JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa konstruksi. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan salah satu manfaat dari katalog elektronik (e-catalog) sektoral yaitu lebih hemat waktu dalam hal penyediaan barang dan jasa.

Menurutnya, setiap unit organisasi di Kementerian PUPR kini dapat dengan mudah belanja barang dan jasa melalui e-catalog tersebut. "Ini lebih singkat waktunya, jadi kalau lelang konvensional pengadaan barang dan jasa konstruksi itu 42 hari dan konsultan itu 72 hari, ini nggak sampai seminggu, cukup 3 hari, lihat barang pilih, bikin kontran selesai. Jadi seperti di marketplace," kata Yudha di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Yudha menjelaskan katalog elektronik didesain seperti marketplace, di mana setiap barang dan jasa yang tersedia memiliki harga yang pasti. Dengan begitu, akan memudahkan terutama bagi Kementerian PUPR dalam kebutuhan memesan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif. Hal ini tentu berbeda dengan model pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang atau secara konvensional.

"Kebutuhan barang dan jasa konstruksi jadi bisa langsung dibeli di e-catalog ini tanpa perlu melalui lelang. Sehingga secara waktu bisa lebih efisien," ujarnya. Yudha menuturkan bahwa Kementerian PUPR juga telah menyeleksi seluruh penyedia barang dan jasa yang terdaftar di e-catalog sektoral tersebut.

Dengan begitu harga yang ditawarkan pada setiap produk telah melalui proses kontrol terlebih dahulu sehingga sesuai dengan harga pasar. Hal itu pula yang memungkinkan belanja barang dan jasa konstruksi di e-catalog tentu jauh lebih hemat biaya.

"Karena modelnya itu marketplace maka semua harga yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa itu bisa kita kontrol. Kalau dia terlalu mahal maka ada korektifnya, dan juga sebaliknya. Sehingga proses untuk harga itu benar-benar realiable," tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR menandatangani kontrak payung katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan, Selasa (16/11/2021).

Terdapat sebanyak 18 penyedia jasa yang telah ditetapkan memenuhi syarat terdaftar di e-catalog sektoral yaitu :

1. Dua penyedia yaitu PT. Epoxyndo Art Lestari dan PT. Triasindomix masing-masing untuk produk Tambalan Cepat Mantap (TCM) di Direktorat Jenderal Bina Marga

2. PT. United Tractors Tbk. Untuk produk Excavator 5,5 ton dan 20 Ton di Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. PT. Summitama Intinusa untuk produk Cold Paving Hot Mix Asbuton / CPHMA di Direktorat Jenderal Bina Marga

3. Dua penyedia yaitu PT. Komuneka Jaya, PT. Tunas Makmur Abadi dan PT. Tri Putra Anugrah masing-masing untuk produk Rosin Ester dan Cat Termoplastik berbahan rosin ester

4. Sepuluh penyedia yaitu PT. Mahakarya Lima, PT. Mohandas Oeloeng, PT. Ridatama Bahtera Construction, PT. Tripalindo Trans Mix, PT. Cahaya Indah Madya Pratama, PT. Modern Makmur Mandiri, PT. Setio Budi Putera, PT. Wijaya Graha Prima, PT. Anugrah Nuansa Kasih, PT. Agung Sarana Persada masing-masing untuk produk kegiatan preservasi jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga

5. PT. Indopipe untuk produk pipa air di Direktorat Jenderal SDA dan Direktorat Jenderal Cipta Karya

6. CV. Rumah Panel Bangun Mandiri untuk produk RISHA di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan.
 

Sumber: kompas.com

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pada Rabu, (16/6) di Makassar secara hybrid.

Melalui sosialisasi ini diharapkan percepatan reformasi struktural dan transformasi ekonomi dapat segera tercapai, mengingat UU Cipta Kerja diharapkan akan mendorong penyediaan lapangan kerja, kemudahan bagi masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyederhanaan sistem perizinan.

