Selama ini PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau Kimia Farma selalu menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam mencari obat-obatan dan produk kesehatan lainnya. Dengan 46 cabang trading & distribution serta 45.000 gerai apotek yang tersebar di seluruh Indonesia, Kimia Farma menghadirkan fasilitas kesehatan yang lengkap, yakni apotek, klinik, dan laboratorium klinik. Menjadikannya sebagai perusahaan dengan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1817, mula kemunculannya Kimia Farma bernama NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Pada 1958, berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi Perusahaan Negara Farmasi (PNF) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Pada tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Adanya perubahan tersebut mencatatkan Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten KAEF. Komposisi saham yang ada dibagi menjadi 90,025% milik pemerintah dan 9,975% milik publik. Melalui proses inbreng (penyetoran modal berupa barang atau harta) yang dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia pada 28 Februari 2020, kepemilikan 4.999.999.999 saham seri B dialihkan kepada PT Biofarma.

Pada perkembangannya, Kimia Farma menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan (healthcare) terintegrasi di Indonesia. Selain apotek dan klinik, bidang usaha healthcare Kimia Farma didukung oleh kegiatan manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, pusat perdagangan dan distribusi, pemasaran, serta ritel farmasi.

Industri Farmasi Indonesia Jadi Mandiri

Adanya kebijakan pemerintah untuk melancarkan Program Kemandirian Bahan Baku Obat Nasional yang tertuang dalam roadmap Kementerian Kesehatan serta Paket Kebijakan Ekonomi XI yang dituangkan dalam Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, Kimia Farma membangun fasilitas produksi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan akan impor Bahan Baku Obat (BBO).

Terdapat enam fasilitas produksi di berbagai kota di Indonesia yang menjadi tulang punggung dari segmen industri ini, yakni Plant Jakarta, Plant Bandung, Plant Semarang, Plant Sarolangun (Jambi), Plant Watudakon (Jawa Timur), dan Plant Tanjung Morawa (Medan).

Keenam pabrik itu masing-masing memiliki spesialisasi produksi, seperti etikal, obat bebas, generik, narkotika, lisensi dan bahan baku. Pembagian lini ini dilakukan demi memenuhi pasokan obat-obatan dan produk kesehatan yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Keberadaan pabrik inilah yang membuat Indonesia mampu berdikari dalam memproduksi BBO.

Tak hanya memasok kebutuhan dalam negeri, Kimia Farma juga telah melakukan ekspansi bisnisnya hingga pasar mancanegara. Produk-produk Kimia Farma yang mencakup produk obat jadi dan sediaan farmasi serta bahan baku obat seperti iodine dan quinine telah memasuki pasar di India, Jepang, Taiwan dan Selandia Baru, serta negara-negara Eropa. Sementara produk jadi dan kosmetik telah didistribusikan ke Yaman, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, Sudan, dan Papua Nugini.

Saat ini produk-produk herbal yang berasal dari bahan alami menjadi target utama korporasi untuk periode mendatang dengan adanya potensi penjualan dan minat kepada negara lain untuk melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan. Untuk itu, produk herbal tersebut juga telah dipersiapkan proses registrasinya untuk melantai di market baru, seperti Filipina, Myanmar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain dan Bangladesh.

Kimia Farma Bersinergi dalam Holding BUMN Farmasi

Pada akhir Januari lalu, ditetapkan holding BUMN farmasi dengan formasi Kimia Farma dan PT Indofarma Tbk menjadi anggota holding, sementara PT Bio Farma (Persero) menjadi kepalanya. Kerja sama ini ditandai dengan keluarnya surat persetujuan dari Menteri BUMN selaku RUPS yang menyetujui pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Kimia Farma maupun Indofarma ke PT Bio Farma.

Tujuan dari holding BUMN Farmasi ini adalah selain untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, juga untuk meningkatkan ketersediaan produk, dengan menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi untuk mendukung ekosistem farmasi dimasa yang akan datang.

