahwa kompetensi seperti problem solving, kemampuan mengelola konflik, dan keterampilan komunikasi sering kali muncul dalam cerita sukses. Sebaliknya, kurangnya kemampuan koordinasi atau manajemen waktu sering kali muncul dalam cerita kegagalan.
Temuan ini kemudian diperkuat dengan survei kuantitatif yang melibatkan ratusan ilmuwan. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi memang memiliki hubungan langsung dengan efektivitas organisasi. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi individu, semakin tinggi pula kinerja organisasi.
Model Kompetensi: Peta Jalan Organisasi Berbasis Pengetahuan
Penelitian ini menghasilkan sebuah model kompetensi khusus untuk organisasi berbasis pengetahuan. Model ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis (hard skills), tetapi juga kemampuan perilaku dan manajerial (soft skills).
Beberapa kompetensi inti yang diidentifikasi antara lain:
Model ini berfungsi sebagai peta jalan bagi manajemen organisasi. Dengan model ini, rekrutmen bisa lebih terarah, pelatihan lebih efektif, dan jalur karier lebih jelas.
Dampak Nyata bagi Organisasi
Apa artinya semua ini bagi organisasi? Penelitian Kansal dan Singhal memberi gambaran jelas. Jika model kompetensi diterapkan, organisasi bisa:
Sebaliknya, jika kompetensi diabaikan, organisasi berisiko menghadapi stagnasi. Proyek tertunda, ide brilian terbuang, dan organisasi kehilangan daya saing.
Kritik dan Batasan Studi
Meski temuan penelitian ini sangat relevan, ada beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, studi dilakukan pada konteks spesifik—yaitu organisasi riset pertahanan di India. Karakteristiknya bisa berbeda dengan perusahaan swasta atau lembaga non-riset.
Kedua, jumlah responden terbatas pada ilmuwan, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan seluruh jenis KBO.
Namun, justru di sinilah menariknya. Riset ini membuka jalan bagi penelitian lanjutan di berbagai sektor dan negara. Misalnya, bagaimana penerapan model kompetensi di startup teknologi Indonesia? Atau di BUMN strategis seperti Pertamina dan PLN? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi agenda penelitian berikutnya.
Relevansi untuk Indonesia
Mengapa penelitian ini penting bagi Indonesia? Karena Indonesia sedang gencar membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Dari pengembangan industri 4.0, riset energi terbarukan, hingga transformasi digital pendidikan, semua membutuhkan organisasi berbasis pengetahuan yang efektif.
Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan. Banyak lembaga riset masih terjebak birokrasi, perusahaan kesulitan mencari talenta yang sesuai, dan universitas menghadapi tantangan menyiapkan lulusan yang kompeten.
Model kompetensi seperti yang dikembangkan Kansal dan Singhal bisa menjadi inspirasi untuk menata ulang sistem manajemen SDM di Indonesia. Melalui jalur manajemen proyek, kepemimpinan, hingga pengembangan teknologi, Indonesia dapat memperkuat fondasi organisasi berbasis pengetahuan.
Kesimpulan: Kompetensi sebagai Investasi Masa Depan
Pada akhirnya, penelitian ini menyampaikan pesan sederhana namun kuat: kompetensi adalah fondasi efektivitas organisasi berbasis pengetahuan. Tanpa kompetensi, semua strategi, teknologi, dan sumber daya akan kehilangan arah.
Jika diterapkan secara serius, model kompetensi ini bisa membantu organisasi di Indonesia dan dunia untuk mengurangi biaya akibat inefisiensi, mempercepat inovasi, dan meningkatkan daya saing global dalam waktu lima tahun ke depan.
Seperti kata pepatah, “bangunan setinggi apa pun bergantung pada fondasinya.” Dan dalam organisasi modern, fondasi itu adalah kompetensi sumber daya manusia.
Sumber Artikel:
Swai, L. (2022). Development of a conceptual framework for enhancing payment practices in the UK construction industry (Doctoral dissertation, Coventry University).
Kompetensi Kerja
Dipublikasikan oleh Hansel pada 09 September 2025
Di era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada angin, organisasi di seluruh dunia dituntut untuk beradaptasi. Tidak lagi cukup hanya mengandalkan modal finansial atau aset fisik. Yang kini menjadi pembeda adalah pengetahuan—dan lebih penting lagi, orang-orang yang membawa pengetahuan itu. Dari perusahaan teknologi, pusat riset, hingga lembaga pendidikan, semua menghadapi satu pertanyaan mendasar: bagaimana mengelola sumber daya manusia agar benar-benar menjadi penggerak utama organisasi?
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Knowledge Management Studies (2018) menyoroti hal ini dengan tajam. Jimmy Kansal dan Sandeep Singhal, dua peneliti asal India, menelusuri persoalan yang sebenarnya sudah lama menjadi “rahasia umum”: organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organisations/KBOs) hanya akan seefektif kompetensi orang-orang di dalamnya. Tanpa kompetensi yang tepat, strategi sehebat apa pun berisiko gagal di lapangan.