“UU Cipta Kerja diharapkan juga memberikan dampak positif untuk kemajuan sektor Jasa Konstruksi, seperti: kemudahan perizinan berusaha, penguatan peran masyarakat jasa konstruksi, dan inovasi proses bisnis. Tentunya untuk melaksanakannya kita butuh Peraturan Pelaksana yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap berbagai norma aturan di dalamnya,” demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto saat membuka acara Sosialisasi ini.

Terdapat tujuh Undang-Undang Sektor PUPR yang terdampak UU Cipta Kerja, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Sedangkan pada UUJK terdapat 33 Pasal yang terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Perizinan Berusaha, Kualifikasi Usaha, Penghapusan Usaha Penyediaan Bangunan, dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

Dari pasal-pasal yang diubah tersebut, terdapat 10 Pasal UU tentang Jasa Konstruksi yang diamanatkan untuk diatur ke dalam peraturan pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, terdapat lima Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yang terkait sektor Jasa Konstruksi, yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek ; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; dan Raperpres Hak Keuangan dan Fasilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

Substansi utama pengaturan ini meliputi: Kemudahan perizinan berusaha melalui Penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi ; Pengajuan Perizinan Berusaha, yang meliputi Sertifikasi Badan Usaha, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (SKK Konstruksi), dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui satu pintu Online Single Submission (OSS); Penguatan peran Masyarakat Jasa Konstruksi melalui akreditasi asosiasi, pembentukan Lembaga sertifikasi, dan keterwakilan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam unsur Pengurus Lembaga (LPJK); Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Konstruksi (LPPK) nasional.

Penyelenggaraan jasa konstruksi yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui Integrasi Data Jasa Konstruksi ; Upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas melalui penerapan Konstruksi Berkelanjutan, penerapan SMKK, dan pemenuhan standar K4 ; serta perkuatan rantai pasok jasa konstruksi yaitu pengujian atas sumber daya material dan peralatan konstruksi, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, dan pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi.

Sumber: industri.kontan.co.id 

James Watt (19 Januari 1736 – 19 Agustus 1819) ialah seorang insinyur besar dari Skotlandia, Britania Raya. Pada awalnya ia tertarik dengan mesin uap karena memperhatikan mesin uap buatan Newcome yang kurang efisien. Lalu ia terus melakukan beberapa percobaan & penelitian. Ia berhasil menciptakan mesin uap pertama yang efisien.

Ternyata mesin uap ini merupakan salah satu kekuatan yang mendorong terjadinya Revolusi Industri, khususnya di Britania dan Eropa pada umumnya. Untuk menghargai jasanya, nama belakangnya yaitu watt digunakan sebagai nama satuan daya, misalnya daya mesin dan daya listrik.

James Watt merupakan tokoh kunci revolusi industri. Sebenarnya dia bukan orang pertama yang membangun sebuah mesin uap. Hero dari Alexandria telah menggambarkannya pada abad pertama. Thomas Savery pada tahun 1698 juga telah mematenkan sebuah mesin uap yang digunakan untuk memompa air.

Dilanjutkan oleh Thomas Newcomen tahun 1712, sosok yang berasal dari Inggris mematenkan alat tersebut dengan versi yang sudah diringkatkan kualitasnya. Namun alat tersebut hanya berguna untuk memompa air keluar dari tambang-tambang batu bara.

Karier

James Watt mulai meminati mesin uap tahun 1764 pada saat memperbaiki sebuah model mesin buatan Newcomen. Ia hanya menerima pelatihan pembuatan alat selama satu tahun, tetapi memliki bakat besar sebagai penemu. Perbaikannya terhadap mesin Newcomen menjadikan Watt sebagai penemu mesin uap pertama yang memiliki kegunaan praktis.