“Diharapkan masing – masing dari perusahaan ini, akan memberikan kontribusi pada ketahanan farmasi nasional, sehingga harga produk farmasi bisa lebih murah, karena adanya penurunan harga API dan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan produk farmasi dengan jaringan distribusi yang luas dan merata, bahkan hingga ke mancanegara dan yang terpenting adalah inovasi – inovasi dapat melahirkan produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,” terang Honesti Basyir, Direktur Utama PT Biofarma.

Sementara Verdi Budidarmo, Direktur Utama Kimia Farma mengharapkan holding ini mampu membuat sinergi bersama atas hilirisasi produk sehingga pasokan produk farmasi dapat didistribusi secara merata di Indonesia.

“Bahwa dengan holding BUMN farmasi ini akan mendukung hilirisasi produk Kimia Farma, Bio Farma dan Indofarma. Mengingat saat ini Kimia Farma memiliki rantai bisnis dari hulu ke hilir (retail farmasi, distribusi, laboratorium diagnostik, dan klinik kesehatan),” tambah Verdi.

Diharapkan, holding BUMN Farmasi hadir untuk negeri dan turut serta menciptakan bangsa Indonesia yang sehat dengan produk – produk bioteknologi, farmasi dan healthcare kelas dunia yang berdaya saing global.

Sumber: bumn.info 

Obat bebas adalah obat yang dijual langsung kepada konsumen tanpa memerlukan resep dari tenaga kesehatan profesional, berbeda dengan obat resep yang hanya dapat diberikan kepada konsumen yang memiliki resep yang sah. Di banyak negara, obat bebas dipilih oleh badan pengawas untuk memastikan bahwa obat tersebut mengandung bahan-bahan yang aman dan efektif bila digunakan tanpa perawatan dokter. Obat bebas biasanya diatur berdasarkan bahan aktif farmasi (API), bukan produk akhir. Dengan mengatur API dan bukan formulasi obat tertentu, pemerintah memberikan kebebasan kepada produsen untuk memformulasikan bahan, atau kombinasi bahan, ke dalam campuran yang dipatenkan.

Istilah obat bebas(OTC) mengacu pada obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Sebaliknya, obat resep memerlukan resep dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan hanya boleh digunakan oleh orang yang diresepkan. Beberapa obat dapat diklasifikasikan secara hukum sebagai obat bebas (misalnya, tidak memerlukan resep), tetapi hanya dapat diberikan oleh apoteker setelah dilakukannya penilaian terhadap kebutuhan pasien atau pemberian edukasi kepada pasien. Peraturan yang merinci tempat di mana obat dapat dijual, siapa yang berwenang untuk mengeluarkannya, dan apakah resep diperlukan sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Penggunaan
Pada tahun 2011, sekitar sepertiga orang dewasa yang lebih tua di AS dilaporkan menggunakan obat bebas, dan jumlah ini terus meningkat. Pada tahun 2018, prevalensi penggunaan obat oleh orang dewasa di AS sebagai pengobatan lini pertama untuk penyakit ringan telah mencapai 81%: namun, ada beberapa perdebatan mengenai apakah angka ini terkait dengan peningkatan kesehatan yang sebenarnya.

Peraturan menurut negara
Kanada
Di Kanada, ada empat jadwal obat:
Jadwal 1: Memerlukan resep untuk dijual dan disediakan untuk umum oleh apoteker berlisensi.
Jadwal 2: Tidak memerlukan resep tetapi memerlukan penilaian oleh apoteker sebelum dijual. Obat-obatan ini disimpan di area apotek yang tidak dapat diakses oleh publik dan juga dapat disebut sebagai obat "di balik meja".
Jadwal 3: Tidak memerlukan resep tetapi harus disimpan di area yang berada di bawah pengawasan apoteker. Obat-obatan ini disimpan di area gerai ritel di mana pemilihan sendiri dapat dilakukan, tetapi apoteker harus tersedia untuk membantu pemilihan obat secara mandiri jika diperlukan.

Tidak terjadwal: Tidak memerlukan resep dan dapat dijual di gerai ritel mana pun.
Semua obat selain Jadwal 1 dapat dianggap sebagai obat bebas, karena tidak memerlukan resep untuk dijual. Meskipun Asosiasi Nasional Otoritas Pengatur Farmasi memberikan rekomendasi tentang penjadwalan obat untuk dijual di Kanada, setiap provinsi dapat menentukan penjadwalannya sendiri. Obat-obatan yang ditemukan di setiap jadwal dapat bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya.