Bayangkan sebuah organisasi riset besar dengan ribuan ilmuwan. Mereka memiliki akses ke teknologi mutakhir, dana riset miliaran, dan mandat nasional yang penting. Namun, jika para penelitinya tidak memiliki kompetensi yang sesuai—baik keterampilan teknis maupun kemampuan manajerial—maka riset bisa tersendat, kerja sama tim rapuh, dan hasil akhir jauh dari harapan. Inilah yang digambarkan riset Kansal dan Singhal, dengan fokus pada organisasi riset pertahanan di India, tetapi relevansinya menjalar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa membangun model kompetensi bukan sekadar soal HRD atau pelatihan rutin. Ini adalah investasi strategis yang menentukan keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Kompetensi dipandang bukan hanya “apa yang bisa dilakukan seseorang”, melainkan juga “bagaimana seseorang berpikir, bertindak, dan berkolaborasi dalam konteks organisasi”.
Dengan kata lain, kompetensi adalah fondasi tak terlihat di balik gedung-gedung megah, laboratorium canggih, atau perusahaan raksasa. Dan penelitian ini mencoba merumuskannya menjadi sebuah model yang sistematis.
Mengapa Kompetensi Jadi Isu Global Hari Ini?
Pertama-tama, mari kita tarik persoalan ke konteks global. Dunia kerja tengah diguncang revolusi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Pekerjaan-pekerjaan manual digantikan mesin, sementara kebutuhan akan pekerja yang mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan berinovasi meningkat tajam.
Dalam kondisi ini, organisasi berbasis pengetahuan menjadi aktor utama. Mereka bukan hanya menciptakan produk atau jasa, tetapi juga menciptakan nilai dari ide, riset, dan kreativitas. Namun, di sinilah masalah muncul: tidak semua organisasi siap mengelola manusia sebagai “aset pengetahuan”.
Penelitian Kansal dan Singhal menunjukkan adanya jurang yang nyata antara potensi individu dan kebutuhan organisasi. Banyak pekerja pintar, tetapi belum tentu kompeten dalam konteks organisasi. Ada yang mahir teknis, tetapi lemah dalam komunikasi. Ada yang punya ide brilian, tetapi tak mampu bekerja sama dalam tim. Jurang inilah yang membuat organisasi sering kali tidak mencapai efektivitas yang diharapkan.
Lebih mengejutkan lagi, penelitian mereka menyoroti bahwa masalah ini bukan hanya soal soft skill. Kompetensi teknis pun sering tidak selaras dengan kebutuhan organisasi. Misalnya, seorang ilmuwan mungkin sangat ahli di bidang fisika material, tetapi ketika organisasi membutuhkan aplikasi praktis untuk pertahanan, kompetensi itu tidak otomatis bisa diterjemahkan. Maka, dibutuhkan model yang mampu memetakan kompetensi dari level individu hingga ke level organisasi.
Kisah Lapangan: Menggali Kompetensi di Dunia Riset
Untuk memahami lebih dalam, Kansal dan Singhal melakukan penelitian di organisasi riset pertahanan India. Mereka menggunakan metode Behavioral Event Interview (BEI)—sebuah teknik wawancara mendalam yang menggali pengalaman nyata responden.
Metode ini ibarat membuka “kotak hitam” pengalaman seseorang. Responden diminta menceritakan situasi nyata di mana mereka merasa sangat sukses atau gagal dalam pekerjaan. Dari cerita itu, peneliti bisa mengidentifikasi pola perilaku, cara berpikir, dan keterampilan yang digunakan.
Pendekatan ini menghasilkan data yang kaya. Misalnya, peneliti menemukan bahwa kompetensi seperti problem solving, kemampuan mengelola konflik, dan keterampilan komunikasi sering kali muncul dalam cerita sukses. Sebaliknya, kurangnya kemampuan koordinasi atau manajemen waktu sering kali muncul dalam cerita kegagalan.
Temuan ini kemudian diperkuat dengan survei kuantitatif yang melibatkan ratusan ilmuwan. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi memang memiliki hubungan langsung dengan efektivitas organisasi. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi individu, semakin tinggi pula kinerja organisasi.
Model Kompetensi: Apa yang Ditemukan Peneliti?
Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah model kompetensi khusus untuk organisasi berbasis pengetahuan. Model ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis (hard skills), tetapi juga kemampuan perilaku dan manajerial (soft skills).
Beberapa kompetensi inti yang diidentifikasi antara lain:
Model ini berfungsi sebagai “peta jalan” bagi HR dan manajemen organisasi. Dengan model ini, rekrutmen bisa lebih terarah, pelatihan lebih efektif, dan jalur karier lebih jelas.
