Air Bersih, Hak Asasi, dan Tantangan Global

Air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, melainkan hak asasi manusia yang menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak lain seperti kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang bermartabat. Dalam konteks global, pengakuan atas hak ini semakin menguat seiring krisis air bersih yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Paper “Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” oleh Fachriza Cakrafaksi Limuris (Jurnal Jentera, 2021) mengupas secara mendalam posisi strategis hak atas air bersih dalam kerangka hukum internasional dan nasional, serta tantangan implementasinya di Indonesia12.

Hak Atas Air Bersih dalam Perspektif HAM Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Turunannya

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 menjadi tonggak utama pengakuan hak-hak dasar manusia di seluruh dunia. Pasal 25 UDHR menegaskan setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Meskipun air bersih tidak disebutkan secara eksplisit, hak ini diakui sebagai komponen vital dari standar hidup yang layak134.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966 memperkuat hal ini melalui Pasal 11 dan 12, yang menegaskan hak atas standar hidup layak dan kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Komentar Umum No. 15 Komite PBB (2003) secara eksplisit menyatakan bahwa hak atas air adalah hak asasi manusia yang tak terpisahkan dari hak atas standar hidup layak dan kesehatan123.

Resolusi PBB 2010: Pengakuan Global

Pada 28 Juli 2010, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 64/292 yang secara tegas mengakui hak atas air minum yang aman dan bersih serta sanitasi sebagai hak asasi manusia. Negara-negara diminta menyediakan sumber daya, transfer teknologi, dan kerja sama internasional untuk memastikan akses air bersih dan sanitasi bagi semua orang, terutama di negara berkembang13.

Dimensi Hak Atas Air: Kebebasan dan Kepemilikan Hak

Paper ini menguraikan dua dimensi utama hak atas air:

• Kebebasan: Jaminan akses non-diskriminatif terhadap air minum yang aman dan sanitasi, serta perlindungan dari gangguan atau pemutusan akses secara sewenang-wenang.
• Kepemilikan Hak: Hak atas sistem pasokan air dan manajemen yang adil, hak untuk mendapatkan air dalam jumlah memadai, hak atas akses air di tahanan, serta hak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan air di tingkat nasional dan lokal12.

Standar Minimum Hak Atas Air

Menurut Komentar Umum No. 15 dan Fact Sheet No. 35 PBB, unsur-unsur hak atas air meliputi:

• Kecukupan: WHO merekomendasikan 50-100 liter air per orang per hari untuk kebutuhan dasar. Akses minimum 20-25 liter per hari dianggap tidak memadai untuk kesehatan optimal.
• Keamanan: Air harus bebas dari mikroba, parasit, zat kimia, dan bahaya radiologi. Kualitas air juga harus dapat diterima secara estetis (tidak berbau, berwarna, atau berasa).
• Akses Fisik: Fasilitas air dan sanitasi harus mudah dijangkau, aman, dan memperhatikan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
• Keterjangkauan: Biaya air tidak boleh menghalangi akses, terutama bagi kelompok miskin. Rumah tangga tidak boleh dibebani biaya air secara tidak proporsional12.

Krisis Air Bersih: Fakta Global dan Nasional

Data dan Tren Global

• Hanya 0,5% air dunia yang tersedia bagi manusia dan ekosistem; sisanya berupa air beku di kutub1.
• 70% air tawar dunia digunakan untuk pertanian.
• Pada 2010, kebutuhan pangan global naik 70%, menyebabkan kebutuhan air pertanian melonjak 19%.
• Lebih dari 1 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses air layak, dan jumlah ini terus bertambah, terutama di wilayah perkotaan13.

Tantangan di Indonesia

• Peningkatan populasi dan urbanisasi memperbesar tekanan pada sumber air.
• Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menurunkan kelestarian dan kualitas air.
• Pencemaran air oleh limbah domestik, industri, dan pertanian menjadi penyebab utama krisis air bersih di banyak wilayah14.
• Sungai-sungai di kota besar seperti Jakarta mengalami pencemaran berat, mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Studi Kasus: Implementasi Hak Atas Air di Indonesia

Swastanisasi Air dan Akses Publik

Pengelolaan air di Indonesia pernah didominasi swasta, terutama di kota-kota besar. Namun, pengalaman menunjukkan swastanisasi seringkali tidak meningkatkan akses air bersih secara adil. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 menegaskan negara harus tetap menjadi pengelola utama sumber daya air demi kemakmuran rakyat1.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2019: Titik Balik Regulasi

UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air menjadi tonggak baru perlindungan hak atas air di Indonesia. UU ini mengatur:

• Prioritas utama: Hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari (60 liter/orang/hari).
• Prioritas kedua: Air untuk pertanian rakyat.
• Prioritas ketiga: Air untuk kebutuhan usaha yang menunjang kebutuhan pokok1.
• Konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air menjadi tiga pilar utama pengelolaan sumber daya air.

UU ini juga menegaskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan air serta perlindungan masyarakat adat dalam konservasi air.