India
Pada bulan November 2016, Komite Konsultasi Obat India mengumumkan bahwa mereka akan mulai menetapkan definisi obat yang dapat diberikan tanpa resep. Sebelumnya, asumsi umum adalah bahwa obat apa pun yang tidak termasuk dalam jadwal resep dapat dibeli tanpa resep. Namun, definisi yang dibutuhkan belum diberlakukan pada awal 2018. Kurangnya definisi hukum untuk obat bebas telah menyebabkan segmen pasar senilai US $ 4 miliar ini tidak diatur secara efektif.

Belanda
Di Belanda, ada empat kategori:
UR (Uitsluitend Recept): hanya dengan resep dokter
UA (Uitsluitend Apotheek): hanya apoteker
UAD (Uitsluitend Apotheek of Drogist): apoteker atau toko obat saja
AV (Algemene Verkoop): dapat dijual di toko-toko umum
Obat yang termasuk UA dapat dijual bebas tetapi hanya oleh apoteker. Obat ini dapat dipajang di rak seperti produk lainnya. Contohnya adalah domperidone, ibuprofen 400 mg hingga 50 tablet, dan dekstrometorfan. Obat yang bersifat UAD juga dapat dijual di toko obat yang merupakan toko yang tidak dapat mengisi resep. Obat-obatan ini biasanya ada di rak, dan toko ini juga menjual barang-barang seperti mainan, gadget, parfum, dan produk homeopati. Obat-obatan dalam kategori ini memiliki risiko dan potensi kecanduan yang terbatas. Contohnya adalah naproxen dan diklofenak dalam jumlah kecil, sinarizin, ibuprofen 400 mg hingga 20 tablet, dan juga parasetamol 500 mg hingga 50 tablet. Obat-obatan dalam kategori AV dapat dijual di supermarket, pom bensin, dan lain-lain dan hanya mencakup obat-obatan dengan risiko minimal bagi masyarakat, seperti parasetamol hingga 20 tablet, ibuprofen 200 mg hingga 10 tablet, cetirizine, dan loperamide.

Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, pembuatan dan penjualan obat bebas diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan(FDA). FDA mengharuskan semua "obat baru" mendapatkan New Drug Application (NDA) sebelum memasuki perdagangan antarnegara bagian, tetapi undang-undang tersebut mengecualikan obat apa pun yang secara umum diakui sebagai obat yang aman dan efektif (GRAS/E). Untuk menangani sejumlah besar obat bebas yang telah beredar di pasaran sebelum persyaratan bahwa semua obat mendapatkan NDA, FDA menciptakan sistem monografi obat bebas untuk meninjau kelas obat dan mengkategorikannya sebagai GRAS/E setelah ditinjau oleh panel ahli. Kelas obat OTC tertentu tidak diharuskan untuk mendapatkan NDA dan dapat tetap berada di pasar jika sesuai dengan pedoman monografi untuk dosis, pelabelan, dan peringatan yang ditetapkan dalam Kode Peraturan Federal.

Dengan demikian, produk obat bebas diizinkan untuk dipasarkan baik (1) sesuai dengan monografi FDA atau (2) sesuai dengan NDA untuk produk yang tidak sesuai dengan monografi tertentu. Ada juga kemungkinan bahwa produk obat bebas tertentu dipasarkan di bawah ketentuan grandfathering dari Undang-Undang Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetik Federal, tetapi FDA tidak pernah secara resmi mengakui bahwa obat bebas yang sah.

Contoh zat OTC yang disetujui di Amerika Serikat adalah tabir surya, produk anti-mikroba dan anti-jamur, analgesik eksternal dan internal seperti lidokain dan aspirin, perawatan topikal psoriasis dan eksim, sampo anti-ketombe yang mengandung tar batubara, dan produk topikal lainnya dengan efek terapeutik.

