1. Pendahuluan: Pariwisata sebagai Instrumen Pembangunan yang Ambivalen

Pariwisata kerap diposisikan sebagai sektor unggulan pembangunan karena kemampuannya menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan devisa. Di banyak negara berkembang, pariwisata bahkan dipromosikan sebagai solusi cepat untuk mendorong pembangunan wilayah dan mengurangi kemiskinan. Namun di balik narasi positif tersebut, pariwisata juga membawa konsekuensi sosial dan lingkungan yang kompleks.

Pertumbuhan pariwisata sering kali bersifat spasial dan sektoral. Manfaat ekonomi terkonsentrasi pada pelaku tertentu, sementara biaya lingkungan dan sosial ditanggung oleh masyarakat lokal. Tekanan terhadap sumber daya alam, perubahan struktur sosial, dan meningkatnya biaya hidup menjadi dampak yang kerap luput dari perhitungan kebijakan. Dalam konteks ini, pariwisata bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan instrumen kebijakan pembangunan yang ambivalen.

Artikel ini merujuk pada materi Sustainable Tourism, yang menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak dapat dicapai hanya melalui praktik ramah lingkungan di tingkat usaha. Pendekatan yang dibutuhkan adalah kerangka kebijakan yang mampu mengelola rantai nilai pariwisata secara menyeluruh, dari investasi hingga distribusi manfaat.

Dengan pendekatan analitis, artikel ini membahas pariwisata berkelanjutan sebagai isu kebijakan publik. Fokus pembahasan diarahkan pada ketegangan antara pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, dan daya dukung lokal, serta peran negara dalam menyeimbangkan ketiganya.

 

2. Skala Pariwisata dan Kompleksitas Dampaknya terhadap Wilayah

Skala pariwisata global menjadikannya salah satu sektor dengan dampak lintas dimensi yang paling luas. Pergerakan wisatawan melibatkan transportasi, akomodasi, konsumsi energi dan air, serta interaksi intensif dengan lingkungan dan masyarakat lokal. Setiap peningkatan kunjungan membawa implikasi langsung terhadap daya dukung wilayah.

Kompleksitas dampak pariwisata sering kali tidak sebanding dengan kerangka kebijakan yang mengaturnya. Fokus kebijakan masih dominan pada peningkatan jumlah kunjungan dan investasi, sementara kapasitas lingkungan dan sosial diperlakukan sebagai variabel sekunder. Akibatnya, banyak destinasi mengalami degradasi lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat setempat, meskipun indikator ekonomi menunjukkan pertumbuhan.

Dampak ekonomi pariwisata juga tidak otomatis merata. Kebocoran ekonomi terjadi ketika sebagian besar nilai tambah mengalir ke luar daerah melalui kepemilikan modal, rantai pasok global, dan tenaga kerja non-lokal. Dalam kondisi ini, klaim pariwisata sebagai alat pengentasan kemiskinan perlu dibaca secara kritis.

Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pariwisata berkelanjutan tidak dapat dikelola melalui pendekatan sektoral sempit. Ia menuntut tata kelola lintas sektor dan lintas skala, yang mampu mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan yang koheren.

 

3. Pariwisata, Kemiskinan, dan Distribusi Manfaat Ekonomi

Salah satu justifikasi utama pengembangan pariwisata adalah potensinya dalam mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Namun hubungan antara pariwisata dan pengentasan kemiskinan tidak bersifat otomatis. Dampaknya sangat bergantung pada struktur kepemilikan, pola investasi, dan keterhubungan sektor pariwisata dengan ekonomi lokal.

Dalam banyak kasus, manfaat ekonomi pariwisata terkonsentrasi pada segmen tertentu, seperti investor besar, operator internasional, atau kawasan inti destinasi. Sementara itu, masyarakat lokal sering berada di posisi berisiko tinggi dengan imbal hasil yang terbatas, misalnya melalui pekerjaan informal, musiman, dan berupah rendah. Ketimpangan ini diperparah oleh kebocoran ekonomi, ketika sebagian besar pendapatan pariwisata mengalir keluar wilayah.

Kebijakan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan jumlah kunjungan cenderung mengabaikan persoalan distribusi. Tanpa intervensi kebijakan yang disengaja, pariwisata dapat memperlebar ketimpangan, bukan menguranginya. Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan menuntut pendekatan yang secara eksplisit mengaitkan pengembangan sektor dengan pemberdayaan ekonomi lokal.

Instrumen kebijakan seperti penguatan usaha mikro dan kecil, keterkaitan rantai pasok lokal, serta perlindungan tenaga kerja menjadi krusial. Ketika kebijakan mampu memastikan bahwa nilai tambah pariwisata tertahan dan berputar di tingkat lokal, kontribusi pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan menjadi lebih nyata dan berkelanjutan.

 

4. Daya Dukung Lokal dan Batas Ekologis Pertumbuhan Pariwisata

Selain persoalan distribusi manfaat, pariwisata menghadapi batas ekologis yang sering kali diabaikan dalam perencanaan. Daya dukung lokal—kemampuan lingkungan dan masyarakat untuk menampung aktivitas wisata—menjadi faktor penentu keberlanjutan jangka panjang destinasi. Ketika daya dukung terlampaui, kualitas lingkungan menurun dan pengalaman wisata pun terdegradasi.

