Ethiopia merupakan salah satu negara Afrika dengan laju pembangunan tercepat dalam satu dekade terakhir. Namun, evolusi ini berlangsung di tengah tekanan struktural yang kompleks: liberalisasi ekonomi yang masih bertahap, dominasi BUMN, serta pembatasan investasi asing yang belum sepenuhnya longgar. Tahun 2025 menempatkan Ethiopia pada titik kritis—negara ini berupaya mendorong industrialisasi, mengakselerasi integrasi dengan pasar global, dan mengejar target aksesi WTO, namun tetap mempertahankan berbagai hambatan perdagangan yang substansial.

Kebijakan Tarif: Kombinasi Liberalisasi Terarah dan Proteksi Struktural

Ethiopia memiliki tarif MFN rata-rata 15,6 persen—lebih tinggi dibandingkan banyak negara berkembang lain di kawasan. Tarif untuk produk pertanian mencapai 20,5 persen, menunjukkan proteksi kuat terhadap basis agrikultur domestik.

Pada 2021, pemerintah secara selektif menurunkan tarif dan pajak impor untuk komoditas pangan esensial seperti gandum, minyak goreng, beras, dan gula sebagai respons terhadap inflasi. Penyesuaian tambahan dilakukan untuk bahan baku, barang modal, serta intermediate goods guna memperkuat sektor manufaktur. Namun sebagai negara yang belum menjadi anggota WTO, Ethiopia tidak memiliki bound tariff rates, sehingga fleksibilitas penyesuaian tarif tetap sangat tinggi—menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Hambatan Non-Tarif: Pelarangan Impor, Lisensi Terpusat, dan Dinamika Kebijakan Kepabeanan

• Pelarangan dan Pembatasan Impor

Beberapa barang dilarang masuk sepenuhnya, termasuk pakaian bekas dan alat kesehatan bekas. Pada 2024, pemerintah melonggarkan sebagian dari 38 kategori produk yang sebelumnya dilarang, tetapi tetap mempertahankan larangan penting seperti kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE), baik baru maupun bekas—sebuah kebijakan yang mendorong peralihan ke kendaraan listrik namun merestriksi pasar otomotif secara drastis.

• Lisensi dan Registrasi

Sejak 2023, otoritas lisensi impor dikonsolidasikan ke pemerintah pusat melalui sistem daring. Namun keterbatasan infrastruktur internet di wilayah tertentu membuat implementasinya tidak konsisten. Importir tetap wajib memiliki nomor registrasi impor sebelum barang masuk, menambah satu lapisan administratif dalam rantai kepatuhan.

• Kepabeanan

Perusahaan mengeluhkan perubahan mendadak pada regulasi bea cukai tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Proses ini menimbulkan biaya tinggi karena barang dapat tertahan di pelabuhan hingga persyaratan baru dipenuhi.

Hambatan SPS: Standar Ketat, Larangan GMO, dan Protokol Hewan yang Kompleks

Ethiopia tengah berupaya menyesuaikan standar SPS dengan blok-blok ekonomi regional Afrika. Namun, hambatan signifikan tetap hadir:

• Proses registrasi produk pangan terolah, benih, pupuk, dan produk perlindungan tanaman masih sangat rumit.

• Larangan ketat terhadap produk yang mengandung GMO diberlakukan untuk pakan ternak, benih, susu bayi, dan produk hewani tertentu.

• Protokol impor sapi hidup mewajibkan vaksinasi tertentu dan uji diagnostik berlapis untuk penyakit IBR, yang tidak sejalan dengan panduan WOAH.

Kombinasi persyaratan ini menimbulkan beban kepatuhan yang tinggi dan memperlambat akses pasar bagi eksportir internasional.

Pengadaan Pemerintah: Reformasi Digital dengan Tantangan Transparansi

Walaupun sejumlah tender pemerintah terbuka bagi peserta asing, proses pengadaan masih menghadapi hambatan besar:

• prosedur yang tidak seragam,

• pembatalan tender berulang,

• kurangnya kemampuan teknis pejabat pengadaan,

• keterbatasan akses informasi,

• serta kasus korupsi yang masih tinggi.