Komisi Perdagangan Federal mengatur periklanan produk OTC, berbeda dengan periklanan obat resep, yang diatur oleh FDA.
FDA mewajibkan produk OTC diberi label dengan label "Fakta Obat" yang telah disetujui untuk mengedukasi konsumen tentang obat mereka. Label-label tersebut mengikuti format standar dan dimaksudkan agar mudah dipahami oleh konsumen pada umumnya. Label Fakta Obat mencakup informasi tentang bahan aktif produk, indikasi dan tujuan, peringatan keamanan, petunjuk penggunaan, dan bahan yang tidak aktif.

Undang-Undang Bantuan, Bantuan, dan Keamanan Ekonomi Virus Corona (CARES Act) tahun 2020 mencakup reformasi yang memodernisasi cara pengaturan obat bebas tertentu di Amerika Serikat. Banyak monografi obat bebas yang perlu diperbarui, tetapi memperbarui atau mengubah monografi obat bebas membutuhkan proses pembuatan peraturan yang lamban dan memberatkan. Undang-Undang CARES mencakup ketentuan reformasi monografi obat bebas yang menggantikan proses pembuatan peraturan dengan proses perintah administratif.

Zat yang dijual bebas yang dibatasi
Kategori zat ketiga yang tidak terdefinisi dengan baik adalah produk yang memiliki status bebas dari FDA namun secara bersamaan tunduk pada pembatasan penjualan lainnya. Meskipun secara hukum diklasifikasikan sebagai obat bebas, obat-obat ini biasanya disimpan di belakang meja dan hanya dijual di toko-toko yang terdaftar di negara bagian mereka. Obat ini mungkin tidak tersedia di toko serba ada dan toko kelontong yang menjual obat bebas lainnya yang tidak dibatasi.

Sebagai contoh, banyak toko obat telah memindahkan produk yang mengandung pseudoefedrin, sebuah produk bebas, ke lokasi di mana pelanggan harus menanyakannya kepada apoteker. Resep tidak diperlukan; perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi produksi metamfetamin. Sejak disahkannya Undang-Undang Pengendalian Prekursor Metamfetamin Illinois dan Undang-Undang Epidemi Metamfetamin Tempur federal tahun 2005, pembelian pseudoefedrin dibatasi. Penjual pseudoefedrin harus mendapatkan dan mencatat identitas pembeli dan memberlakukan pembatasan kuantitas. Setelah upaya awal untuk mengendalikan penggunaan metamfetamin (dengan mewajibkan dokumentasi penjualan dengan kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah serta pembatasan jumlah yang dapat dibeli oleh seseorang) gagal mewujudkan pengurangan penggunaan dan produksi metamfetamin yang berarti, Mississippi meloloskan RUU 512 di Senat Negara Bagian pada tanggal 2 Februari, 2010 "untuk mewajibkan resep dari seorang profesional medis berlisensi untuk membeli obat-obatan yang dijual bebas dengan pseudoefedrin, efedrin, atau bahan kimia prekursor lainnya yang dapat dengan mudah dan secara ilegal diubah menjadi metamfetamin, metkatinon, atau analog feniletilamina / amfetamin yang aktif / terjadwal. " Namun, produk yang mengandung zat tersebut masih dijual bebas di sebagian besar negara bagian, karena tidak ada resep yang diperlukan.

Peraturan serupa pernah diterapkan pada beberapa bentuk kontrasepsi darurat. Namun, pada tanggal 25 Februari 2014, FDA menyetujui produk kontrasepsi darurat satu pil generik untuk dijual secara bebas di pasaran. Tidak ada batasan usia atau kebutuhan akan kartu identitas untuk membeli.

Selain itu, beberapa zat yang dikontrol Jadwal V dapat diklasifikasikan sebagai produk OTC di negara bagian tertentu. Obat-obatan tersebut dijual tanpa resep tetapi tunduk pada aturan pencatatan dan pembatasan jumlah dan/atau usia, dan harus dikeluarkan oleh apotek. Terakhir, apotek sering kali memerlukan resep untuk obat-obatan Jadwal V sebagai kebijakan, meskipun statusnya adalah obat bebas menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. 