Studi Lapangan: Krisis Air di Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Penelitian di berbagai daerah seperti Jakarta, Lampung, dan kawasan pedesaan menunjukkan:

• Kota besar: Pencemaran sungai dan air tanah oleh limbah domestik dan industri menyebabkan air tidak layak konsumsi. Banyak warga miskin kota bergantung pada air galon atau sumur dangkal yang kualitasnya tidak terjamin.
• Pedesaan: Akses air bersih masih mengandalkan air tanah dan mata air yang rentan terhadap pencemaran dan perubahan iklim. Infrastruktur air bersih belum merata, terutama di wilayah terpencil14.

Analisis Kritis: Tantangan Implementasi dan Keadilan Sosial

Hambatan Struktural

• Keterbatasan Infrastruktur: Banyak daerah belum memiliki jaringan air bersih yang memadai.
• Keterbatasan Anggaran: Investasi pemerintah untuk air bersih masih jauh dari kebutuhan.
• Ketimpangan Akses: Kelompok miskin dan marginal sering menjadi korban utama krisis air14.

Dimensi Keadilan dan Partisipasi

• Hak atas air bukan hanya soal akses fisik, tetapi juga keadilan dalam distribusi, keterjangkauan harga, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
• Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air, termasuk dengan memastikan tidak ada diskriminasi, pemutusan akses sewenang-wenang, atau privatisasi yang merugikan publik123.

Integrasi dengan Agenda Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

• Pengelolaan air harus selaras dengan pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan pengendalian pencemaran.
• Konservasi sumber air, pengendalian limbah, dan edukasi masyarakat menjadi kunci pencegahan krisis air di masa depan.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Strategis

1. Penguatan Regulasi dan Implementasi UU SDA: Segera terbitkan peraturan pelaksana yang mendukung UU No. 17/2019 agar perlindungan hak atas air benar-benar terwujud di lapangan.
2. Investasi Infrastruktur Air Bersih: Prioritaskan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, terutama di daerah tertinggal dan kawasan rawan bencana.
3. Pengendalian Pencemaran dan Konservasi: Perkuat penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan dorong program konservasi sumber air berbasis masyarakat.
4. Keterlibatan Masyarakat dan Transparansi: Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan air, serta buka akses informasi publik terkait kualitas dan distribusi air.
5. Perlindungan Kelompok Rentan: Pastikan kelompok miskin, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam kebijakan air bersih dan sanitasi.

Koneksi dengan Tren Global dan Industri

• SDGs: Hak atas air bersih sangat terkait dengan SDG 6 (Clean Water and Sanitation) dan SDG 10 (Reduced Inequalities).
• ESG: Perusahaan nasional dan multinasional kini dituntut memperhatikan aspek hak asasi dan lingkungan dalam rantai pasok air.
• Inovasi Teknologi: Digitalisasi monitoring kualitas air, smart metering, dan solusi berbasis komunitas semakin penting untuk memperluas akses dan efisiensi pengelolaan air.

Opini dan Perbandingan dengan Studi Lain

Paper ini memperkuat temuan global bahwa hak atas air bersih adalah hak asasi manusia yang tak bisa ditawar. Namun, tantangan terbesar di Indonesia adalah implementasi—mulai dari regulasi, pendanaan, hingga pengawasan. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang relatif kuat, namun butuh political will dan kolaborasi lintas sektor agar hak ini benar-benar dirasakan seluruh rakyat.

Air Bersih, Hak Asasi yang Wajib Dipenuhi Negara

Hak atas air bersih adalah hak asasi manusia yang fundamental dan jembatan menuju hak-hak lain. Indonesia sudah berada di jalur yang benar dengan ratifikasi konvensi internasional dan pengesahan UU No. 17/2019. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Prioritas ke depan adalah memperkuat regulasi, investasi infrastruktur, pengendalian pencemaran, serta memastikan keadilan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hak atas air bersih tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga realitas yang dirasakan setiap warga negara.

Sumber Asli Artikel

Fachriza Cakrafaksi Limuris. Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jurnal Jentera Volume 4, No. 2 Desember 2021, hlm. 515–532.

Danau Eğirdir, yang terletak di bagian barat daya Turki, merupakan danau air tawar terbesar kedua di negara tersebut dan sumber utama air minum bagi wilayah sekitarnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dampak perubahan iklim, khususnya kekeringan yang berkepanjangan, serta aktivitas manusia seperti irigasi pertanian yang intensif, telah menyebabkan penurunan signifikan pada level air danau ini. Paper oleh Meltem Kacikoc dan kolega (2025) mengkaji secara mendalam perubahan level air Danau Eğirdir dalam kondisi aliran normal dan kekeringan, serta mengevaluasi berbagai alternatif mitigasi guna menjaga keamanan pasokan air di wilayah tersebut.