Sejak 2024, hampir 170 lembaga federal mulai mengadopsi pengadaan elektronik untuk meningkatkan transparansi. Namun infrastruktur teknologi yang terbatas memperlambat implementasi sistem baru ini.

Perlindungan Kekayaan Intelektual: Rezim yang Terfragmentasi

Ethiopia belum bergabung dengan sebagian besar perjanjian internasional terkait hak cipta, paten, dan internet rights. Reformasi menuju aksesi Paris Convention dan Madrid Protocol sedang berjalan, tetapi penegakan tetap lemah. Penjualan barang palsu, penyalahgunaan merek, serta pembajakan konten digital masih umum terjadi, terutama karena koordinasi antar lembaga penegak hukum masih rendah.

Sektor Jasa: Akses Terbatas Terutama dalam Layanan Keuangan

Pada 2024, Ethiopia mengesahkan undang-undang yang membuka pintu bagi bank asing untuk masuk ke pasar domestik. Meski demikian, sejumlah batasan tetap berlaku:

• kepemilikan gabungan asing maksimal 49 persen,

• kewajiban memiliki warga Ethiopia di dewan direksi,

• pembatasan kursi dewan untuk orang asing.

Tantangan dalam pembiayaan perdagangan tetap tinggi karena seluruh transaksi wajib melalui bank Ethiopia. Beberapa investor asing juga menghadapi perselisihan panjang terkait denominasi kontrak dalam dolar AS.

Hambatan Investasi: Sektor Tertutup dan Dominasi BUMN

Walaupun hukum investasi 2020 membuka beberapa sektor, banyak industri strategis—perbankan, asuransi, listrik, dan perdagangan grosir—tetap tertutup bagi investor asing. Investasi asing di sektor transportasi, logistik, dan media hanya dapat dilakukan melalui joint venture dengan posisi minoritas.

Perusahaan milik negara (SOE) tetap mendominasi sektor energi, telekomunikasi, logistik, dan perbankan. Keberadaan SOE menciptakan ketidakseimbangan kompetitif, terutama karena mereka menikmati akses cepat ke pembiayaan, devisa, tanah, dan tender pemerintah.

Rencana privatisasi besar-besaran—termasuk penjualan delapan pabrik gula dan 45 persen saham Ethio Telecom—hingga kini belum menarik minat signifikan dari investor internasional.

Hambatan Lain: Korupsi, Penegakan Kode Komersial, dan Krisis Devisa

• Korupsi

Praktik suap dalam perpajakan, lisensi tanah, dan bea cukai masih dilaporkan secara luas. Pemerintah telah membentuk Komite Antikorupsi, namun tantangan sistemik masih besar.

• Penegakan Kode Komersial

Reformasi kode komersial 2021 ditujukan untuk memodernisasi sistem bisnis, tetapi implementasinya tidak merata antar lembaga.

• Krisis Devisa

Keterbatasan akses valuta asing menjadi salah satu hambatan terbesar bagi importir dan investor. Meskipun Ethiopia beralih ke sistem nilai tukar mengambang pada 2024, kelangkaan devisa tetap terjadi. Perusahaan asing mengalami kesulitan untuk:

• mengimpor bahan baku,

• membayar kewajiban luar negeri,

• serta melakukan repatriasi keuntungan.

Kebijakan foreign exchange retention yang membagi hasil devisa 50–50 antara eksportir dan bank komersial menciptakan tantangan tambahan. Mekanisme franco valuta, yang memungkinkan impor menggunakan devisa pribadi, kini diperluas tetapi tetap mengecualikan kendaraan bermesin bahan bakar dan peralatan keamanan.