Britania Raya
Di Inggris Raya, obat-obatan diatur oleh Peraturan Obat-obatan 2012. Obat-obatan termasuk dalam salah satu dari tiga kategori:
Obat-obatan dengan Resep Dokter (POM), yang tersedia secara legal hanya dengan resep yang sah dari dokter. Seorang apoteker harus berada di tempat agar obat POM dapat diberikan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Obat-obatan tersebut secara khusus diresepkan untuk pasien yang memegang resep, sehingga dianggap aman untuk dikonsumsi oleh pasien tersebut. Contoh kecilnya adalah sebagian besar antibiotik dan semua obat antidepresan atau antidiabetes. Obat-obatan POM tertentu juga diberi tanda Controlled Drug (CD) karena risiko penyalahgunaan dan kemungkinan penyelewengan untuk dijual sebagai obat-obatan terlarang. Contoh CD termasuk semua benzodiazepin dan opioid kuat seperti heroin dan fentanil.

Daftar Penjualan Umum (GSL), tersedia di pasaran tanpa perlu pelatihan apoteker untuk menjualnya (sehingga dapat dijual di mana saja, seperti supermarket). Secara umum, obat ini dianggap aman bagi kebanyakan orang jika dikonsumsi dengan benar. Contohnya adalah 16 bungkus (atau kurang) obat penghilang rasa sakit seperti parasetamol, ibuprofen, dan aspirin, serta sejumlah obat lain seperti antihistamin dalam kemasan kecil, obat pencahar, dan krim kulit. Ini juga termasuk zat-zat rekreasi seperti alkohol dan kafein (jika termasuk dalam produk obat), dan beberapa sediaan nikotin.

Obat Farmasi (P) adalah obat-obatan yang secara hukum tidak termasuk dalam kategori obat POM atau GSL. Obat-obatan ini dapat dijual di apotek yang terdaftar namun tidak boleh dibeli secara bebas (meskipun petunjuk untuk mendiskusikan produk 'P' dapat dialokasikan di rak bersama dengan produk GSL terkait). Obat-obatan 'P' dicadangkan dari daftar GSL karena obat-obat tersebut terkait dengan kebutuhan akan saran penggunaan, atau digunakan dalam kondisi yang mungkin memerlukan rujukan ke dokter. Petugas konter yang terlatih dapat menjual obat 'P' di bawah pengawasan apoteker dan akan mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah pelanggan perlu dirujuk untuk berdiskusi dengan apoteker. Beberapa obat 'POM' tersedia untuk digunakan dalam situasi dan dosis tertentu sebagai obat 'P'.

Jika tidak tepat untuk menjual obat 'P' - misalnya, kondisinya tidak sesuai untuk dikelola sendiri dan memerlukan rujukan ke dokter - maka penjualan tidak boleh dilakukan dan apoteker berkewajiban secara hukum dan profesional untuk merujuknya ke layanan yang sesuai.

Contohnya adalah beberapa tablet bantuan tidur seperti diphenhydramine, tablet obat cacing seperti mebendazole, obat penghilang rasa sakit dengan sejumlah kecil kodein (hingga 12,8 mg per tablet), dan pseudoefedrin. Obat-obatan yang hanya tersedia dengan resep dokter ditandai di suatu tempat pada kotak/wadah dengan [POM]. Produk yang hanya tersedia di apotek ditandai dengan [P]. Resep tidak diperlukan untuk obat-obatan [P], dan asisten penjualan apotek diwajibkan oleh kode Royal Pharmaceutical Society untuk mengajukan pertanyaan tertentu, yang bervariasi sesuai dengan apa yang dikatakan pelanggan. Jika mereka meminta produk tertentu, asisten apotek harus bertanya "Untuk siapa produk ini?", "Sudah berapa lama Anda mengalami gejalanya?", "Apakah Anda alergi terhadap obat apa pun?", "Apakah Anda sedang mengonsumsi obat apa pun?" (Pertanyaan 'WHAM'). Jika pelanggan meminta obat, misalnya demam, maka 'pertanyaan 2WHAM' harus ditanyakan "Untuk siapa obat ini?", "Apa saja gejalanya?", "Sudah berapa lama Anda mengalami gejalanya?", "Apakah Anda sudah melakukan tindakan apa pun untuk mengatasi gejalanya?", dan "Apakah Anda sedang mengonsumsi obat lain?". Dengan informasi inilah apoteker dapat menghentikan penjualan, jika perlu. Tidak ada produk [POM], [P], atau [GSL] yang disimpan di apotek yang dapat dijual, diberikan, atau dibuat sebelum apoteker yang bertanggung jawab masuk dan berada di tempat. Beberapa obat yang tersedia di supermarket dan pom bensin hanya dijual dalam ukuran kemasan yang lebih kecil. Sering kali, kemasan yang lebih besar akan ditandai sebagai [P] dan hanya tersedia di apotek. Sering kali, pelanggan yang membeli obat [P] dalam dosis yang lebih besar dari biasanya (seperti DXM, prometazin, kodein, atau Gee's Linctus) akan ditanyai, karena kemungkinan penyalahgunaan.