Dampak Nyata bagi Organisasi
Apa artinya semua ini bagi organisasi? Penelitian Kansal dan Singhal memberi gambaran jelas. Jika model kompetensi diterapkan, organisasi bisa:
Sebaliknya, jika kompetensi diabaikan, organisasi berisiko menghadapi stagnasi. Proyek tertunda, ide brilian terbuang, dan organisasi kehilangan daya saing.
Kritik dan Batasan Studi
Meski temuan penelitian ini sangat relevan, ada beberapa keterbatasan. Pertama, studi dilakukan pada konteks spesifik—yaitu organisasi riset pertahanan di India. Karakteristiknya bisa berbeda dengan perusahaan swasta atau lembaga non-riset. Kedua, jumlah responden terbatas pada ilmuwan, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan seluruh jenis KBO.
Namun, justru di sinilah menariknya. Riset ini membuka jalan bagi penelitian lanjutan di berbagai sektor dan negara. Misalnya, bagaimana penerapan model kompetensi di startup teknologi di Indonesia? Atau di BUMN strategis seperti Pertamina dan PLN? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi agenda penelitian berikutnya.
Relevansi untuk Indonesia
Mengapa penelitian ini penting bagi Indonesia? Karena Indonesia sedang gencar membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Dari pengembangan industri 4.0, riset energi terbarukan, hingga transformasi digital pendidikan, semua membutuhkan organisasi berbasis pengetahuan yang efektif.
Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan. Banyak lembaga riset masih terjebak birokrasi, perusahaan kesulitan mencari talenta yang sesuai, dan universitas menghadapi tantangan menyiapkan lulusan yang kompeten. Model kompetensi seperti yang dikembangkan Kansal dan Singhal bisa menjadi inspirasi untuk menata ulang sistem manajemen SDM di Indonesia.
Kesimpulan: Kompetensi sebagai Investasi Masa Depan
Pada akhirnya, penelitian ini menyampaikan pesan sederhana namun kuat: kompetensi adalah fondasi efektivitas organisasi berbasis pengetahuan. Tanpa kompetensi, semua strategi, teknologi, dan sumber daya akan kehilangan arah.
Jika diterapkan secara serius, model kompetensi ini bisa membantu organisasi di Indonesia dan dunia untuk mengurangi biaya akibat inefisiensi, mempercepat inovasi, dan meningkatkan daya saing global dalam waktu lima tahun ke depan.
Seperti kata pepatah, “bangunan setinggi apa pun bergantung pada fondasinya.” Dan dalam organisasi modern, fondasi itu adalah kompetensi sumber daya manusia.
Sumber Artikel:
Kansal, J., & Singhal, S. (2018). Development of a Competency Model for Enhancing the Organisational Effectiveness in a Knowledge-Based Organisation. International Journal of Knowledge Management Studies, 9(3), 203–223.
Kompetensi Kerja
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 04 Juli 2025
Di tengah persaingan global dan revolusi industri 4.0, kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi sorotan utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sertifikasi kompetensi kerja bukan lagi sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak agar lulusan SMK diakui secara profesional dan mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional. Namun, seberapa efektif pelaksanaan sertifikasi ini di tingkat sekolah? Artikel ini mengulas secara kritis hasil penelitian Arif Rosyid (2020) yang mengevaluasi implementasi uji kompetensi dan sertifikasi kerja di LSP P1 (Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama) SMK, khususnya di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.
Latar Belakang: Tantangan dan Urgensi Sertifikasi Kompetensi
Sertifikasi Kompetensi: Pilar Utama Daya Saing
Permasalahan di Lapangan
Metodologi Penelitian: Evaluasi Komprehensif dengan Model CIPP
Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang menilai efektivitas program dari empat aspek utama:
Desain Studi
Temuan Utama: Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di LSP P1 SMK
1. Aspek Konteks: Efektif, Tapi Masih Ada Tantangan
2. Aspek Input: Sumber Daya Cukup, Tapi Belum Merata
3. Aspek Proses: Pelaksanaan Sudah Baik, Perlu Peningkatan Monitoring
4. Aspek Produk: Hasil Positif, Tapi Belum Maksimal
5. Evaluasi Komprehensif: Sangat Efektif (Kuadran I Glickman)
Studi Kasus: Implementasi Sertifikasi di SMK Muhammadiyah Kajen
Proses Sertifikasi
Tantangan di Lapangan
Dampak ke Dunia Kerja
Analisis Kritis: Kekuatan, Kelemahan, dan Implikasi Kebijakan
Kekuatan Program
Kelemahan dan Tantangan
Implikasi Kebijakan
Perbandingan dengan Penelitian Lain dan Tren Industri
Studi Lain di Indonesia
Tren Global
Relevansi untuk Indonesia
Rekomendasi Praktis untuk Pengembangan Sertifikasi Kompetensi di SMK
Opini: Menuju SMK yang Lebih Adaptif dan Kompetitif
Evaluasi yang dilakukan Rosyid membuktikan bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi di LSP P1 SMK sudah berjalan sangat efektif, namun masih banyak ruang untuk perbaikan. Tantangan utama adalah memperluas akses, meningkatkan kualitas pelaksana, dan memastikan sertifikasi benar-benar berdampak pada daya saing lulusan di dunia kerja. Di era industri 4.0, SMK harus menjadi pusat inovasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri, bukan sekadar institusi pendidikan formal.
