Diskusi Publik Jasa Konstruksi (Sesi 1)
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (DPN ASPEKINDO)

Diskusi Publik Jasa Konstruksi (Sesi 1)

Diskusi Publik Jasa Konstruksi
0 Peserta Enroll
0 Peserta Lulus
Average: 0
Rating Count: 0
You Rated: Not rated
Biaya untuk Umum
Rp0
Biaya untuk Mahasiswa/Freshgraduate
Rp0
Total Modul
3
Pemateri
None

UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Konstruksi (PUPR), dan Peraturan  turunannya telah memunculkan berbagai kesulitan bagi BUJK untuk berusaha, dan juga bagi Asosiasi.  

Kesulitan tersebut sehubungan:
1. Sinkronitasi satu lembaga/instansi satu dengan lainnya menimbulkan kebingungan BUJK untuk melakukan perubahan. 
2. Pengaturan tanpa sosialisasi memadai berpotensi menimbulkan problem lapangan di internal pemerintahan dan masyarakat.
3. Kesulitan BUJK dalam pemenuhan persyaratan SBU dan SKK 
4. Iklim dan persaingan usaha masih berlangsung tidak sehat. Pengaturan masih tumpang tindih, dan masih adanya intervensi..
5. Alur Proses bisnis sertifikasi langsung dari Pemohon ke LSBU dan LSP, sehingga menyulitkan Asosiasi dan pemohon sertifikat.
6. Program berbasis Anggarn Pemerintah dilaksanakan langsung oleh unit-unit kerja Pemerintahan, tanpa adanya ruang  bagi Asosiasi menyelenggarakan kegiatan terfsebut. 
Kesulitan tersebut memunculkan pertanyaan apakah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan mampu mewujudkan BUJK sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Berdaya Saing dan Berintegritas?

Sesi 1 (Pukul 10.20-12.15 WIB)
1.    Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR RI
       Dr. Ir. Putut Marhayudi M.M.
2.    Pengurus Bidang V LPJK Kementerian PUPR RI
       Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min    
3.    Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah
       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
       Setya Budi Arijanta, SH, KN

 

Modul Kursus

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH Dalam Mewujudkan BUJK Sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Berdaya Saing Dan Berintegritas

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH Dalam Mewujudkan BUJK Sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Berdaya Saing Dan Berintegritas

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

[Tanya Jawab] Diskusi Publik Jasa Konstruksi (Sesi 1)

[Tanya Jawab] Diskusi Publik Jasa Konstruksi (Sesi 1)

Kursus Lainnya

Outlook Ekonomi dan Industri Pasca Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Praktisi Bisnis & Profesi Teknik Industri

Outlook Ekonomi dan Industri Pasca Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Praktisi Bisnis & Profesi Teknik Industri

Akar Permasalahan dan Dampak Ekonomi Covid-19

Akar Permasalahan dan Dampak Ekonomi Covid-19

Macroecomomic Statistics

Macroecomomic Statistics

FGD Outlook Industri & Bisnis 2022 dan Proyeksi 2023

FGD Outlook Industri & Bisnis 2022 dan Proyeksi 2023

Prospek Pengembangan Industri Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara Pasca Wabah Covid-19

Prospek Pengembangan Industri Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara Pasca Wabah Covid-19

Pembangunan Industri Pasca Covid-19

Pembangunan Industri Pasca Covid-19

Diskusi Publik Jasa Konstruksi

Diskusi Publik Jasa Konstruksi

Diskusi Publik Jasa Konstruksi (Pembukaan)

Diskusi Publik Jasa Konstruksi (Pembukaan)

New Normal Setelah Pandemi Covid-19

New Normal Setelah Pandemi Covid-19

Update terakhir dari Pemerintah : Kementerian Keuangan RI

Update terakhir dari Pemerintah : Kementerian Keuangan RI

Diskusi Publik Mewujudkan BUJK sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang Berdaya Saing dan Berintegritas (Sesi 2)

Diskusi Publik Mewujudkan BUJK sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang Berdaya Saing dan Berintegritas (Sesi 2)