Disadur dari: en.wikipedia.org
 

PT Phapros Tbk merupakan anak perusahaan Kimia Farma yang bergerak di bidang pembuatan produk farmasi. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan telah memproduksi lebih dari 250 jenis obat, dan lebih dari 170 jenis obat telah dikembangkan secara internal (tanpa izin). Selain itu, industri farmasi lain bergantung pada perusahaan untuk memproduksi obat yang memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui kontrak manufaktur bersama dan kebutuhan negara lain melalui ekspor bersama.

Sejarah

Perusahaan ini memulai sejarahnya sebagai bagian dari Oei Tiong Ham Concern (OTHC) dengan nama NV Pharmaceutical Process Industries. Pada tanggal 21 Juni 1954, kepemilikan perusahaan menjadi perseroan terbatas dengan nama “PT Paprosand”. Pada tahun 1961, menyusul keputusan Pengadilan Ekonomi Semarang, pemerintah secara resmi menyita aset OTHC di Indonesia. Pada tahun 1964, pemerintah mendirikan Rajawali Nusantara Indonesia untuk mengelola aset OTHC, termasuk perusahaan ini. Pada bulan Desember 2018, perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada 27 Maret 2019, Kimia Farma menjual sebagian besar saham perseroan seharga Rp. Investasi sebesar US$1,36 triliun itu dilakukan dalam rangka rencana pemerintah membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang farmasi.

Produk

Salah satu produk paling terkenal dari perusahaan ini artinya Antimo, obat dimenhidrinat buat mencegah mual, muntah, vertigo & mabuk selama perjalanan. Antimo pun sebagai salah satu merek unggulan dari perusahaan ini. Pada awal dasa warsa 2000-an, perusahaan ini meluncurkan 3 varian baru Antimo, yakni Antimo Anak (obat mabuk bepergian khusus anak-anak), Antimo Herbal (jamu masuk angin), & Antimo Minyak Kayu Putih.

Sumber: id.wikipedia.org

PT Indonesia Farma Tbk atau biasa disingkat sebagai Indofarma, artinya anak usaha Bio Farma yang berbisnis pada bidang farmasi & alat kesehatan. Hingga tahun 2020, perusahaan ini memproduksi 222 jenis obat & 106 jenis alat kesehatan. Jenis obat Indofarma relatif lengkap mulai dari obat bebas misalnya paracetamol hingga dengan obat keras yang wajib memakai resep dari dokter.