Sertifikasi kompetensi harus menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, bukan sekadar syarat administratif. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, dan industri, Indonesia bisa membangun ekosistem pendidikan vokasi yang adaptif, kompetitif, dan relevan dengan tantangan zaman.
Kesimpulan: Sertifikasi Kompetensi sebagai Pilar Utama Transformasi SMK
Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi di SMK, khususnya melalui LSP P1, sangat efektif dalam meningkatkan kualitas lulusan. Namun, untuk menjawab tantangan masa depan, perlu upaya berkelanjutan dalam memperluas akses, meningkatkan kualitas pelaksana, dan memperkuat kolaborasi dengan industri. Sertifikasi kompetensi bukan hanya alat ukur, tetapi fondasi utama untuk membangun SDM Indonesia yang unggul dan siap bersaing di era global.
Sumber asli:
Rosyid, Arif. 2020. "Evaluation of Competency Test and Work Competency Certification Implementations at Professional Certification Institute - First Party (LSP P1)." Journal of Vocational Career Education, 5(2), 81-88.
Kompetensi Kerja
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 04 Juli 2025
Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat dan pesatnya perkembangan teknologi industri, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk benar-benar siap terjun ke dunia kerja. Namun, angka pengangguran lulusan SMK masih tinggi—bahkan menurut data BPS tahun 2022, mencapai 24% dari total pengangguran di Indonesia. Salah satu solusi yang diharapkan mampu menjawab tantangan ini adalah program sertifikasi uji kompetensi, khususnya di bidang teknik pemesinan yang menjadi tulang punggung industri manufaktur.
Artikel ini mengupas secara kritis hasil penelitian Sugeng Priyanto, Siti Sahara, dan Hari Din Nugraha (2024) yang mengevaluasi efektivitas program sertifikasi uji kompetensi di lima SMK Negeri di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CSE-UCLA dan metode analisis TOPSIS, sehingga hasilnya tidak hanya komprehensif, tetapi juga objektif. Resensi ini membahas temuan utama, membandingkan dengan tren industri, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan SMK di Indonesia.
Model Evaluasi CSE-UCLA: Kerangka Lengkap untuk Menilai Program Sertifikasi
Model CSE-UCLA (Center for the Study of Evaluation – University of California, Los Angeles) adalah pendekatan evaluasi yang menilai lima aspek utama dalam program pendidikan:
Model ini dianggap sangat relevan karena mengulas seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga hasil akhir, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program secara menyeluruh.
Untuk memperkuat objektivitas, penelitian ini juga menggunakan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) dalam mengolah data kualitatif dari kuesioner. Dengan metode ini, setiap aspek program dapat dinilai secara sistematis dan terukur.
Studi Kasus: Evaluasi Program Sertifikasi di Lima SMK Negeri Jakarta
Penelitian ini dilakukan di lima SMK Negeri di DKI Jakarta. Responden terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah (bidang kurikulum, hubungan industri, sarana prasarana), kepala program teknik pemesinan, kepala bengkel, guru produktif, dan lembaga sertifikasi profesi di sekolah. Data dikumpulkan melalui kuesioner 54 butir dengan skala Likert 1–5, kemudian dianalisis menggunakan metode TOPSIS.
Temuan Utama: Kekuatan dan Tantangan Program Sertifikasi
1. Penilaian Sistem (System Assessment)
Penilaian sistem di kelima SMK ini secara umum sudah baik. Namun, masih terdapat kelemahan pada dukungan infrastruktur dan keterlibatan dunia usaha/industri. Beberapa SMK masih kekurangan alat uji dan fasilitas pendukung, sehingga pelaksanaan uji kompetensi belum optimal. Keterlibatan industri juga belum maksimal, padahal sangat penting untuk memastikan uji kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
2. Perencanaan Program (Program Planning)
Perencanaan program sudah cukup terstruktur, terutama dalam pengelolaan SDM dan fasilitas. Namun, pelatihan berbasis pengetahuan terapan masih kurang. Komponen perencanaan fasilitas dan SDM mendapat penilaian sangat baik, tetapi pelatihan pengetahuan terapan untuk guru dan siswa masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan teknologi industri.
3. Pelaksanaan Program (Program Implementation)
Pelaksanaan program masih menghadapi banyak tantangan. Sosialisasi program, kolaborasi dengan lembaga sertifikasi, dan penggunaan alat ukur belum merata di semua sekolah. Beberapa SMK sudah menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga sertifikasi, namun aspek seperti sosialisasi kepada siswa dan pelatihan penggunaan alat uji masih belum optimal.