Tekanan terhadap air, energi, lahan, dan ekosistem menjadi semakin nyata seiring meningkatnya intensitas kunjungan. Dalam banyak destinasi, kebutuhan pariwisata bersaing langsung dengan kebutuhan masyarakat lokal, menciptakan konflik penggunaan sumber daya. Tanpa pengelolaan yang ketat, pertumbuhan pariwisata justru merusak aset utama yang menopangnya.

Masalah daya dukung tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial. Kepadatan wisatawan, perubahan pola ruang, dan komodifikasi budaya dapat menggerus kohesi sosial dan identitas lokal. Dampak-dampak ini sering tidak tercermin dalam indikator kinerja pariwisata konvensional, sehingga luput dari evaluasi kebijakan.

Pendekatan berkelanjutan menuntut perubahan paradigma dari ekspansi tanpa batas menuju pengelolaan berbasis kapasitas. Penetapan batas kunjungan, zonasi, dan pengendalian investasi menjadi bagian dari kebijakan yang tidak populer tetapi esensial. Tanpa pengakuan atas batas ekologis dan sosial, pariwisata berisiko menjadi korban dari keberhasilannya sendiri.

 

5. Peran Negara dan Tata Kelola dalam Mengarahkan Pariwisata Berkelanjutan

Kompleksitas dampak pariwisata menunjukkan bahwa pasar tidak dapat dibiarkan bekerja sendiri. Peran negara menjadi krusial dalam menetapkan arah, batas, dan insentif yang membentuk perilaku pelaku usaha serta pola pengembangan destinasi. Tanpa kerangka tata kelola yang kuat, pariwisata cenderung berkembang mengikuti logika jangka pendek yang mengutamakan volume dan investasi cepat.

Salah satu fungsi utama negara adalah menyelaraskan tujuan pertumbuhan dengan kapasitas lokal. Ini mencakup perencanaan ruang, pengaturan investasi, serta pengelolaan infrastruktur dasar yang menopang pariwisata. Ketika kebijakan hanya berfokus pada promosi dan peningkatan kunjungan, risiko kelebihan kapasitas dan degradasi lingkungan menjadi tidak terelakkan.

Tata kelola juga menentukan bagaimana manfaat pariwisata didistribusikan. Melalui kebijakan ketenagakerjaan, penguatan usaha lokal, dan pengadaan publik, negara dapat memastikan keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai nilai pariwisata. Tanpa intervensi ini, pariwisata berkelanjutan berisiko menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan lokal.

Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi tantangan tersendiri. Pariwisata bersinggungan dengan transportasi, lingkungan, budaya, dan perencanaan wilayah. Fragmentasi kebijakan melemahkan kemampuan negara mengelola dampak kumulatif. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata berkelanjutan menuntut pendekatan lintas sektor yang konsisten dan berjangka panjang.

 

6. Kesimpulan Analitis: Pariwisata sebagai Ujian Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Pembahasan ini menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan bukan persoalan teknis atau pilihan gaya pengelolaan destinasi, melainkan ujian kebijakan pembangunan. Di satu sisi, pariwisata menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, tanpa pengelolaan yang tepat, ia dapat memperbesar ketimpangan dan merusak daya dukung lokal.

Artikel ini menunjukkan bahwa ketegangan antara pertumbuhan, distribusi manfaat, dan batas ekologis tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral sempit. Pariwisata berkelanjutan menuntut kerangka kebijakan yang mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Dalam kerangka ini, peran negara tidak tergantikan.

Keberlanjutan pariwisata sangat bergantung pada keberanian kebijakan untuk menetapkan batas, mengatur investasi, dan mengarahkan pasar. Pendekatan yang hanya mengandalkan mekanisme pasar atau tanggung jawab individu tidak memadai untuk mengelola dampak berskala besar.

Pada akhirnya, pariwisata mencerminkan dilema pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Jika dikelola dengan visi jangka panjang dan tata kelola yang kuat, pariwisata dapat menjadi alat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Jika tidak, ia berisiko menjadi contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi justru menggerus fondasi sosial dan lingkungan yang seharusnya dilindungi.

 

Daftar Pustaka

United Nations Environment Programme. (2011). Tourism and the Green Economy. UNEP.

United Nations Environment Programme. (2012). Tourism in the Green Economy: Background Report. UNEP.

World Tourism Organization. (2013). Sustainable Tourism for Development. UNWTO.

Pendahuluan: Pariwisata dan Lapangan Kerja, Dua Sisi Mata Uang di Bali

Provinsi Bali, dikenal sebagai jantung pariwisata Indonesia, memiliki keindahan alam, adat budaya, serta keramahan masyarakat yang menjadikannya magnet wisatawan mancanegara. Di balik geliat sektor pariwisata, terdapat dinamika ekonomi yang menarik untuk ditelaah, salah satunya adalah pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran.