Penutup: Peluang Besar dalam Lingkungan Regulasi yang Menuntut

Ethiopia menawarkan pasar besar dengan potensi pertumbuhan industri yang signifikan. Namun struktur hambatan perdagangannya—mulai dari larangan impor kendaraan konvensional, standar SPS yang ketat, hingga tantangan devisa—mewajibkan pelaku usaha global untuk memiliki strategi yang matang, fleksibel, dan berbasis pemahaman regulasi yang kuat.

Negara ini berada dalam fase transisi menuju ekonomi yang lebih terbuka, tetapi kecepatan reformasi dan konsistensi implementasi masih akan menentukan seberapa jauh peluang tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan.

 

Daftar Pustaka

Office of the United States Trade Representative. 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Ethiopia Section.

 

El Salvador merupakan salah satu negara Amerika Tengah yang paling dalam terintegrasi dengan Amerika Serikat melalui Dominican Republic–Central America–United States Free Trade Agreement (CAFTA–DR). Sejak perjanjian tersebut berlaku pada 2006, akses pasar bagi produk Amerika Serikat meningkat signifikan. Namun, sebagaimana negara berkembang lain di kawasan, El Salvador tetap mempertahankan beragam hambatan tarif maupun non-tarif yang berimplikasi pada efisiensi rantai pasok global. Tahun 2025 memperlihatkan dinamika kebijakan yang tidak hanya dipengaruhi komitmen integrasi regional, tetapi juga kondisi politik domestik yang sedang berubah cepat.

Artikel ini mengkaji struktur hambatan perdagangan El Salvador berdasarkan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – El Salvador Section, mencermati implikasinya bagi pelaku usaha internasional.

Struktur Tarif: Harmonisasi Regional dengan Pengecualian Selektif

Sebagai anggota Central American Common Market (CACM), El Salvador menggunakan tarif eksternal bersama yang relatif rendah, dengan batas maksimum 15 persen. Namun di bawah CAFTA–DR, hampir semua produk non-pertanian Amerika Serikat masuk secara bebas bea, sementara produk pertanian juga secara bertahap mendapatkan liberalisasi penuh.

Beberapa komoditas seperti beras, jagung kuning, dan produk unggas sebelumnya dikenai tarif, namun seluruhnya telah dihapus pada 2023, dan tarif produk susu dihapus 1 Januari 2025. Kebijakan ini menunjukkan komitmen El Salvador terhadap liberalisasi pertanian. Namun, mekanisme tariff-rate quota (TRQ) yang dikelola melalui sistem lisensi impor tetap menjadi instrumen pengawasan yang ketat, sehingga keterlambatan penerbitan izin dapat langsung berdampak pada arus perdagangan.

Pada sisi perpajakan, El Salvador menerapkan struktur cukai diskriminatif bagi minuman beralkohol, dengan jenjang tarif yang membuat produk impor seperti whiskey terkena tarif tertinggi. Pola ini memperlihatkan bentuk proteksi fiskal terhadap produsen domestik.

Hambatan Non-Tarif: Prosedur Bea Cukai, Kejelasan Valuasi, dan Ketergantungan Administratif

Pelaku usaha masih menghadapi hambatan pada level implementasi kebijakan bea cukai. Keluhan yang paling sering muncul meliputi:

• penerapan aturan yang tidak konsisten,

• penilaian kepabeanan yang tidak transparan,

• prosedur administrasi fisik yang memakan waktu, termasuk kewajiban kehadiran pihak penerima dan pengirim saat pelepasan barang dari zona bebas.

Pemerintah El Salvador tengah menguji coba digitalisasi proses di zona bebas untuk mengurangi beban administratif. Meski demikian, ketidakjelasan proses valuasi untuk pengiriman ekspres masih menjadi titik masalah yang menghambat efisiensi logistik.

Standar Teknis dan SPS: Duplikasi Regulasi dan Biaya Kepatuhan Tinggi

Di bawah CAFTA–DR, El Salvador mengakui kesetaraan sistem inspeksi sanitasi Amerika Serikat untuk daging sapi, babi, dan unggas. Namun beberapa persyaratan tetap dianggap tidak perlu atau duplikatif, misalnya:

• kewajiban Certificate of Free Sale untuk produk daging tertentu,

• uji laboratorium yang ekstensif untuk setiap produk dan setiap varian rasa,

• kewajiban melakukan pengujian hanya di laboratorium Kementerian Kesehatan, bukan dari laboratorium internasional yang sudah terakreditasi.