4. Perbaikan Program (Program Improvement)
Upaya perbaikan program sudah berjalan, namun belum menyeluruh. Penguatan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan fasilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar. Beberapa aspek seperti peningkatan pelatihan dan fasilitas sudah cukup baik, tetapi masih banyak komponen lain yang perlu ditingkatkan, seperti monitoring hasil sertifikasi dan evaluasi berkelanjutan.
5. Sertifikasi (Certification)
Proses sertifikasi di SMK Negeri Jakarta masih perlu standarisasi dan peningkatan mutu. Kualitas uji kompetensi dan kesesuaian dengan standar industri masih bervariasi antar sekolah. Beberapa aspek seperti kualitas uji dan kesesuaian standar sudah baik, namun masih ada proses yang perlu diperbaiki, seperti validitas soal dan pelatihan asesor.
Analisis Kritis: Apa yang Bisa Dipelajari dari Studi Ini?
Kekuatan Program
Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan evaluasi yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak (multi-stakeholder) menjadi kunci keberhasilan program sertifikasi. Penggunaan metode TOPSIS juga membantu mengurangi subjektivitas dalam penilaian, sehingga hasil evaluasi lebih akurat.
Kelemahan dan Tantangan
Kesenjangan fasilitas antar sekolah masih menjadi masalah utama. Tidak semua SMK memiliki alat dan infrastruktur yang memadai untuk pelaksanaan uji kompetensi. Selain itu, pelatihan berbasis pengetahuan terapan masih minim, padahal sangat penting di era digitalisasi industri. Kolaborasi dengan dunia usaha/industri juga masih perlu diperkuat, baik dalam penyusunan materi uji, pelaksanaan sertifikasi, maupun penilaian hasil.
Standarisasi proses dan materi uji kompetensi juga menjadi tantangan tersendiri. Belum semua SMK menerapkan standar yang sama, sehingga kualitas lulusan dan sertifikat yang diterbitkan masih bervariasi.
Studi Kasus Nyata: Dampak Sertifikasi di Dunia Kerja
Meskipun program sertifikasi sudah berjalan di banyak SMK, belum semua lulusan langsung terserap oleh industri. Salah satu penyebab utamanya adalah kesenjangan antara materi uji dengan kebutuhan industri. Selain itu, kurangnya pelatihan berbasis pengetahuan terapan dan fasilitas praktik yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat.
Sebagai contoh, beberapa SMK di Jakarta masih harus berbagi alat uji dengan sekolah lain atau bahkan menyewa dari pihak ketiga. Hal ini tentu saja menghambat kelancaran pelaksanaan uji kompetensi dan menurunkan kepercayaan industri terhadap sertifikat yang diterbitkan.
Perbandingan dengan Penelitian Lain
Penelitian serupa oleh Pardjono et al. (2015) di Jawa Tengah juga menemukan bahwa keterlibatan industri dan asosiasi profesi sangat menentukan kualitas sertifikasi. Sementara itu, studi oleh Suharno et al. (2020) menyoroti pentingnya link and match antara kurikulum SMK dan kebutuhan industri, yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Penggunaan model CSE-UCLA juga diaplikasikan di berbagai program pendidikan lain, seperti evaluasi program kewirausahaan di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Hasilnya, evaluasi berkelanjutan dan perbaikan program secara periodik terbukti meningkatkan kualitas lulusan.
Tren Industri: Sertifikasi Kompetensi di Era Industri 4.0
Industri manufaktur kini bergerak ke arah digitalisasi dan otomatisasi. Kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru seperti robotika, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Sertifikasi uji kompetensi di SMK harus menyesuaikan dengan tren ini agar lulusan benar-benar siap menghadapi tantangan industri masa depan.
Beberapa SMK mulai menggandeng perusahaan besar untuk mengembangkan materi uji dan pelatihan bersama. Program magang industri yang terintegrasi dengan uji kompetensi menjadi salah satu solusi terbaik, karena siswa tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga pengalaman kerja nyata.
Rekomendasi Praktis untuk Pengembangan Program Sertifikasi di SMK
Opini: Menuju SMK yang Lebih Adaptif dan Kompetitif
Evaluasi program sertifikasi uji kompetensi di SMK, seperti yang dilakukan oleh Priyanto dkk., adalah langkah penting untuk memastikan lulusan benar-benar siap kerja. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah hasil evaluasi menjadi aksi nyata di lapangan. Tanpa komitmen dari semua pihak—pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat—program sertifikasi hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak signifikan.
Di era Industri 4.0, SMK harus bertransformasi menjadi pusat inovasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Sertifikasi uji kompetensi harus menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, bukan sekadar syarat administratif.
Kesimpulan: Sertifikasi Kompetensi sebagai Pilar Daya Saing Lulusan SMK
Penelitian ini membuktikan bahwa program sertifikasi uji kompetensi di SMK memiliki fondasi yang cukup baik, namun masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal infrastruktur, pelatihan terapan, dan kolaborasi industri. Dengan evaluasi yang objektif dan perbaikan berkelanjutan, sertifikasi dapat menjadi kunci utama meningkatkan daya saing lulusan SMK di pasar kerja nasional maupun global.
