Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi kota yang mewakili negara dan menjadi model pembangunan melalui smart city, membangun kota yang lebih modern dan menjaga standar internasional. Kota-kota besar lainnya di Indonesia..
Ia mengatakan dalam konferensi Beranda Nusantara, Rabu (23) lalu, “Relokasi IKN bukanlah relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, melainkan sebuah lompatan transformasi negara menuju negara maju. Indonesia. . . " Februari 2022) di kantor RRI Jakarta..
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Komite II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Dirjen Koordinasi Hukum Tata Negara I dan Dirjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. . Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan, Wakil Menteri Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Arsitek Istana Negara IKN Nyoman Nuarta..
Menurut Presiden Jokowi, IKN Nusantara akan memiliki 70% RTH, 80% angkutan umum, dan penurunan suhu sebesar 2 derajat. Jarak tempuh satu tempat ke tempat lain di kompleks IKN sebaiknya hanya 10 menit. Oleh karena itu, IKN akan menjadi kota yang inklusif, terbuka, dan ramah dimana semua lapisan masyarakat dapat hidup bersama..
Menteri Basuki menjelaskan, IKN akan melaksanakan proyek kota hutan masa depan Indonesia, dan membangunnya secara bertahap hingga tahun 2045 dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan yang mulai dikelola Kementerian PUPR pada tahun ini pada tahap pertama 2022-2024 adalah Kelompok Pemerintahan Pusat (KIPP) yang memiliki luas 6.671 hektar..
“KIPP dibagi menjadi tiga kelompok: pemerintah pusat, pemerintah pendidikan, pemerintah kesehatan. Menteri Basuki mengatakan: “Luas yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 ha) dari seluruh KIPP (6.671 ha) dan KIPP. sisanya 75,5% (“5.038 ha) akan dialokasikan untuk ruang hijau,” katanya..
“KIPP dibagi menjadi tiga kelompok: pemerintah pusat, pemerintah pendidikan, pemerintah kesehatan. Menteri Basuki mengatakan: “Luas yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 ha) dari seluruh KIPP (6.671 ha) dan KIPP. sisanya 75,5% (“5.038 ha) akan dialokasikan untuk ruang hijau,” katanya..“Kami sekarang sedang merevitalisasi hutan di kawasan IKN. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Dirjen Kehutanan sedang di lapangan untuk mempercepat nursery (pembibitan pohon),” ucap Menteri Basuki.
Melalui diundangkannya UU IKN, Menteri Basuki akan memastikan Kementerian PUPR dan pemangku kepentingan lainnya mencapai tiga pilar visi IKN, yakni mencerminkan jati diri bangsa, kesehatan masyarakat, kesehatan ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan global baru dan cerdas. kota .
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jalan Hedy Rahadian, Ketua Satgas Perencanaan Konstruksi IKN Imam Santoso Ernawi dan Arsitek IKN Sibarani Sofian..
Sumber: pu.go.id