• Tahun 1769, ia mematenkan alat tersebut dengan menambahkan sebuah bilik pengumpul uap yang terpisah.
• Tahun 1781, ia menciptakan sebuah set peralatan untuk mengonversi gerakan bolak-balik mesin menjadi gerakan melingkar untuk meningkatkan kegunaan mesin uap
• Tahun 1782, dia menginsulasi silinder uap dan menemukan mesin dua langkah, juga melakukan perbaikan-perbaikan kecil untuk menghasilkan peningkatan efisiensi mesin uap empat atau lima kali lipat.
• Tahun 1788, ia menemukan pengatur sentrifugal yang dapat mengatur kecepatan mesin secara otomatis.
• Tahun 1790, ia membuat meter tekanan, alat penghitung, alat indikator, dan sebuah klep, juga penemuan-penemuan lainnya.

Sumber Artikel: id.wikipedia.com

Serang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad meresmikan Bendungan Sindangheula yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3/2021). 

Presiden mengatakan, Bendungan Sindangheula yang dibangun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. "Dengan kapasitas 9,3 juta m3, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare (ha) sawah di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten. Sehingga kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah bagi petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup agar semakin produktif dalam menjaga ketahanan pangan," kata Presiden. 

Ditambahkan Presiden Jokowi, manfaat kedua Bendungan Sindangheula juga untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. "Bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 m3/detik. Ini sudah mulai digunakan oleh Provinsi Banten sebesar 0,40 m3/detik," ujarnya. 

Manfaat ketiga Bendungan Sindangheula dikatakan Presiden, juga bermanfaat untuk  mereduksi banjir hingga 50 m3/detik dari Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian yang biasa meluap menggenangi Kabupaten Serang dan sekitarnya saat intensitas hujan tinggi. "Keempat bendungan ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik sebesar 0,40 MW sehingga dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten," tutur Presiden. 

Presiden juga menyatakan bendungan ini memiliki potensi besar untuk destinasi wisata baru di Provinsi Banten. "Saya minta Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan serta menjaga bendungan ini untuk kesejahteraan masyarakat," pesan Presiden. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, keberadaan Bendungan Sindangheula perlu dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata air di Banten. "Saya kira nanti Bendungan Sindangheula akan menjadi area wisata karena dekat sekali dengan Kota Serang. Mudah-mudahan dengan adanya tol dari Serang ke Panimbang pasti akan lebih mudah dijangkau,” kata Menteri Basuki. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyatakan, Bendungan Sindangheula merupakan satu dari 18 bendungan yang telah selesai konstruksinya dan diresmikan pada periode 2015-2020. "Untuk fungsi irigasinya sendiri sudah dimanfaatkan sejak 2020 lalu, dan berhasil menaikkan Indeks Pertanaman (IP) dari 120% ke 180%," ujarnya. 

Jarot juga menyatakan terima kasih kepada Pemprov Banten yang telah berinisiatif membangun instalasi pengolahan air baku (water treatment) yang bersumber dari Bendungan Sindangheula. "Pemprov sudah membangun water treatment berkapasitas 400 liter/detik dan membangun intakenya di bendungan ini," tuturnya. 

Pembangunan Bendungan Sindangheula  dikerjakan dari tahun 2015 hingga 2019 oleh PT PP dan PT Hutama Karya (Persero) dengan total biaya sebesar Rp 458 miliar. 

Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirut PT Hutama Karya Budi Harto, Direktur Operasi II PT. PP M. Toha Fauzi, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung,  Cidurian (BBWSC 3) Banten Sahroni Soegiharto, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wida Nurfaida, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Rozali Indra Saputra dan Kepala BP2JK Hamdi.

Sumber: pu.go.id

Pemerintah  mengingatkan  adopsi Big Data dan internet of thing (IoT) harus memperhatikan isu keamanan siber sebagai kunci pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Di  Indonesia,  sesuai  dengan  kerangka  Critical  Information  Infrastructure  Protection (CIPP) yang telah disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), aspek keamanan  informasi  mencakup  persoalan  mitigasi  risiko,  penanganan  insiden,  serta pemulihan informasi.

"Kami telah menyiapkan CIIP bagi banking, finansial, transportasi, dan energi. Selain itu pula saat ini ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai instansi yang mengatur dan mengawasi sektor tersebut," kata Menteri Kominfo Rudiantara, pekan lalu.