Studi Kasus: Penurunan Level Air dan Dampak Kekeringan

Kondisi Geografis dan Hidrologis Danau Eğirdir

Danau Eğirdir berada di provinsi Isparta, di bagian hulu DAS Antalya, dengan luas sekitar 460 km² dan kedalaman yang relatif dangkal. Level air operasional yang ditetapkan oleh otoritas berada di kisaran 914,62 mASL (minimum) hingga 918,96 mASL (maksimum), dengan volume penyimpanan antara 2.099 hingga 4.001 juta m³. Danau ini menerima aliran utama dari beberapa sungai dan saluran derivasi, serta menjadi sumber air irigasi utama untuk berbagai dataran pertanian di sekitarnya.

Penurunan Level Air dan Faktor Penyebab

Data historis menunjukkan penurunan volume air danau yang signifikan sejak 1990-an, dengan anomali aliran tahunan terendah terjadi pada tahun 2001 (-44%) dan 2021 (-50%). Penurunan ini terutama disebabkan oleh kekeringan hidrologis yang berkepanjangan dan peningkatan konsumsi air, terutama untuk irigasi pertanian. Evaporasi dari permukaan danau mencapai 347 juta m³ per tahun, hampir setara dengan volume air yang diambil untuk irigasi sebesar 301 juta m³ per tahun, sehingga tekanan terhadap keseimbangan air danau sangat besar.

Indeks Kekeringan dan Krisis Air

Indeks Water Depletion Index (WDI) yang dihitung menunjukkan bahwa Danau Eğirdir mengalami kekurangan air yang terus-menerus sejak 1990-an, dengan tingkat kekeringan yang meningkat menjadi sangat parah pada tahun 2001. Setelah 2007, meskipun curah hujan relatif lebih tinggi, konsumsi air yang meningkat drastis menyebabkan kekeringan yang parah berlanjut hingga beberapa tahun terakhir.

Metodologi: Pemodelan Hidrologi dan Simulasi Manajemen Air

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak AQUATOOL+ dengan modul EVALHID untuk simulasi aliran hujan-limpasan dan SIMGES untuk manajemen air dan simulasi level danau. Tiga model hidrologi diuji: GR2M, Témez, dan HBV, dengan model HBV menunjukkan performa terbaik pada sebagian besar titik kalibrasi, sedangkan GR2M unggul pada satu titik. Kalibrasi model dilakukan dengan data dari 1990 hingga 2014, dan validasi menggunakan data level air dari 2016 hingga 2021 menunjukkan hasil simulasi yang sangat baik (NSE 0,84 dan PBIAS 0,0002%).

Proyeksi Level Air dan Skenario Kekeringan

Penelitian ini menyusun dua skenario utama:

• Skenario 1 (Normal): Menggunakan data aliran rata-rata dari 1990-2021 untuk memproyeksikan level air hingga 2050.
• Skenario 2 (Kekeringan): Menggunakan periode kekeringan referensi selama 3 tahun (tahun 2001) untuk simulasi penurunan level air.

Tanpa tindakan mitigasi, skenario normal memprediksi penurunan level air di bawah ambang kritis (914,74 mASL) setelah tahun 2038, sedangkan skenario kekeringan memperkirakan penurunan terjadi lebih cepat, yaitu setelah tahun 2028. Penurunan ini berpotensi menyebabkan danau terbelah menjadi dua bagian fisik di area Kemer Boğazı, yang akan berdampak serius pada ekosistem dan ketersediaan air.

Alternatif Mitigasi: Pendekatan Terpadu untuk Keamanan Air

Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan kebijakan nasional, tiga alternatif mitigasi dikembangkan dan diuji:

1. Alternatif 1: Pembatasan irigasi defisit sebesar 30%, rehabilitasi sistem irigasi menjadi sistem pipa tertutup dan irigasi tetes, serta pemanfaatan air limbah terolah untuk irigasi.
2. Alternatif 2: Pembatasan irigasi defisit sebesar 50% dengan langkah-langkah serupa.
3. Alternatif 3: Pembatasan irigasi defisit 50% hanya diterapkan selama tahun 2025-2026, disertai rehabilitasi sistem irigasi, pemanfaatan air limbah terolah, dan peningkatan aliran air tawar ke danau melalui saluran derivasi tambahan.

Efektivitas Alternatif Mitigasi

Simulasi menunjukkan ketiga alternatif mampu mencegah penurunan level air di bawah ambang kritis dalam kedua skenario. Namun, Alternatif 3 dipilih sebagai solusi optimal karena mampu menjaga level air dalam batas aman dengan pembatasan irigasi yang minimal dan dampak sosial ekonomi yang lebih rendah.

Nilai Tambah dan Relevansi dengan Tren Global

Penelitian ini menonjolkan pentingnya pendekatan adaptif dan mitigasi berbasis data dalam menghadapi dampak perubahan iklim pada sumber daya air tawar. Penggunaan teknologi irigasi efisien seperti irigasi tetes dan pemanfaatan air limbah terolah sejalan dengan tren global dalam konservasi air dan peningkatan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian.