Sejarah

Perusahaan ini memulai sejarahnya dalam 11 Juli 1918 menjadi pabrik salep & kasa pembalut pada lingkungan Centrale Burgerlijke Ziekenhuis (kini RS Cipto Mangunkusumo). Pada tahun 1931, pabrik tadi dipindah ke Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, kemudian mulai memproduksi tablet & injeksi. Pada masa pendudukan Jepang pada Indonesia, pabrik tadi dikelola sang Takeda Pharmaceutical Company. Setelah Indonesia merdeka, dalam tahun 1950, pabrik tadi diambil alih sang Departemen Kesehatan, & diberi nama "Pusat Produksi Farmasi". Pabrik tadi kemudian mulai memproduksi obat-obat esensial. Pada lepas 11 Juli 1981, status Pusat Produksi Farmasi diubah sebagai perusahaan umum (Perum) dengan nama "Indonesia Farma" (Indofarma). Pada tahun 1988, perusahaan ini mulai menciptakan pabrik baru pada lahan seluas 200 hektar pada Cibitung, Bekasi, yang akhirnya mulai dioperasikan 3 tahun kemudian. Pada tahun 1996, status perusahaan ini pulang diubah sebagai persero. Pada tahun 2000, perusahaan ini berekspansi ke usaha distribusi & perdagangan farmasi dengan mendirikan PT Indofarma Global Medika (IGM). Pada lepas 17 April 2001, perusahaan ini resmi melantai pada Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2012, perusahaan ini mulai mengkomersialisasikan unit usahanya yang memproduksi alat-alat pabrik farmasi, yakni Indomach. Pada tahun 2013, melalui IGM, perusahaan ini mendirikan PT Farmalab Indoutama buat berbisnis pada bidang laboratorium pengujian ekivalensi & klinis. Pada lepas 31 Januari 2020, pemerintah resmi menyerahkan lebih banyak didominasi saham perusahaan ini ke Bio Farma, menjadi bagian dari upaya buat membangun holding BUMN yang beranjak pada bidang farmasi.

Anak Usaha
Indofarma mempunyai anak usaha bernama PT Indofarma Global Medika yang berkecimpung pada bidang distribusi obat & alat kesehatan. Didirikan dalam lepas 4 Januari 2000 dengan 99,99% sahamnya dipegang sang Indofarma & sisanya dipegang sang Koperasi Pegawai Indofarma. Perusahaan yang sudah berusia lebih dari 20 tahun ini mempunyai 29 tempat kerja cabang yang tersebar pada seluruh Indonesia.

Sumber: id.wikipedia.org

Salah satu apotek milik Kimia Farma di Bandung 

PT Kimia Farma Tbk adalah anak usaha Bio Farma yang berbisnis di bidang farmasi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 12 pabrik, 1.278 apotek, 451 klinik kesehatan, 75 laboratorium klinik, 10 optik, dan 3 klinik kecantikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki 18 gerai ritel di Arab Saudi. PT Kimia Farma Tbk adalah produsen dan distributor farmasi di Indonesia. Perusahaan ini berbasis di Jakarta.

Sejarah

Pada tahun 1957, perusahaan-perusahaan farmasi milik Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi tersebut antara lain N. V. Pharmaceutische Handelsvereeniging J. van Gorkom & Co, (Jakarta), N. V. Chemicaliënhandel Rathkamp & Co, (Jakarta), N. V. Bandoengsche Kininefabriek,(Bandung), N. V. Jodium Onderneming Watoedakon(Mojokerto), dan N. V. Verbandstoffenfabriek(Surakarta).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1968, perusahaan-perusahaan tersebut diberi nama Perusahaan Negara Farmasi (PNF) yaitu PNF Radja Farma (Jakarta), PNF Hati Nurani Farma (Jakarta), PNF Nakula Farma (Jakarta), PNF Bio Farma, Perusahaan Negara (PN) Bhineka Kina Farma(Bandung), PN Sari Husada(Yogyakarta), dan PN Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kasa Husada(Surabaya).

Pada tanggal 23 Januari 1969, berdasarkan PP. 3 Pada tahun 1969 perusahaan-perusahaan tersebut bergabung menjadi PNF Bhineka Kimia Farma. Pada tanggal 16 Agustus 1971, perusahaan-perusahaan Farmasi Negara mengalihkan bentuk hukum Kimia Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) menjadi PT. Kimia Farma (Persero).

Pada tahun 1998, krisis ekonomi Asia mengakibatkan anggaran negara mengalami peningkatan utang nasional. Untuk mengurangi beban utang tersebut, pemerintah mulai melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara. Berdasarkan Surat Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembangunan, S-59/M-PM.BUMN/2000 tertanggal 7 Maret 2000, PT. Kimia Farma diprivatisasi.