Syarat ini menyebabkan penundaan registrasi produk serta meningkatkan biaya bagi importir.

Untuk komoditas gandum dan biji-bijian, pemerintah mewajibkan fumigasi penuh di titik masuk, karena USDA tidak dapat mengeluarkan sertifikat bebas patogen tertentu. Kebijakan fumigasi wajib ini menambah biaya logistik dan dapat mempengaruhi kualitas komoditas.

Pengadaan Pemerintah: Reformasi Baru tetapi Masih Ada Celah

Pada 2023, El Salvador mengesahkan Undang-Undang Pengadaan Publik baru yang menggantikan regulasi sebelumnya. Reformasi ini memperkenalkan:

• National Directorate of Public Procurement,

• sistem tender kompetitif untuk kontrak di atas $87.600,

• katalog elektronik untuk pembelian skala kecil.

Namun, sejumlah proyek strategis dan pembelian oleh perusahaan milik negara tetap dikecualikan dari aturan ini, memperkuat ruang diskresi dan berpotensi membatasi partisipasi pihak asing.

Situasi semakin kompleks karena negara masih berada dalam State of Exception sejak 2022, yang memungkinkan pemerintah melakukan pembelian langsung tanpa mengikuti mekanisme tender formal.

Perlindungan Kekayaan Intelektual: Komitmen CAFTA–DR dengan Kendala Implementasi

El Salvador telah melakukan beberapa reformasi signifikan, termasuk:

• memperkuat perlindungan paten,

• menerapkan Accelerated Patent Grant (APG),

• meluncurkan strategi nasional kekayaan intelektual.

Namun, tantangan tetap muncul pada isu pemalsuan barang, pembajakan konten digital, penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi, serta perlindungan data uji farmasi. Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa paten dalam konteks pemasaran obat baru juga masih menjadi perhatian.

Hambatan Perdagangan Digital: Kewajiban Lokalisasi Data

Pada 2021, amandemen Undang-Undang Riwayat Kredit memperkenalkan kewajiban lokalisasi data, mewajibkan penyimpanan data kredit secara eksklusif di El Salvador.

Persyaratan ini menimbulkan kekhawatiran terkait:

• risiko privasi data,

• potensi gangguan layanan lintas negara,

• hambatan ekspansi perusahaan teknologi yang beroperasi secara regional.

Bagi perusahaan multinasional, kebijakan ini menambah lapisan kompleksitas dalam manajemen data dan kepatuhan.

Implikasi Strategis bagi Pelaku Usaha Global

Bagi profesional dan perusahaan internasional, dinamika hambatan perdagangan di El Salvador membawa sejumlah implikasi:

• Perlu strategi penetrasi pasar yang berbasis kepatuhan, terutama untuk industri pangan, bahan baku, dan logistik.

• Digitalisasi bea cukai yang sedang berkembang menawarkan peluang efisiensi, namun perlu dipantau karena masa transisi rawan perbedaan interpretasi.

• Perubahan regulasi pengadaan publik menciptakan peluang baru, tetapi pengecualian untuk proyek strategis harus diperhitungkan.

• Perusahaan teknologi dan keuangan perlu menyiapkan arsitektur data yang sesuai dengan aturan lokalisasi.

• Sektor agrikultur dan pangan harus memperhitungkan pemeriksaan laboratorium serta fumigasi wajib sebagai komponen biaya tetap.

Penutup: Integrasi Tinggi Tidak Selalu Berarti Hambatan Rendah

Meskipun El Salvador merupakan salah satu negara dengan integrasi perdagangan paling tinggi di kawasan Amerika Tengah, hambatan struktural tetap nyata. Tahun 2025 memperlihatkan kontradiksi antara komitmen liberalisasi melalui CAFTA–DR dan ketatnya aturan teknis, sanitari, serta mekanisme bea cukai di lapangan.