Selain itu, keterlibatan aktif pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan strategi mitigasi menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif untuk keberhasilan pengelolaan sumber daya air. Kondisi keterbatasan data yang dihadapi di daerah pedesaan seperti sekitar Danau Eğirdir juga menjadi tantangan yang relevan bagi banyak wilayah lain di negara berkembang.

Kritik dan Rekomendasi

Meskipun model hidrologi yang digunakan telah menunjukkan hasil yang memuaskan, keterbatasan data meteorologi, khususnya tidak adanya data salju dan salju leleh, menjadi sumber ketidakpastian yang perlu diatasi pada penelitian lanjutan. Penambahan data ini dapat memperbaiki akurasi prediksi dan perencanaan pengelolaan air.

Selain itu, implementasi teknologi irigasi dan penggunaan air limbah terolah memerlukan dukungan kebijakan, insentif, dan pelatihan teknis agar dapat diterapkan secara luas dan efektif, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menguji berbagai alternatif mitigasi untuk menjaga keamanan air Danau Eğirdir di tengah tekanan perubahan iklim dan aktivitas manusia. Dengan menggunakan pemodelan hidrologi dan manajemen air berbasis AQUATOOL+, ditemukan bahwa tanpa intervensi, danau berisiko mengalami penurunan level air yang kritis dan terbelah menjadi dua bagian fisik.

Alternatif mitigasi terpadu yang menggabungkan pembatasan irigasi, rehabilitasi sistem irigasi, pemanfaatan air limbah terolah, dan peningkatan aliran air tawar terbukti efektif dalam menjaga level air danau dalam batas aman. Implementasi strategi ini telah diterima dan mulai diberlakukan oleh otoritas Turki sejak Juni 2024.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengelolaan sumber daya air di daerah dengan data terbatas dan menghadapi tantangan perubahan iklim, serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik konservasi air di wilayah serupa.

Sumber Artikel

Meltem Kacikoc, Buket Mesta, Yakup Karaaslan, "Evaluating changes in water levels during periods of normal flow and drought with a specific emphasis on water withdrawal," Journal of Water and Climate Change, 2025.

Air bersih merupakan kebutuhan primer yang sangat vital bagi kehidupan manusia, tidak hanya untuk konsumsi langsung seperti minum dan memasak, tetapi juga untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, serta untuk kebutuhan pertanian dan industri. Di daerah semi-arid seperti Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), penyediaan air bersih menjadi tantangan besar karena curah hujan yang rendah dan evaporasi yang tinggi. Kelurahan Bakunase II, sebagai bagian dari Kota Kupang, menghadapi masalah ketersediaan air bersih yang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan. Paper oleh Lomi, Messakh, dan Tamelan (2021) ini mengkaji potensi sumber mata air Oelnaisanam sebagai solusi penyediaan air bersih bagi masyarakat setempat, termasuk pola konsumsi, proyeksi kebutuhan, dan strategi pemenuhannya12.

Potensi dan Pemanfaatan Mata Air Oelnaisanam

Mata air Oelnaisanam merupakan salah satu sumber air tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Bakunase II untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pertanian. Berdasarkan pengamatan lapangan selama dua hari, kapasitas pemanfaatan air dari mata air ini untuk pengambilan air tangki mencapai 1.195.000 liter (1195 m³) dengan rata-rata pengambilan 6,92 liter/detik. Pengambilan langsung oleh masyarakat dengan ember dan jerigen berkapasitas kecil mencapai 785 liter selama dua hari, dengan laju pengambilan rata-rata 0,0045 liter/detik. Selain itu, untuk kebutuhan pertanian, air dipompa dengan kapasitas motor air 450 liter/menit selama 7 jam per hari, menghasilkan konsumsi sekitar 4 liter/detik atau total 378 m³ selama dua hari pengamatan1.

Data ini menunjukkan bahwa mata air Oelnaisanam masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian di sekitar wilayah tersebut, dengan total pengambilan air bersih gabungan mencapai 1.574 m³ selama dua hari pengamatan, atau sekitar 18,22 liter/detik secara rata-rata1.

Pola Konsumsi Air Bersih Masyarakat Kelurahan Bakunase II

Hasil survei terhadap 30 responden menunjukkan pola konsumsi air bersih rata-rata per orang per hari sebesar 75 liter, yang masih jauh di bawah standar kebutuhan air bersih untuk kota besar yaitu 150-175 liter/orang/hari. Rincian konsumsi harian meliputi:

• Minum: 5 liter
• Memasak: 6 liter
• Mencuci: 13 liter
• Mandi: 25 liter
• Kebutuhan lain-lain: 25 liter

Pola ini mencerminkan keterbatasan akses dan ketersediaan air bersih yang memaksa masyarakat untuk menghemat penggunaan air, serta masih adanya ketergantungan pada pembelian air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari1.