Menghadapi  perkembangan  teknologi  yang  memasuki  era  internet  of  thing  (IoT), keterhubungan menurut Menteri Rudiantara menjadi hal yang sangat penting. "Era IoT dan big data memungkinkan semua terhubung dengan cyber space atau jaringan siber," katanya.

Rudiantara memberikan ilustrasi tentang arti penting pemanfaatan big data dalam sektor kesehatan.  Dengan  ilustrasi  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS Kesehatan) ia menerangkan keterkaitan antarsektor industri yang dapat memanfaatkan big data.

"Soal kesehatan atau perawatan kesehatan di Indonesia ada BPJS Kesehatan. Ke depan bukan  hanya  perlu  big  data  lebih  dari  itu  ini  soal  penanganan  kesehatan  masyarakat. Bahkan  industri  farmakologi  bisa  memanfaatkan  data  yang  ada  agar  bisa  membuat produk  obat-obatan  generik  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  orang  Indonesia," jelasnya.

Menteri Kominfo memastikan bahwa Kementerian Kominfo bersama stakeholders akan mendukung  upaya  menjaga  keamanan  siber  di  Indonesia.  "Kami  punya  Program  1000 9Security   Warriors   untuk   memastikan   adanya   sumberdaya   manusia   yang   menjaga keamanan  digital.  Persoalan  human  capital  inilah  yang  menjadi  tantangan  bagi  sektor yang berkaitan dengan keamanan siber," paparnya.

Deputi Monitoring dan Kontrol Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Brigjen TNI (Mar.) Suharyanto menyebutkanChief Information and Security Officer (CISO) memiliki peran strategis  untuk  menjaga  keamanan  digital  organisasi  yang  terintegrasi  dengan  bisnis lainnya.

"CISO  harus  bekerja  sama  dalam  mempertahankan  diri  dalam  mengantisiasi  serangan siber.  Keamanan  siber  yang  menjadi  wilayah  BSSN  meliputi  perlindungan  terhadap kerahasiaan integritas, infrastruktur ekonomi nasiomal dan keamanan ekonomi digital," katanya.

Menurut Suharyanto, kemanan siber dapat terjamin jika ada keterlibatan dan sinergitas semua  pihak.  "Keamanan  siber  dapat  terselenggara  jika  ada  sinergitas  pihak  terkait. Jaminan  keamanan  siber  bisa  mendukung(pelaksanaan) e-government  yang  baik," katanya.(wn)

Sumber: kominfo.go.id

KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai persoalan di seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Khusus di sektor pendidikan, pemerintah sempat menghentikan pembelajaran tatap muka sejak Maret 2020. Pembelajaran baru dilaksanakan kembali pada sepertiga akhir tahun 2021 dengan pembatasan.

Hal tersebut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan, baik dari pemerintah, murid, maupun guru, tak terkecuali Kepala Sekolah SMA Trimurti Surabaya Syarif Andri. Syarif mengatakan, ketika pemerintah memutuskan pembelajaran dilaksanakan dari rumah, pihaknya khawatir akan terjadi learning loss secara masif, bahkan dapat menyebabkan terjadinya generation gap. Menjawab kekhawatiran itu, SMA Trimurti Surabaya melaksanakan pembelajaran daring selama awal pandemi.

“Kami berusaha memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah ada, apa adanya, sementara, sambil terus mempersiapkan pelatihan kilat guru dan pengadaan kilat fasilitas sekolah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/2/2022). Syarif mengatakan, saat itu pihaknya sudah memiliki aplikasi ujian daring dan akses internet sekolah.

Namun, pihaknya masih belum bisa menggunakan beberapa teknologi lain secara maksimal, seperti aplikasi learning management system (LMS) dan aplikasi video conference (VC). Selama dua minggu pertama pembelajaran dari rumah, para guru melaksanakan penugasan mandiri melalui aplikasi ujian daring yang dipandu wali kelas lewat aplikasi WhatsApp.