Bagi pelaku usaha global, keberhasilan memasuki pasar El Salvador bukan hanya bergantung pada preferensi tarif bebas bea, tetapi juga pada kemampuan memahami dan menavigasi detail administratif yang menjadi bagian integral dari arsitektur perdagangan negara tersebut.

 

Daftar Pustaka

Office of the United States Trade Representative. 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – El Salvador Section.

Mesir menempati posisi strategis dalam arsitektur perdagangan internasional modern. Sebagai negara yang berada di persimpangan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa, kebijakan perdagangannya memiliki implikasi besar bagi arus logistik global, terutama mengingat peran vital Terusan Suez. Namun, di tengah potensi ekonomi tersebut, Mesir juga mempertahankan lapisan regulasi dan hambatan perdagangan yang kompleks. Struktur kebijakan inilah yang membentuk lanskap operasional pelaku usaha global pada 2025 — memerlukan kewaspadaan, adaptasi, serta pemahaman mendalam dari para profesional.

Struktur Tarif: Penurunan Selektif namun Tetap Protektif

Dalam beberapa tahun terakhir, Mesir melakukan penyesuaian tarif impor yang bersifat selektif. Penurunan terjadi pada kategori barang yang dianggap penting bagi kebutuhan industri dalam negeri, seperti alat pertanian, komponen elektronik, dan kendaraan berbahan bakar gas. Tarif untuk beberapa kategori penting turun hingga 2 persen sebagai bagian dari paket reformasi untuk mendukung investasi dan produksi domestik.

Sebaliknya, tarif pada sektor konsumsi tertentu tetap tinggi — misalnya minuman alkohol, produk pertanian bernilai tinggi, serta mobil penumpang berkapasitas mesin besar. Struktur tarif semacam ini menunjukkan pola proteksionisme terarah: mendukung proses industrialisasi domestik sambil menekan impor pada segmen gaya hidup dan konsumsi premium. Kebijakan tersebut disertai persyaratan pembayaran pajak impor yang kini direvisi dari 30 persen menjadi 1 persen uang muka, sebuah langkah yang bertujuan meningkatkan kelancaran arus barang

Hambatan Non-Tarif: Lisensi, Standar Teknis, dan Ketidakpastian Regulasi

Di luar tarif, pelaku usaha menghadapi hambatan non-tarif yang cukup signifikan. Prosedur registrasi dan lisensi untuk produk makanan khusus, suplemen, ataupun bahan pangan tertentu membutuhkan biaya tinggi serta proses berkala yang ketat. Biaya inspeksi impor bahkan sempat mengalami kenaikan drastis, menambah biaya kepatuhan bagi perusahaan internasional.

Sistem penilaian bea cukai dengan metode reference pricing, serta lamanya penyelesaian sengketa penilaian, menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan biaya impor. Upaya pemerintah untuk memperkenalkan sistem penilaian awal (advance ruling) dan manajemen risiko terintegrasi merupakan sinyal reformasi, namun implementasinya masih dalam tahap transisi.

Pada sektor otomotif, hambatan teknis semakin nyata. Mesir menerima standar keselamatan dan emisi Eropa, namun belum mengakui standar Amerika Serikat. Kondisi ini membuat produk kendaraan tertentu tidak dapat memasuki pasar Mesir tanpa modifikasi tambahan yang mahal. Situasi tersebut menempatkan pelaku industri pada tantangan teknis sekaligus komersial yang berlapis

Regulasi Halal: Monopoli Sertifikasi dan Ketidakpastian Pasar

Salah satu sumber hambatan baru muncul dari kebijakan sertifikasi halal Mesir yang diperluas tidak hanya mencakup daging, tetapi juga produk susu serta agrikultur lainnya. Penunjukan satu badan sertifikasi eksklusif — melalui perusahaan tertentu yang beroperasi sebagai penyedia layanan halal — memunculkan berbagai pertanyaan mengenai transparansi biaya, mekanisme audit, dan kepastian regulasi.