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 2020-2030

Pertumbuhan penduduk Kelurahan Bakunase II yang cukup signifikan mempengaruhi kebutuhan air bersih. Berdasarkan metode Least Square, jumlah penduduk diproyeksikan meningkat dari 5.898 jiwa pada tahun 2020 menjadi 6.770 jiwa pada tahun 2030. Dengan asumsi kebutuhan air bersih per kapita meningkat dan pelayanan air bersih mencapai 100%, kebutuhan air bersih domestik diperkirakan naik dari 3,74 liter/detik pada 2020 menjadi 4,84 liter/detik pada 20301.

Proyeksi ini menegaskan perlunya strategi pengelolaan air yang efektif untuk menjamin ketersediaan air bersih yang cukup bagi masyarakat, terutama mengingat kondisi iklim semi-arid yang membatasi sumber air alami.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kelurahan Bakunase II selama dekade mendatang, antara lain:

1. Pemanfaatan Sumber Mata Air Lain: Mengoptimalkan potensi mata air lain di wilayah tersebut untuk menambah pasokan air bersih.
2. Pelestarian dan Pengelolaan Mata Air Oelnaisanam: Melakukan perawatan rutin, pembersihan, dan reboisasi di sekitar mata air guna menjaga kualitas dan kuantitas air.
3. Pengendalian Pemanfaatan untuk Pertanian: Mengatur waktu dan volume pemakaian air untuk pertanian agar tidak mengganggu pasokan air domestik.
4. Pembangunan Infrastruktur Distribusi: Menyediakan jaringan perpipaan yang dapat mendistribusikan air bersih langsung ke rumah-rumah warga, mengurangi ketergantungan pada pembelian air tangki.
5. Pengembangan Sistem Pemanenan Air Hujan: Membangun waduk atau embung sebagai penampungan air hujan untuk menambah cadangan air selama musim kemarau.
6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber mata air serta menghemat penggunaan air1.

Studi Kasus: Pengambilan Air Tangki dan Dampaknya

Pengambilan air tangki dari mata air Oelnaisanam menjadi solusi sementara bagi masyarakat yang jarak rumahnya cukup jauh dari sumber mata air atau yang tidak memiliki akses jaringan perpipaan. Selama dua hari pengamatan, terdapat 10 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang melakukan pengambilan sebanyak minimal 10 kali per tangki, menghasilkan total pengambilan sekitar 615.000 liter per hari atau rata-rata 6,92 liter/detik1.

Namun, ketergantungan pada air tangki ini menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat dan tidak menjamin kontinuitas pasokan air bersih. Oleh karena itu, pembangunan jaringan perpipaan menjadi solusi jangka panjang yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Analisis dan Perbandingan dengan Studi Lain

Penelitian ini menonjolkan pentingnya pemanfaatan sumber mata air lokal sebagai solusi penyediaan air bersih di daerah semi-arid yang memiliki keterbatasan sumber air permukaan. Hal ini sejalan dengan studi lain yang menekankan pendekatan berbasis sumber daya lokal dan konservasi air sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk3.

Namun, dibandingkan dengan penelitian yang mengusulkan teknologi desalinasi atau pengolahan air limbah, pendekatan ini lebih sederhana dan ekonomis, sangat cocok untuk daerah dengan keterbatasan dana dan infrastruktur seperti Kelurahan Bakunase II. Kelemahan utama adalah ketergantungan pada kondisi alam yang dapat berubah dan perlunya pengelolaan yang baik agar sumber mata air tidak cepat habis atau tercemar.

Kesimpulan

Paper ini memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi dan pemanfaatan mata air Oelnaisanam sebagai sumber air bersih utama bagi masyarakat Kelurahan Bakunase II, Kota Kupang. Dengan pola konsumsi saat ini yang masih di bawah standar, dan proyeksi kebutuhan yang meningkat, diperlukan strategi terpadu yang meliputi pemanfaatan sumber air alternatif, konservasi sumber mata air, pembangunan infrastruktur distribusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Pemanfaatan mata air Oelnaisanam saat ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih domestik dan pertanian dengan kapasitas rata-rata 18,22 liter/detik. Namun, untuk menjamin ketersediaan air bersih yang berkelanjutan dan merata, pembangunan jaringan perpipaan dan sistem pemanenan air hujan menjadi langkah strategis yang perlu segera direalisasikan.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini merekomendasikan perlunya studi lanjutan yang lebih mendalam, terutama dalam hal perhitungan debit air secara akurat dan desain jaringan perpipaan yang efektif untuk distribusi air bersih ke seluruh masyarakat. Selain itu, kajian tentang dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari pemanfaatan mata air juga penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air di wilayah ini1.

Sumber Artikel:
Richard Albertho Lomi, Jakobis J. Messakh, dan Paul G. Tamelan, "Pemanfaatan Air Bersih untuk Kebutuhan Rumah Tangga dari Mata Air Oelnaisanam di Kelurahan Bakunase II, Kota Kupang," Jurnal Batakarang, Vol. 2, No. 1, Edisi Juni 2021, ISSN 2747-0512.