Dalam skripsi ini, Mega Agung Prasetya (2020) meneliti secara kuantitatif bagaimana jumlah hotel dan restoran, daya tarik wisata, serta agen perjalanan memengaruhi tingkat pengangguran di sembilan kabupaten/kota Bali dalam rentang 2015–2019.

Data dan Metodologi: Kuantifikasi Realitas di Lapangan

Penelitian ini menggunakan data panel gabungan antara data time-series (tahun 2015–2019) dan cross-section (9 wilayah di Bali). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis dengan metode Random Effect Model (REM) menggunakan software EViews.

Variabel Penelitian

• Y (Dependent): Tingkat pengangguran

• X1: Jumlah hotel dan restoran

• X2: Jumlah daya tarik wisata

• X3: Jumlah agen perjalanan wisata

 

Hasil Utama: Sektor Pariwisata, Tidak Selalu Menyerap Tenaga Kerja

1. Hotel dan Restoran → Menurunkan Pengangguran

Terdapat hubungan negatif signifikan antara jumlah hotel dan restoran terhadap tingkat pengangguran. Artinya, bertambahnya fasilitas akomodasi benar-benar menyerap tenaga kerja. Ini sejalan dengan teori ekonomi bahwa permintaan tenaga kerja meningkat saat investasi di sektor jasa tumbuh.

Contoh nyata:

• Tahun 2017, penambahan 2.795 hotel di Bali berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran menjadi 1,48% (BPS Bali, 2020).

2. Daya Tarik Wisata → Justru Meningkatkan Pengangguran

Temuan menarik muncul ketika diketahui bahwa bertambahnya objek wisata ternyata berkorelasi positif dengan meningkatnya pengangguran. Mengapa demikian?

Analisis:

• Banyak objek wisata yang dikembangkan tidak disertai dengan dukungan manajemen profesional atau investasi yang menyerap tenaga kerja.

• Misalnya, kenaikan jumlah daya tarik wisata dari 245 (2018) menjadi 354 (2019) tidak berbanding lurus dengan penurunan pengangguran—justru angka pengangguran naik ke 1,52%.

3. Agen Perjalanan → Menaikkan Pengangguran

Secara mengejutkan, peningkatan jumlah agen perjalanan juga memiliki korelasi positif terhadap angka pengangguran. Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian besar agen travel kini berbasis digital, tidak lagi membutuhkan banyak staf seperti era sebelumnya.

Tren industri mendukung hasil ini:

• Otomatisasi dan aplikasi wisata seperti Traveloka, Tiket.com, dan Airbnb menggeser kebutuhan tenaga kerja di sektor biro fisik.

 

Analisis Lanjutan: Ketika Pariwisata Tidak Selalu Solusi

Meskipun pariwisata dipandang sebagai sektor padat karya, temuan skripsi ini menyoroti bahwa tidak semua subsektor menyerap tenaga kerja secara optimal. Hal ini bisa menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa investasi pariwisata harus terfokus pada sektor yang tepat, seperti perhotelan, bukan hanya pengembangan objek wisata tanpa rencana strategis.

Studi Banding: Yogyakarta vs Bali

Penelitian serupa oleh Anandya A. Pertiwi (2018) di DIY menunjukkan hasil berbeda, di mana semua sektor pariwisata (hotel, daya tarik, agen travel) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa manajemen pariwisata yang baik dan adaptif terhadap teknologi menjadi kunci dalam menciptakan peluang kerja.

Implikasi Kebijakan: Apa yang Bisa Dilakukan?

Dari temuan ini, beberapa rekomendasi dapat disusun:

• Peningkatan SDM Lokal: Pelatihan tenaga kerja lokal untuk bidang hospitality agar siap diserap oleh hotel/restoran yang baru dibangun.

• Evaluasi Objek Wisata: Pemerintah daerah sebaiknya mengevaluasi dampak sosial-ekonomi dari pengembangan objek wisata, tidak hanya berdasarkan jumlahnya.

• Digitalisasi Agen Perjalanan: Edukasi dan pelatihan digital bagi pemilik agen perjalanan tradisional agar dapat bertransformasi mengikuti tren digital.

Kesimpulan: Transformasi atau Stagnasi?

Penelitian ini menyuguhkan perspektif kritis bahwa pariwisata bukanlah solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Sektor ini harus dikembangkan dengan strategi yang mempertimbangkan transformasi digital, kualitas tenaga kerja, dan daya serap lapangan kerja yang sesungguhnya.

Dalam konteks Bali, penting untuk mengarahkan pengembangan pariwisata pada sektor-sektor yang terbukti menyerap tenaga kerja, serta menyiapkan SDM agar sesuai dengan tuntutan industri modern.

Sumber

Mega Agung Prasetya. (2020). Pengaruh Sektor Industri Pariwisata terhadap Kondisi Pengangguran di Provinsi Bali Tahun 2015–2019. Skripsi Sarjana Ekonomi, Universitas Brawijaya. Tersedia di repositori resmi Universitas Brawijaya.