Guru dan tenaga pendukung sekolah juga berjibaku untuk berlatih, menyiapkan, dan mengenalkan aplikasi LMS dan VC digunakan sekolah kepada siswa. Setelah dua minggu berlalu, pembelajaran kemudian diorganisasikan melalui LMS dengan didukung aplikasi VC dan ujian daring.

Namun, Syarif menilai, meski berhasil menggunakan aplikasi pendukung untuk melaksanakan pembelajaran daring, hal ini belum menjamin proses belajar berjalan dengan baik, dan learning loss dapat dihindari.

“Dalam proses pembelajaran ditemukan bahwa keterlibatan siswa cukup rendah dan banyak aktivitas belajar yang terlewatkan,” terangnya. Pasalnya, kata dia, siswa yang belajar di rumah jauh dari pantauan guru. Begitu pula dengan orangtua siswa, mereka tidak selalu bisa memantau karena bekerja atau ada aktivitas lain.

“Belum lagi ditambah beberapa siswa yang memiliki kesulitan akses internet dan/atau peralatan pembelajaran daring,” keluhnya. Selain itu, lanjut Syarif, para guru mengungkapkan mereka kesulitan mengontrol belajar siswa karena hanya dapat berkomunikasi secara daring.

Para guru juga kesulitan mendapatkan bahan ajar lengkap pada materi tertentu yang dapat ditempatkan di LMS.
Para orangtua, kata Syarif, mengeluhkan kondisi belajar daring tersebut. Orangtua menyebutkan, anaknya tidak mendapatkan pembelajaran yang cukup, sehingga tingkat kepuasan mereka terhadap sekolah menurun.

Blended learning Syarif mengatakan, untuk menjawab persoalan hambatan belajar yang pelik, pihaknya mengevaluasi diri.

“Hasilnya, kami menemukan, permasalahan utamanya sebenarnya ada dalam pola pikir kami dalam melaksanakan pembelajaran daring. Kami masih memakai pola pikir pembelajaran tatap muka normal dalam pembelajaran daring,” katanya.

Dia menilai, pihaknya masih menganggap guru adalah kontrol utama pembelajaran dan orangtua atau keluarga di rumah hanya sebagai pemantau. “Kami masih menganggap pembelajaran sebagai proses transfer materi sebanyak-banyaknya. Kami juga masih menggunakan teknik pengajaran tatap muka saat pertemuan daring,” katanya.

Oleh karenanya, kata dia, pihaknya memerlukan perubahan pola pikir dan merancang pembelajaran tiga blended learning plus yang efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran daring atau hibrida.

“Kami lantas melakukan tatap muka terbatas bagi siswa yang kesulitan akses internet dan/atau peralatan pembelajaran daring,” katanya. Syarif menjelaskan, konsep blended learning plus pertama yang dikembangkan sekolahnya adalah membangun sinergi antara sekolah, siswa, dan rumah.

Lewat sistem ini, proses pelaporan kehadiran dan capaian belajar siswa dilakukan secara rutin. Setiap guru juga melakukan pendataan presensi dan hasil penugasan kecil untuk mengukur capaian belajar siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Hasil pendataan ini dikumpulkan dan direkapitulasi wali kelas untuk dilaporkan ke orangtua melalui grup aplikasi percakapan daring.

“Hal ini dilakukan setiap hari, sehingga orangtua dapat melihat perubahan capaian pembelajaran siswa,” ungkapnya. Bila ditemukan ketidakaktifan atau kesulitan belajar, lanjut Syarif, wali kelas langsung melakukan konfirmasi ke orangtua untuk dicarikan solusi.

Kemudian, konsep blended learning plus kedua adalah membangun pembelajaran yang esensial. Guru melakukan pemetaan materi pembelajaran yang esensial dan sampingan untuk siswa. Proses pembelajaran diutamakan untuk penguasaan materi esensial dan materi sampingan yang digunakan sebagai pengayaan bagi siswa. Selanjutnya, konsep blended learning plus ketiga adalah membangun pembelajaran yang relevan, kaya, dan menarik.