Sumber asli:
Priyanto, S., Sahara, S., & Nugraha, H. (2024). The Certification Program Evaluation for Students in Vocational Schools using The CSE UCLA Model. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 10(4), 1473-1484.
Kompetensi Kerja
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 04 Juli 2025
Mengapa Evaluasi Sertifikasi Kompetensi di SMK Penting untuk Masa Depan?
Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat dan pesatnya perkembangan teknologi industri, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk benar-benar siap terjun ke dunia kerja. Namun, kenyataannya, angka pengangguran lulusan SMK masih tinggi—bahkan menurut data BPS tahun 2022, mencapai 24% dari total pengangguran di Indonesia. Salah satu solusi yang diharapkan mampu menjawab tantangan ini adalah program sertifikasi uji kompetensi, khususnya di bidang teknik pemesinan yang menjadi tulang punggung industri manufaktur.
Artikel ini akan mengupas secara kritis hasil penelitian Sugeng Priyanto, Siti Sahara, dan Hari Din Nugraha (2024) yang mengevaluasi efektivitas program sertifikasi uji kompetensi di lima SMK Negeri di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CSE-UCLA dan metode analisis TOPSIS, sehingga hasilnya tidak hanya komprehensif, tetapi juga objektif. Resensi ini akan membahas temuan utama, membandingkan dengan tren industri, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan SMK di Indonesia.
Model Evaluasi CSE-UCLA: Kerangka Lengkap untuk Menilai Program Sertifikasi
Model CSE-UCLA (Center for the Study of Evaluation – University of California, Los Angeles) adalah pendekatan evaluasi yang menilai lima aspek utama dalam program pendidikan:
Model ini dianggap sangat relevan karena mengulas seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga hasil akhir, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program secara menyeluruh.
Untuk memperkuat objektivitas, penelitian ini juga menggunakan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) dalam mengolah data kualitatif dari kuesioner. Dengan metode ini, setiap aspek program dapat dinilai secara sistematis dan terukur.
Studi Kasus: Evaluasi Program Sertifikasi di Lima SMK Negeri Jakarta
Penelitian ini dilakukan di lima SMK Negeri di DKI Jakarta. Responden terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah (bidang kurikulum, hubungan industri, sarana prasarana), kepala program teknik pemesinan, kepala bengkel, guru produktif, dan lembaga sertifikasi profesi di sekolah. Data dikumpulkan melalui kuesioner 54 butir dengan skala Likert 1–5, kemudian dianalisis menggunakan metode TOPSIS.
Temuan Utama: Kekuatan dan Tantangan Program Sertifikasi
1. Penilaian Sistem (System Assessment)
Penilaian sistem di kelima SMK ini secara umum sudah baik. Namun, masih terdapat kelemahan pada dukungan infrastruktur dan keterlibatan dunia usaha/industri. Beberapa SMK masih kekurangan alat uji dan fasilitas pendukung, sehingga pelaksanaan uji kompetensi belum optimal. Keterlibatan industri juga belum maksimal, padahal sangat penting untuk memastikan uji kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
2. Perencanaan Program (Program Planning)
Perencanaan program sudah cukup terstruktur, terutama dalam pengelolaan SDM dan fasilitas. Namun, pelatihan berbasis pengetahuan terapan masih kurang. Komponen perencanaan fasilitas dan SDM mendapat penilaian sangat baik, tetapi pelatihan pengetahuan terapan untuk guru dan siswa masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan teknologi industri.
3. Pelaksanaan Program (Program Implementation)
Pelaksanaan program masih menghadapi banyak tantangan. Sosialisasi program, kolaborasi dengan lembaga sertifikasi, dan penggunaan alat ukur belum merata di semua sekolah. Beberapa SMK sudah menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga sertifikasi, namun aspek seperti sosialisasi kepada siswa dan pelatihan penggunaan alat uji masih belum optimal.
4. Perbaikan Program (Program Improvement)
Upaya perbaikan program sudah berjalan, namun belum menyeluruh. Penguatan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan fasilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar. Beberapa aspek seperti peningkatan pelatihan dan fasilitas sudah cukup baik, tetapi masih banyak komponen lain yang perlu ditingkatkan, seperti monitoring hasil sertifikasi dan evaluasi berkelanjutan.
5. Sertifikasi (Certification)
Proses sertifikasi di SMK Negeri Jakarta masih perlu standarisasi dan peningkatan mutu. Kualitas uji kompetensi dan kesesuaian dengan standar industri masih bervariasi antar sekolah. Beberapa aspek seperti kualitas uji dan kesesuaian standar sudah baik, namun masih ada proses yang perlu diperbaiki, seperti validitas soal dan pelatihan asesor.
Analisis Kritis: Apa yang Bisa Dipelajari dari Studi Ini?