Penundaan regulasi ini berulang kali terjadi, namun ketidakpastian justru menurunkan volume ekspor beberapa komoditas ke Mesir. Pelaku usaha global menghadapi tantangan dalam merencanakan rantai pasok, terutama untuk komoditas agrikultur dan pangan olahan yang membutuhkan kejelasan proses sertifikasi. Dengan batas waktu implementasi yang terus berubah, isu ini menjadi titik sensitif dalam hubungan perdagangan Mesir dengan negara eksportir utama

Barier Investasi: Reformasi Besar, Tantangan Tetap Ada

Mesir telah meluncurkan beberapa reformasi investasi signifikan sejak 2023. Pembentukan Supreme Council for Investment, perluasan Golden License, serta peluang residensi melalui investasi merupakan langkah untuk mengundang investor asing jangka panjang. Aturan baru bahkan memungkinkan kepemilikan lahan di wilayah tertentu yang sebelumnya dibatasi, termasuk area di Semenanjung Sinai.

Meski demikian, pembatasan terhadap jumlah tenaga kerja asing — umumnya dibatasi hingga 10 persen dalam sebuah perusahaan — masih menjadi kendala bagi proyek dengan kebutuhan keahlian teknis khusus. Selain itu, batas kepemilikan asing pada sektor konstruksi dan transportasi tetap menjadi faktor pembatas bagi perusahaan global yang ingin berdiri secara mandiri di Mesir. Reformasi memang berlangsung, tetapi tingkat kejelasan dan konsistensi implementasinya tetap menjadi perhatian investor internasional.

Pada sektor jasa, terutama kurir dan logistik, keberadaan postal agency fee dan kewajiban kepemilikan lokal menahan pertumbuhan pemain asing. Perusahaan jasa ekspres, misalnya, dikenai 10 persen biaya dari total pendapatan tahunan untuk pengiriman di bawah 35 kilogram.

Dalam ranah ekonomi digital, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mensyaratkan lisensi untuk transfer data lintas negara. Regulasinya belum sepenuhnya diterapkan karena otoritas pengawas belum terbentuk, menciptakan kekosongan yang berpotensi menghambat ekspansi perusahaan digital asing. Kondisi ini menggambarkan paradoks umum dalam kebijakan Mesir: dorongan modernisasi berjalan berdampingan dengan hambatan administratif dan ketidakpastian teknis yang masih mencolok.

Implikasi bagi Pelaku Usaha Global

Bagi profesional dan perusahaan yang ingin beroperasi di Mesir, terdapat beberapa implikasi strategis:

• Perencanaan biaya harus mencakup variabel ketidakpastian regulasi. Estimasi tarif dan non-tarif sebaiknya disiapkan dengan margin fleksibilitas yang cukup.

• Kepatuhan teknis menjadi krusial, terutama pada sektor kendaraan, bahan pangan, atau produk berstandar khusus.

• Kemitraan lokal dapat menjadi strategi penting, mengingat batas kepemilikan asing di beberapa sektor masih berlaku.

• Pemetaan risiko geopolitik dan ekonomi harus dilakukan secara berkala, terutama terkait nilai tukar, kebijakan impor, serta reformasi investasi yang terus berubah.

• Pelacakan reformasi digital dan sertifikasi halal diperlukan untuk memastikan kelancaran rantai pasok dan distribusi.

Penutup: Mesir sebagai Arena Strategis yang Menuntut Kesiapan Tinggi

Mesir berada pada persimpangan antara modernisasi ekonomi dan proteksionisme terarah. Reformasi besar sedang berlangsung, tetapi tantangan struktural tetap hadir dalam bentuk regulasi teknis, hambatan administratif, serta kebijakan impor yang sering berubah.

