I. PENGANTAR

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pembangunan infrastruktur wajib memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur, terutama dalam skala besar, sering kali melibatkan penggunaan alat berat dan teknologi tinggi yang berisiko menimbulkan kegagalan teknologi serta berdampak pada perubahan lingkungan.

Wilayah Indonesia yang berada di antara tiga lempeng tektonik dunia dan terletak di kawasan cincin api (ring of fire) menjadikannya rentan terhadap berbagai jenis bencana. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur wajib disertai dengan rencana kontinjensi dan mitigasi risiko bencana.

II. PRINSIP-PRINSIP DAN PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana dilakukan dengan mengelola "Siklus Manajemen Bencana", yang meliputi:

• Penanganan saat bencana terjadi,
• Tanggap darurat,
• Rehabilitasi dan rekonstruksi, serta
• Kesiapsiagaan dan mitigasi.

Paradigma penanggulangan bencana seharusnya tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi lebih menitikberatkan pada kesiapsiagaan dan mitigasi sebagai langkah preventif.

III. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN BENCANA

Bencana dapat merusak infrastruktur, tetapi pembangunan infrastruktur yang tidak direncanakan dengan baik juga dapat memicu terjadinya bencana. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan potensi bencana serta merancang strategi pengurangan risiko terhadap bencana alam maupun kegagalan teknologi.

IV. PARADIGMA MITIGASI BENCANA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Perencanaan pembangunan infrastruktur perlu melalui tahapan berikut:

1. Analisis risiko dan tata ruang/wilayah dengan mempertimbangkan potensi bencana.
2. Pemilihan teknis konstruksi yang sesuai.
3. Analisis aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan konstruksi.
4. Memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

V. SEBAB, PEMICU, DAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR MITIGASI BERBAGAI JENIS BENCANA

Jenis bencana yang harus diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur meliputi:

1. Bencana Ekologis/Hidrometeorologis: longsor, banjir/banjir bandang, angin topan/puting beliung.
2. Bencana Geologis: gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, likuefaksi.
3. Bencana Non-alam: kegagalan teknologi, penyakit menular, dan sebagainya.

VI. PERENCANAAN KONTIJENSI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, perlu disiapkan langkah-langkah kontinjensi untuk mengantisipasi:

1. Potensi bencana yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri.
2. Risiko akibat pembebasan lahan skala besar yang dapat menimbulkan bencana sosial atau perubahan lingkungan fisik dan sosial.
3. Kegagalan teknologi yang mungkin terjadi.

VII. BERBAGAI RENCANA KONTIJENSI

Rencana kontinjensi yang perlu disiapkan meliputi:

1. Pembangunan bendungan berskala besar.
2. Pembangunan jalan dan jembatan.
3. Pembangunan permukiman dalam skala besar.

Ir. Bambang Tri Sukmono, MM

Purnatugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Deskripsi Pemateri:

Nama lengkap : lr.Bambang Tri Sukmono,MM

Tempat/tgl  lahir: Wonosobo/9 Juli 1948

Pekerjaan: Purnatugas  Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Jabatan terakhir : Sekretaris/Plh Kepala Sadan Pembinaan Konstruksl (Plh Dirjen Bina Konstruksl)

Ketua Lembaga  Penelitlan  dan Pengabdian  Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna  (LPPM·STIST)

Alamat : JI.Taman Kemang Anyelir AD 7 Kemang Pratama  II Kota Bekasi

 

PENDIDIKAN

1.Fakultas Teknik Arsitektur UGM (S1)

2.Master Manajemen  LIPl·IPWI (S2)

 

RIWAYAT TUGAS/JABATAN

1. Jawatan Gedung·Gedung Negara Daerah Surakarta, Ditjen Cipta Karya
2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
3. Departemen  Pekerjaan Umum/Kementerian PUPR
4. Bakornas PB/Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
5. Tim Teknis Nasional RR Pasca Gempabumi  DIY/Jateng, Bengkulu
6. Tenaga Ahli BPBD Provinsi Jawa Barat
7. Palang Merah Indonesia (PMI) Pusa1
8. Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna  (STTST) Pembinaan Kementerian PUPR
9. Dosen:

• UniversiTas Sebelas Maret, Surakarta
• Universitas Pancasila, Jakarta
• Universitas  Respati Jakarta/Manajemen Konstruksi
• Universitas Tarumanagara Jakarta/Manaiemen Bencana
• Sekolah Tinggi Teknologi  Sapta Taruna

 

SERTIFIKAT KOMPETENSI

1. Sertifikat Tenaga Ahli (SKA) Utama Manajemen  Proyek
2. Sertifikat Tenaga Ahli (SKA) Utama Manajemen Konstruksi
3. Sertifikat Tenaga Ahli (SKA) Utama Teknik Lingkungan
4. Sertifikat Tenaga Ahli (SKA) Madya Arsitektur
5. Sertifikat Master lnstruktur Konstruksi (Level 6) BNSP

 

ORGANISASI PROFESI

1. Ketua Umum DPP IALKI (lkatan lnstruktur dan Asesor Pelatihan Konstruksi Indonesia)
2. Ketua  Umum DPN ASTAKI (Asosiasi  Tenaga Ahli Konstruksi  Indonesia)
3. Sekretaris Dewan Pembina IAKI (lkatan Ahli Konstruksi Indonesia)
4. Anggota  Dewan Pembina APPEKNAS