Ketersediaan air bersih menjadi isu krusial di banyak wilayah Indonesia, terutama di kawasan urban yang mengalami pertumbuhan pesat dan perubahan fungsi lahan. Kota Bogor, yang dikenal sebagai "kota hujan", justru menghadapi tantangan air bersih akibat keterbatasan air tanah dan kualitas air yang menurun. Paper karya Budiman Budiman, Renea Shinta Aminda, dan Syaiful Syaiful dari Universitas Ibn Khaldun Bogor ini menawarkan solusi konkret melalui pemanfaatan air hujan dengan sistem filtrasi sederhana, khususnya di Perumahan Taman Pagelaran Ciomas Bogor1.

Artikel ini akan mengupas tuntas gagasan, metodologi, hasil, serta relevansi penelitian tersebut dalam konteks kebutuhan air bersih nasional, tren urban sustainability, dan potensi replikasi di wilayah lain.

Mengapa Air Hujan? Menjawab Kebutuhan dan Konservasi

Konteks Permasalahan

• Banyak daerah di Indonesia kekurangan air bersih karena kuantitas dan kualitas air tanah yang rendah.
• Urbanisasi mengurangi ruang terbuka hijau (RTH), memperparah limpasan air hujan dan menurunkan resapan air tanah.
• Pengelolaan air yang kurang baik menyebabkan air hujan terbuang sia-sia sebagai limpasan, bahkan berkontribusi pada banjir1.

Solusi yang Ditawarkan

• Memanfaatkan air hujan sebagai sumber air alternatif untuk kebutuhan harian dan mengurangi ketergantungan pada PDAM.
• Menggunakan alat filtrasi sederhana agar air hujan yang digunakan memenuhi standar kualitas air bersih sesuai PP RI No. 82 Tahun 2001 dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air1.

Sistem Panen Air Hujan: Komponen dan Standar Kualitas

Komponen Sistem Panen Air Hujan (Rainwater Harvesting System)

Menurut Efrilianita (2018), sistem panen air hujan terdiri dari lima komponen utama1:

1. Permukaan Daerah Tangkapan: Atap bangunan sebagai area penangkapan air hujan.
2. Talang dan Pipa Downspout: Mengalirkan air dari atap ke penampungan. Ukuran talang minimal 3-5 inch, pipa 3-8 inch.
3. Saringan Daun & First Flush Diverters: Menyaring kotoran dan air hujan pertama yang membawa kontaminan.
4. Tangki Penampungan: Volume disesuaikan dengan kebutuhan dan curah hujan setempat.
5. Pemurnian dan Penyaringan: Proses akhir untuk menjamin air layak konsumsi, terutama jika digunakan sebagai air minum.

Klasifikasi Mutu Air

Berdasarkan PP RI No. 82 Tahun 2001, air dibagi menjadi empat kelas, mulai dari air baku minum (kelas 1) hingga air untuk irigasi (kelas 4). Sistem filtrasi sederhana bertujuan meningkatkan kualitas air hujan agar minimal mencapai kelas 2, bahkan dapat digunakan untuk air minum setelah proses filtrasi lanjutan1.

Studi Kasus: Implementasi di Taman Pagelaran Ciomas Bogor

Desain dan Proses Pembuatan Alat Filtrasi

Bahan-bahan:

• Botol bekas 1500 ml & 2000 ml
• Pasir silika (2 kg)
• Zeolit (1 kg)
• Karbon aktif (1 kg)
• Spons/kapas
• Ember, cutter, tali, gunting, tang

Susunan Media Filtrasi:

1. Kapas/spons (paling bawah)
2. Karbon aktif
3. Pasir silika
4. Zeolit (paling atas)

Fungsi Setiap Media:

• Pasir silika: Menyaring lumpur dan partikel kasar.
• Zeolit: Menyerap logam berat dan kapur.
• Karbon aktif: Menghilangkan bau dan menyerap zat organik.
• Kapas/spons: Menyaring partikel halus dan memperjelas air1.

Proses Pembuatan:

• Semua bahan dicuci bersih, lalu disusun berlapis dalam botol yang sudah dipotong.
• Air hujan yang tertampung di toren dialirkan ke alat filtrasi ini sebelum digunakan1.

Biaya Pembuatan

• Estimasi biaya total: Rp40.000,-
  • Pasir silika 2 kg: Rp12.000,-
  • Zeolit 1 kg: Rp5.000,-
  • Kapas: Rp8.000,-
  • Karbon aktif 1 kg: Rp15.000,-
• Bahan mudah didapat, alat dapat dibuat sendiri oleh masyarakat tanpa keahlian khusus1.

Hasil Uji Coba: Efektivitas Filtrasi

Pengujian Sampel Air

• Sampel air keruh sebanyak 1 liter dimasukkan ke alat filtrasi.
• Setelah melalui proses penyaringan, air berubah menjadi jernih dan tidak berbau.
• Zeolit efektif menyaring partikel besar seperti tanah dan lumut, pasir dan kapas menyaring partikel halus, karbon aktif menghilangkan bau dan zat organik.
• Semakin tebal lapisan media, semakin baik hasil filtrasi1.