Kekuatan Program
Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan evaluasi yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak (multi-stakeholder) menjadi kunci keberhasilan program sertifikasi. Penggunaan metode TOPSIS juga membantu mengurangi subjektivitas dalam penilaian, sehingga hasil evaluasi lebih akurat.
Kelemahan dan Tantangan
Kesenjangan fasilitas antar sekolah masih menjadi masalah utama. Tidak semua SMK memiliki alat dan infrastruktur yang memadai untuk pelaksanaan uji kompetensi. Selain itu, pelatihan berbasis pengetahuan terapan masih minim, padahal sangat penting di era digitalisasi industri. Kolaborasi dengan dunia usaha/industri juga masih perlu diperkuat, baik dalam penyusunan materi uji, pelaksanaan sertifikasi, maupun penilaian hasil.
Standarisasi proses dan materi uji kompetensi juga menjadi tantangan tersendiri. Belum semua SMK menerapkan standar yang sama, sehingga kualitas lulusan dan sertifikat yang diterbitkan masih bervariasi.
Studi Kasus Nyata: Dampak Sertifikasi di Dunia Kerja
Meskipun program sertifikasi sudah berjalan di banyak SMK, belum semua lulusan langsung terserap oleh industri. Salah satu penyebab utamanya adalah kesenjangan antara materi uji dengan kebutuhan industri. Selain itu, kurangnya pelatihan berbasis pengetahuan terapan dan fasilitas praktik yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat.
Sebagai contoh, beberapa SMK di Jakarta masih harus berbagi alat uji dengan sekolah lain atau bahkan menyewa dari pihak ketiga. Hal ini tentu saja menghambat kelancaran pelaksanaan uji kompetensi dan menurunkan kepercayaan industri terhadap sertifikat yang diterbitkan.
Perbandingan dengan Penelitian Lain
Penelitian serupa oleh Pardjono et al. (2015) di Jawa Tengah juga menemukan bahwa keterlibatan industri dan asosiasi profesi sangat menentukan kualitas sertifikasi. Sementara itu, studi oleh Suharno et al. (2020) menyoroti pentingnya link and match antara kurikulum SMK dan kebutuhan industri, yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Penggunaan model CSE-UCLA juga diaplikasikan di berbagai program pendidikan lain, seperti evaluasi program kewirausahaan di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Hasilnya, evaluasi berkelanjutan dan perbaikan program secara periodik terbukti meningkatkan kualitas lulusan.
Tren Industri: Sertifikasi Kompetensi di Era Industri 4.0
Industri manufaktur kini bergerak ke arah digitalisasi dan otomatisasi. Kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru seperti robotika, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Sertifikasi uji kompetensi di SMK harus menyesuaikan dengan tren ini agar lulusan benar-benar siap menghadapi tantangan industri masa depan.
Beberapa SMK mulai menggandeng perusahaan besar untuk mengembangkan materi uji dan pelatihan bersama. Program magang industri yang terintegrasi dengan uji kompetensi menjadi salah satu solusi terbaik, karena siswa tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga pengalaman kerja nyata.
Rekomendasi Praktis untuk Pengembangan Program Sertifikasi di SMK
Opini: Menuju SMK yang Lebih Adaptif dan Kompetitif
Evaluasi program sertifikasi uji kompetensi di SMK, seperti yang dilakukan oleh Priyanto dkk., adalah langkah penting untuk memastikan lulusan benar-benar siap kerja. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah hasil evaluasi menjadi aksi nyata di lapangan. Tanpa komitmen dari semua pihak—pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat—program sertifikasi hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak signifikan.
Di era Industri 4.0, SMK harus bertransformasi menjadi pusat inovasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Sertifikasi uji kompetensi harus menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, bukan sekadar syarat administratif.
Kesimpulan: Sertifikasi Kompetensi sebagai Pilar Daya Saing Lulusan SMK
Penelitian ini membuktikan bahwa program sertifikasi uji kompetensi di SMK memiliki fondasi yang cukup baik, namun masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal infrastruktur, pelatihan terapan, dan kolaborasi industri. Dengan evaluasi yang objektif dan perbaikan berkelanjutan, sertifikasi dapat menjadi kunci utama meningkatkan daya saing lulusan SMK di pasar kerja nasional maupun global.
Sumber asli:
Priyanto, S., Sahara, S., & Nugraha, H. (2024). The Certification Program Evaluation for Students in Vocational Schools using The CSE UCLA Model. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 10(4), 1473-1484.
Kompetensi Kerja
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 04 Juli 2025
Industri konstruksi Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di era persaingan global dan revolusi industri 4.0. Sertifikasi kompetensi pekerja konstruksi menjadi salah satu isu sentral, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menuntut tenaga kerja bersertifikat dan berdaya saing tinggi. Namun, bagaimana realitas kebutuhan, implementasi, dan tantangan sertifikasi di lapangan? Artikel ini mengulas secara kritis hasil penelitian Riyan Arthur dan Daryati (2019), memperkaya dengan analisis tren industri, studi kasus, serta rekomendasi strategis untuk masa depan tenaga kerja konstruksi Indonesia.
