Pendahuluan

Dalam konteks desentralisasi fiskal, daerah dituntut mandiri dalam mengelola keuangannya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Paper berjudul "Analisis Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Tingkat Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2012–2021" karya Nur Kholisoh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta membahas hubungan antara rasio keuangan daerah dengan pencapaian IPM sebagai indikator kualitas hidup.

Latar Belakang

Pembangunan daerah tidak lagi hanya bergantung pada pemerintah pusat. Otonomi daerah memberi wewenang kepada kabupaten/kota untuk menentukan kebijakan dan mengelola anggaran secara independen. Namun, kenyataannya masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer pusat. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kota terbanyak, menjadi studi menarik karena memiliki variasi yang jelas dalam tingkat ketergantungan dan kemandirian fiskalnya.

Permasalahan Utama:

• Apakah rasio ketergantungan daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM?

• Sejauh mana efektivitas PAD mampu meningkatkan pembangunan manusia?

• Apakah kemandirian fiskal memegang peranan penting dalam kesejahteraan masyarakat?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data panel dari 9 kota di Jawa Timur (2012–2021). Teknik analisis yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), dipilih berdasarkan uji Chow dan Hausman. Data diperoleh dari BPS dan DJPK Kemenkeu.

Variabel yang Diteliti:

• Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

• Variabel Independen:

  • Rasio Ketergantungan Daerah (RKD)

  • Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

  • Rasio Efektivitas PAD (REPAD)

Teknik Analisis Tambahan:

Penelitian juga dilengkapi dengan uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi) dan uji statistik (uji T, F, R²).

Hasil Penelitian

Hasil menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IPM. Namun, secara parsial:

• RKD: Berpengaruh negatif signifikan, artinya semakin tinggi ketergantungan pada pusat, semakin rendah IPM.

• RKKD: Tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

• REPAD: Berpengaruh positif signifikan, menunjukkan bahwa realisasi PAD yang efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Studi Kasus & Visualisasi Data

• Kota Surabaya menunjukkan performa fiskal terbaik dengan IPM tertinggi (80,49) dan tingkat ketergantungan terendah (sekitar 41%).

• Kota Probolinggo memiliki IPM terendah (71,68), tingkat ketergantungan tinggi (>80%), serta efektivitas PAD yang lebih rendah.

• Grafik dan tabel (dari tahun 2012–2021) mendukung pola bahwa kota dengan PAD efektif dan ketergantungan rendah cenderung memiliki IPM lebih baik.

Analisis dan Nilai Tambah

Implikasi Kebijakan:

• Pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi PAD melalui optimalisasi pajak daerah dan efisiensi pengeluaran.

• Kemandirian fiskal harus dibarengi dengan perencanaan strategis dan kapasitas birokrasi.

Kritik dan Kelebihan:

• Kelebihan: Data lengkap selama 10 tahun, analisis panel kuat, dan fokus pada kota yang representatif di Jawa Timur.

• Kekurangan: Tidak mempertimbangkan faktor non-fiskal seperti kualitas pendidikan dan kesehatan secara langsung.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Penelitian ini sejalan dengan studi oleh Sarkoro & Zulfikar (2016) yang menyebutkan bahwa efektivitas PAD sangat penting dalam peningkatan IPM. Namun berbeda dengan Dwiyandari & Badera (2018) yang menyatakan bahwa kemandirian fiskal memiliki pengaruh signifikan, padahal hasil penelitian ini justru menunjukkan sebaliknya.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja fiskal daerah, khususnya dalam menurunkan ketergantungan terhadap pusat dan meningkatkan efektivitas PAD, sangat berperan dalam meningkatkan IPM di tingkat kota. Kota-kota di Jawa Timur yang mampu merealisasikan PAD secara efektif terbukti memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih baik.

Saran

• Pemerintah pusat perlu memberikan insentif bagi daerah yang berhasil menurunkan ketergantungan.

• Daerah perlu meningkatkan inovasi dalam pemungutan PAD dan efisiensi alokasi anggaran.

Sumber

Paper ini dapat diakses melalui skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis: Nur Kholisoh. Tahun: 2023.