Kapasitas Penampungan

• Volume bak penampungan yang digunakan: 10 m³.
• Dengan curah hujan tinggi di Bogor, sistem ini mampu menampung air dalam jumlah besar untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari1.

Analisis Kritis dan Nilai Tambah

Kelebihan Penelitian

• Praktis dan Ekonomis: Alat filtrasi sederhana ini sangat murah dan mudah diaplikasikan, cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
• Replikasi Mudah: Dapat diterapkan di berbagai wilayah dengan sedikit modifikasi sesuai kebutuhan lokal.
• Dampak Lingkungan Positif: Mengurangi limpasan air hujan, membantu konservasi air tanah, dan meminimalisir risiko banjir1.

Kritik dan Tantangan

• Keterbatasan Skala: Alat ini ideal untuk kebutuhan rumah tangga, namun untuk skala komunitas besar perlu desain lebih besar dan sistem pemeliharaan yang baik.
• Kualitas Air: Untuk konsumsi langsung (air minum), filtrasi sederhana ini perlu dilengkapi dengan desinfeksi (misal, klorinasi atau UV) untuk membunuh mikroorganisme patogen.
• Kesadaran dan Edukasi: Diperlukan edukasi berkelanjutan agar masyarakat rutin memelihara alat filtrasi dan memahami pentingnya pemanfaatan air hujan.

Perbandingan dengan Studi Lain

• Penelitian Novia et al. (2019) juga membuktikan efektivitas sistem filtrasi sederhana berbasis media lokal untuk air baku, namun menekankan pentingnya monitoring kualitas air secara berkala.
• Di negara-negara seperti Australia dan India, sistem rainwater harvesting telah menjadi bagian dari regulasi bangunan baru, menunjukkan tren global pengelolaan air berkelanjutan yang bisa diadopsi di Indonesia.

Relevansi dengan Tren Industri dan Urban Sustainability

Urban Water Management

• Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya menghadapi masalah serupa: penurunan muka air tanah, banjir, dan kekurangan air bersih.
• Implementasi sistem panen air hujan dan filtrasi sederhana dapat menjadi solusi jangka menengah untuk mengurangi beban PDAM dan meningkatkan ketahanan air di perkotaan.

Potensi Integrasi dengan Smart City

• Sistem monitoring kualitas air berbasis IoT dapat diintegrasikan pada penampungan air hujan untuk memastikan keamanan air secara real-time.
• Pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau subsidi alat filtrasi untuk mendorong adopsi lebih luas.

Studi Kasus Lanjutan: Simulasi Potensi Penghematan

Simulasi Penghematan Biaya Air

Misal, satu rumah tangga di Bogor dengan kebutuhan air 200 liter/hari dapat memenuhi 50% kebutuhan dari air hujan selama musim hujan (6 bulan/tahun).

• Kebutuhan air selama 6 bulan: 200 liter x 30 hari x 6 bulan = 36.000 liter (36 m³)
• Jika 50% dipenuhi dari air hujan: 18 m³
• Tarif PDAM rata-rata: Rp4.000/m³
• Penghematan: 18 m³ x Rp4.000 = Rp72.000/6 bulan

Dengan biaya alat Rp40.000, investasi kembali (ROI) tercapai dalam waktu kurang dari 6 bulan, belum termasuk manfaat lingkungan dan pengurangan risiko banjir1.

Kesimpulan: Solusi Sederhana, Dampak Besar

Penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan air hujan dengan alat filtrasi sederhana adalah solusi murah, efektif, dan mudah diaplikasikan untuk mengatasi krisis air bersih di kawasan urban. Dengan biaya rendah dan bahan yang mudah didapat, masyarakat dapat mandiri memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus berkontribusi pada konservasi lingkungan.

Agar manfaatnya optimal, diperlukan:

• Edukasi berkelanjutan tentang pemeliharaan alat dan pentingnya pemanfaatan air hujan.
• Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, misal insentif alat filtrasi atau integrasi dalam peraturan bangunan.
• Pengembangan sistem filtrasi lanjutan untuk air minum, serta monitoring kualitas air secara rutin.

Dengan replikasi dan inovasi berkelanjutan, sistem ini berpotensi menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan air berkelanjutan di Indonesia.

Sumber Asli Artikel

Budiman Budiman, Renea Shinta Aminda, Syaiful Syaiful. "Pemanfaatan Air Hujan Bersih dan Layak Menggunakan Alat Filtrasi Sederhana di Taman Pagelaran Ciomas Bogor." Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia. Diterbitkan: 21 Februari 2023.

Air Bersih: Hak Dasar atau Komoditas?