Latar Belakang: Sertifikasi Kompetensi dan Tantangan Industri Konstruksi
Realitas Sertifikasi di Indonesia
Tantangan Global dan Nasional
Studi Kasus: Kebutuhan dan Persepsi Konsumen Jasa Konstruksi
Penelitian Arthur dan Daryati melibatkan 191 responden yang terdiri dari konsumen ritel (119 orang) dan konsumen bisnis (72 orang). Metode yang digunakan adalah survei kualitatif, angket, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD).
Temuan Utama
Studi Kasus Lapangan
Seorang kontraktor di Jakarta mengaku kesulitan mencari tukang bersertifikat yang benar-benar menguasai lebih dari satu bidang. Seringkali, pekerja yang tersedia hanya mengandalkan pengalaman tanpa bukti sertifikasi, sehingga kualitas hasil kerja tidak konsisten. Di sisi lain, konsumen bisnis lebih memilih pekerja bersertifikat untuk proyek-proyek besar demi mengurangi risiko kegagalan konstruksi.
Pengetahuan dan Kebutuhan Sertifikasi: Antara Harapan dan Realita
Tingkat Pengetahuan Konsumen
Analisis Kritis
Tantangan Implementasi Sertifikasi Kompetensi
Hambatan Utama
Studi Kasus: Sertifikasi di Daerah
Di Sumatera Barat, sebagian besar pekerja bersertifikat justru berasal dari luar daerah. Hal ini menunjukkan kurangnya akses dan motivasi pekerja lokal untuk mengikuti sertifikasi. Banyak pekerja mengandalkan pengalaman turun-temurun tanpa pelatihan formal, sehingga sulit bersaing di proyek-proyek besar yang mensyaratkan sertifikat.
Perbandingan dengan Negara Lain dan Sektor Lain
Implikasi bagi Industri dan Pekerja
Dampak pada Industri
Dampak pada Pekerja
Rekomendasi Strategis: Membangun Ekosistem Sertifikasi yang Inklusif
1. Perluasan Sosialisasi dan Edukasi
2. Subsidi dan Insentif Sertifikasi
3. Penguatan Lembaga Sertifikasi
4. Integrasi Sertifikasi dengan Sistem Rekrutmen
5. Pengembangan Multi-Kompetensi
Hubungan dengan Tren Industri dan Kebijakan Nasional
Opini dan Kritik: Jalan Panjang Menuju Standar Kompetensi Nasional
Penelitian Arthur dan Daryati menegaskan bahwa kebutuhan akan pekerja bersertifikat sangat tinggi, namun implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Sertifikasi kompetensi seharusnya menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kualitas, keselamatan, dan daya saing industri konstruksi nasional. Namun, tanpa komitmen kuat dari pemerintah, industri, dan pekerja sendiri, sertifikasi hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
Dibandingkan negara tetangga, Indonesia masih tertinggal dalam hal sistem pelatihan, sertifikasi, dan pengakuan kompetensi. Jika tidak segera berbenah, Indonesia akan terus menjadi pasar tenaga kerja, bukan produsen utama tenaga kerja konstruksi berdaya saing global.
Studi Kasus Inovasi: Pelatihan dan Sertifikasi di Proyek Infrastruktur Nasional
Pada proyek pembangunan infrastruktur strategis nasional, beberapa BUMN konstruksi mulai mewajibkan pekerja bersertifikat. Hasilnya, kualitas pekerjaan meningkat, kecelakaan kerja menurun, dan produktivitas naik signifikan. Namun, tantangan tetap ada: keterbatasan jumlah pelatih bersertifikat, biaya pelatihan, dan resistensi dari pekerja senior yang enggan mengikuti pelatihan formal.
Kesimpulan: Membangun Masa Depan Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia
Sertifikasi kompetensi pekerja konstruksi adalah fondasi utama untuk membangun industri konstruksi yang aman, produktif, dan berdaya saing global. Tantangan utama di Indonesia adalah minimnya akses pelatihan, kurangnya sosialisasi, biaya tinggi, dan lemahnya pengawasan. Studi kasus dan data lapangan menunjukkan bahwa inovasi pelatihan, kolaborasi multi-pihak, dan insentif nyata dapat meningkatkan jumlah pekerja bersertifikat secara signifikan.
Pemerintah, industri, dan masyarakat harus bersinergi untuk membangun ekosistem pelatihan dan sertifikasi yang inklusif, terjangkau, dan diakui secara nasional maupun internasional. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri konstruksi global dan memberikan jaminan kualitas serta keselamatan bagi seluruh masyarakat.
Sumber artikel asli:
Riyan Arthur dan Daryati. (2019). A Need Assessment on Competency Certification of Construction Workers in Indonesia. KnE Social Sciences, 3rd UNJ International Conference on Technical and Vocational Education and Training 2018, hlm. 162–172.