Bagi para profesional dan pelaku usaha global, Mesir menawarkan peluang signifikan — namun hanya dapat dioptimalkan melalui pemahaman menyeluruh terhadap arsitektur kebijakannya. Dalam konteks seri artikel tentang hambatan perdagangan internasional, Mesir menampilkan sebuah studi kasus mengenai bagaimana negara dengan peran strategis membangun mekanisme proteksi sekaligus membuka ruang bagi investasi. Dinamika inilah yang perlu dipahami secara kritis oleh mereka yang ingin memperluas operasi di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Egypt Section.

 

Ekuador merupakan salah satu ekonomi paling dinamis di kawasan Andes, tetapi lingkungan perdagangannya tetap sarat dengan hambatan tarif maupun non-tarif. Meski memiliki perjanjian Trade and Investment Council (TIC) Agreement dengan Amerika Serikat serta protokol perdagangan 2020 yang seharusnya memperkuat transparansi dan praktik regulasi yang baik, pelaku usaha asing masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi akses pasar.

Hambatan tersebut mencakup tarif tinggi, mekanisme lisensi impor yang tidak konsisten, regulasi ketat untuk produk pertanian dan kosmetik, pembatasan data lintas negara, peraturan iklan yang menghimpit konten asing, hingga lemahnya penegakan kekayaan intelektual. Kondisi ini menjadikan Ekuador salah satu pasar di Amerika Latin yang paling kompleks dari sisi regulasi.

Tarif: Tinggi, Berlapis, dan Tidak Selaras dengan Komitmen WTO

Ekuador memiliki rata-rata tarif MFN 11,1%, dengan:

• 17,3% untuk produk pertanian,

• 10,1% untuk produk non-pertanian.

Negara ini telah mengikat seluruh tarifnya di WTO, tetapi tarif aktualnya berada jauh di bawah bound rates, memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif sewaktu-waktu.

Andean Price Band System (APBS): Hambatan Utama bagi Produk Pertanian AS

Ekuador seharusnya menghentikan penggunaan APBS saat bergabung dengan WTO pada 1996, namun sampai 2023 sistem ini masih diterapkan. APBS:

• menambahkan levy variabel di atas tarif ad valorem,

• membuat tarif naik ketika harga dunia turun,

• memperburuk volatilitas bagi eksportir gandum, minyak nabati, produk susu, dan komoditas pertanian AS lainnya.

Selain itu, sekitar 360 produk masih menghadapi mixed tariffs (spesifik + ad valorem) yang bisa mencapai ekuivalen 40%.

Larangan Impor dan Pembatasan Administratif: Hambatan yang Tidak Selalu Transparan

Melalui COMEX Resolution 009-2022, pemerintah mempertahankan daftar panjang barang dengan pembatasan, termasuk:

• produk kosmetik tertentu,

• barang elektronik,

• perlengkapan industri,

• barang di bawah kuota.

Walaupun 601 lini tarif dikeluarkan dari dokumen kontrol pra-pengapalan pada 2023, rezim restriksi tetap memberi pemerintah ruang untuk menambah atau mengubah persyaratan secara mendadak.

Lisensi Impor: Panjang, Tidak Transparan, dan Rentan Penyalahgunaan

Lisensi impor merupakan salah satu hambatan terbesar di Ekuador.

1. Lisensi otomatis dan non-otomatis untuk manufaktur

Produk-produk seperti:

• polymer tertentu,

• komponen pesawat,

• blok silinder, piston, injektor, dan komponen mesin lain,

tetap membutuhkan lisensi yang proses persetujuannya dapat memakan waktu panjang.

2. Lisensi pertanian yang sangat ketat

Semua produk pertanian memerlukan lisensi. Tetapi 55 kategori produk—meliputi:

• kentang & french fries,

• daging sapi, babi, ayam, kalkun,

• kedelai & soybean meal,

• jagung, sorgum, kacang-kacangan,

memerlukan kuota impor dan pengajuan ulang setiap kali impor dilakukan. Selain itu:

• importir harus menyerahkan proyeksi penjualan & konsumsi,

• untuk gandum, kedelai, jagung, dan daging tertentu, MAG meminta bukti pembelian domestik,

• ketika lisensi ditolak, pemerintah umumnya tidak memberikan alasan.