Air bersih adalah kebutuhan mendasar yang tidak bisa digantikan. Namun, di era liberalisasi ekonomi, pengelolaan air mulai bergeser dari tanggung jawab negara menjadi objek bisnis swasta. Inilah yang menjadi pangkal kajian tesis Adi Wibowo (2008) berjudul "Analisis Yuridis Tentang Monopoli Negara Atas Pengelolaan Air Bersih di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa privatisasi air bersih di Jakarta menuai kontroversi dan dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan akses publik.

Latar Belakang: Negara, Pasar, dan Air Bersih

Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, pengelolaan air termasuk dalam cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga seharusnya dikuasai oleh negara. Namun, sejak krisis 1998 dan masuknya skema swasta, Jakarta menjadi contoh konkret bagaimana sektor vital diprivatisasi. Dalam tesis ini, Adi mempertanyakan: apakah pengelolaan air oleh BUMD seperti PAM JAYA dan mitranya melanggar prinsip hukum persaingan usaha?

Kajian Hukum: Monopoli yang Dibenarkan?

Monopoli umumnya dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Namun, Pasal 51 memberikan pengecualian untuk monopoli yang dilakukan oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Tesis ini menyoroti bahwa pengelolaan air oleh negara bukan hanya sah secara konstitusional, tetapi juga diperlukan untuk mencegah eksploitasi oleh swasta.

Tiga Pilar Analisis:

1. Landasan Konstitusional: Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 memperkuat peran negara.
2. Kepentingan Umum: Air adalah hak dasar, bukan komoditas.
3. Efisiensi dan Pemerataan: Tujuan monopoli oleh negara adalah distribusi adil dan pelayanan universal.

Studi Kasus: DKI Jakarta dan PAM JAYA

PAM JAYA adalah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang bekerja sama dengan dua mitra swasta: Palyja (Prancis) dan Aetra (Inggris). Kerja sama ini dimulai tahun 1998 dan berlangsung hingga kini dengan skema konsesi. Namun, praktiknya penuh kritik:

• Kenaikan tarif air tanpa peningkatan layanan memadai.
• Akses terbatas bagi warga miskin dan kawasan padat penduduk.
• Kontrak tidak transparan dan tidak melibatkan publik secara aktif.

Tesis ini menyebut bahwa perjanjian konsesi kerap kali tidak profesional dan berat sebelah, di mana risiko ditanggung negara, sedangkan keuntungan dimiliki swasta.

Data & Statistik: Realita Pelayanan Air

• Pada tahun 2002, cakupan layanan air perpipaan di perkotaan hanya 33,3%.
• Di perdesaan bahkan hanya 6,2%.
• Rata-rata hanya 39% penduduk perkotaan yang dilayani PDAM.

Data ini menunjukkan bahwa liberalisasi tidak otomatis meningkatkan efisiensi atau cakupan layanan.

Kritik terhadap Swastanisasi Air

Studi ini juga mencatat pengalaman negara lain seperti Argentina dan Bolivia yang gagal menjaga akses air setelah diswastakan. Harga naik drastis dan masyarakat miskin semakin tersisih. Dalam konteks Jakarta:

• Swasta mengejar keuntungan.
• Negara kehilangan kendali.
• Masyarakat kehilangan hak.

Privatisasi air memunculkan ketimpangan dan memperparah ketidakadilan struktural.

Privatisasi vs Kepentingan Publik: Jalan Tengah?

Penulis tesis tidak serta merta menolak peran swasta. Yang ditekankan adalah perlunya regulasi yang kuat, transparansi kontrak, dan pembatasan peran swasta hanya sebagai pelaksana teknis, bukan pengendali sistem. Dalam hal ini:

• Negara tetap menjadi penguasa kebijakan.
• Swasta hanya membantu implementasi.
• Keadilan sosial harus menjadi prioritas.

Pendekatan Yuridis Normatif: Metodologi Kritis

Dengan pendekatan yuridis normatif, Adi Wibowo menguji peraturan dan praktik aktual terhadap norma hukum persaingan dan konstitusi. Ia menggunakan data sekunder dari UU, kontrak, dan literatur, serta wawancara primer dengan aktor PAM JAYA dan akademisi. Hasilnya menunjukkan bahwa monopoli negara atas air bersih dibenarkan secara hukum dan dibutuhkan secara sosial.

Kesimpulan: Negara Tidak Boleh Melepas Air ke Pasar Bebas

Tesis ini menyimpulkan bahwa:

• Monopoli negara atas air bersih sah menurut Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 51 UU No. 5/1999.
• Pengelolaan air oleh swasta penuh risiko ketidakadilan.
• Perlu penguatan kelembagaan negara dan partisipasi publik dalam pengelolaan air.

Saran:

• Transparansi dan akuntabilitas dalam kontrak konsesi.
• Regulasi yang melindungi hak air sebagai hak dasar manusia.
• Evaluasi berkala atas kinerja swasta dalam sektor publik.

Sumber:
Wibowo, A. (2008). Analisis Yuridis Tentang Monopoli Negara Atas Pengelolaan Air Bersih di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.