Direksi PT. Kimia Farma (Persero) mendirikan dua anak perusahaan pada tanggal 4 Januari 2002, yaitu PT. Kimia Farma Farmasi dan PT. Kimia Farma Perdagangan dan Distribusi. Pada tanggal 4 Juli 2002 PT. Kimia Farma Tbk. resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai perusahaan publik dan berganti nama menjadi PT. Kimia Farma (Persero), Tbk.

Kontroversi
Pada bulan Mei 2021, seorang manajer lokal Medan dan empat karyawan lainnya yang bekerja untuk Kimia Farma ditangkap karena mencuci dan menggunakan kembali penyeka hidung COVID-19 sebanyak 20.000 kali pada 9.000 penumpang yang terbang melalui Bandara Internasional Kualanamu sejak Desember 2020. Para karyawan tersebut diduga telah mengantongi uang sebanyak 1. 8 miliar rupiah (~ $ 125.000 USD), beberapa di antaranya diduga digunakan untuk membeli rumah mewah untuk salah satu tersangka.

Meskipun Kimia Farma telah memecat karyawan yang bersangkutan, dua pengacara hak asasi manusia, Ranto Sibarani dan Kamal Pane, yang sering menjadi penumpang pada saat itu, telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan, meminta ganti rugi sebesar Rp. 1 miliar (~ $ 69.000 USD) per penumpang yang terkena dampak.

Pabrik
Lima fasilitas produksi yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia memproduksi obat-obatan.

• Pabrik Jakarta memproduksi tablet sediaan, tablet salut, kapsul, butiran, sirup, suspensi kering/sirup, obat tetes mata, krim, antibiotik dan injeksi.
• Pabrik Bandung memproduksi bahan baku dan turunan kina, rifampisin, obat asli Indonesia dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR).
• Pabrik Semarang mengkhususkan diri pada produksi minyak jarak, minyak nabati dan kosmetik (bedak).
• Pabrik Watudakon di Jawa Timur merupakan satu-satunya pabrik yang memproses yodium tambang di Indonesia.
• Pabrik Tanjung Morawa di Padang, Sumatra Utara, memasok obat-obatan di Sumatra.

Penghargaan

PT Kimia Farma meraih penghargaan Kategori Industri Kesehatan dalam acara Indonesia Most Acclaimed Company 2022 with Outstanding Innovations of Health Product and Services.

Disadur dari: en.wikipedia.org

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendorong kemandirian industri farmasi di tanah air karena sebagai sektor penting dalam menopang pembangunan kesehatan nasional. 

Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha memperkuat struktur manufaktur industri farmasi di dalam negeri, antara lain dengan memacu kegiatan riset untuk menciptakan inovasi produk. Hal inilah yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dengan PT Kimia Farma Tbk. 

"Pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi kepada PT Pertamina yang menjalin kerja sama dengan PT Kimia Farma Tbk dalam rangka pengembangan industri bahan baku obat parasetamol dari bahan baku benzene," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Dia menekankan bahwa Kemenperin siap mendukung penuh segala upaya pengoptimalan potensi nilai tambah dari pengolahan produk turunan petrokimia menjadi bahan baku farmasi. Seperti pengembangan bahan baku obat parasetamol. Sebab, langkah tersebut merupakan salah satu dari program Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020–2024 yang dikoordinasikan dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). 

"Jadi, kami menyambut baik adanya sinergi kedua BUMN tersebut yang juga didukung oleh stakeholder terkait, karena diharapkan pula dapat meningkatkan daya saing industri kimia nasional, terutama pada lini industri antara (fine chemical maupun specialty chemical)," ujarnya. Upaya substitusi impor diyakini dapat membantu menurunkan defisit neraca perdagangan Indonesia khususnya di sektor farmasi. 

"Selama ini, industri farmasi nasional mampu memproduksi sekitar 90 persen kebutuhan obat domestik," kata Khayam. Kemenperin mencatat, pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen. Di samping itu, industri kimia dan farmasi juga menjadi sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi cukup signifikan pada kuartal I-2020, dengan mencapai Rp 9,83 triliun. 

Kemandirian di sektor industri alat kesehatan dan farmasi diharapkan Kemenperin bisa berkontribusi dalam program pengurangan angka impor impor hingga 35 persen pada akhir tahun 2022.

Sumber: kompas.com