Sistem ini menciptakan ketidakpastian kronis bagi eksportir pangan.

3. Registrasi fasilitas (AGROCALIDAD)

Pemrosesan lisensi untuk produk hewani mengharuskan registrasi fasilitas melalui Resolution 115-2019, yang memaksa perusahaan memberikan informasi bisnis sensitif.

Regulasi Teknis: Label Kosmetik Baru yang Sangat Mengganggu Rantai Pasok

Andean Community Resolution 2310 mulai berlaku pada Desember 2024 dan memuat persyaratan labeling baru yang kontroversial:

• melarang penggunaan label lama,

• mewajibkan terjemahan istilah generik seperti eau de toilette,

• dapat memaksa perubahan nama merek yang telah dipakai puluhan tahun.

Lebih buruk lagi, otoritas obat dan kosmetik (ARCSA) diketahui mulai menerapkan aturan ini bahkan sebelum tanggal berlaku, menciptakan beban tidak proporsional bagi produsen AS.

SPS: Larangan Terbufos & Prosedur Pangan yang Kaku

Pada Juli 2024, Ekuador melarang impor produk yang mengandung Terbufos, termasuk mencabut seluruh registrasi yang sudah ada. Keputusan ini mengikuti standar Andean tetapi:

• dilakukan tanpa masa transisi,

• dapat mengganggu ketersediaan pestisida legal bagi pertanian,

• tidak disertai proses konsultasi WTO.

Pengadaan Pemerintah: Proses Lambat, Tidak Transparan, dan Rentan Korupsi

Pengadaan pemerintah di Ekuador terkenal sulit dinavigasi:

• pembayaran sering ditunda tanpa alasan,

• evaluasi tender tidak selalu transparan,

• preferensi diberikan kepada pemasok tertentu,

• MOP (Kementerian Pertahanan) mewajibkan kontrak G2G dan bukti transfer teknologi.

Untuk kontrak pertahanan, kedutaan AS tidak dapat memenuhi syarat transfer teknologi sesuai definisi Ekuador, sehingga perusahaan AS praktis tidak dapat berpartisipasi.

Ekuador bukan anggota GPA WTO, yang membuat standar internasional belum sepenuhnya berlaku.

Kekayaan Intelektual: Penegakan Lemah dan Regulasi COESCCI yang Kontroversial

Ekuador tetap berada di Special 301 Watch List karena:

• pembajakan digital yang luas,

• perdagangan barang palsu di pasar fisik,

• penegakan perbatasan yang sangat minim.

Selain itu, Ingenuity Code (COESCCI) dan peraturannya:

• memiliki celah terkait perlindungan paten,

• memperluas pengecualian hak cipta secara agresif,

• menimbulkan ketidakpastian untuk indikasi geografis.

Pemerintah sedang mempertimbangkan revisi, tetapi belum ada jadwal pasti.

Layanan: Pembatasan Iklan Asing yang Belum Dicabut Sepenuhnya

Organic Communications Law (LOC) sebelumnya melarang semua iklan buatan luar negeri. Regulasi 2023 sedikit melonggarkan aturan:

• iklan dari negara yang memiliki integrasi perjanjian dengan Ekuador dianggap “nasional”,

• tetapi 80% tenaga kerja produksi iklan masih harus warga atau penduduk Ekuador.

Praktiknya, hambatan untuk konten iklan asing masih tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas jasa.

Perdagangan Digital: Data Localization & Ketidakpastian Perlindungan Data

Fintech Law (2022) menghapus sebagian aturan lokalisasi data, tetapi:

• data “reserved” dan “confidential” tetap harus disimpan di Ekuador,

• kategori data belum didefinisikan dengan jelas,

• MINTEL Agreement 141/2011 mewajibkan penggunaan CNT, BUMN telekomunikasi, sebagai mitra lokal untuk layanan cloud asing.

Hasilnya:
Pasar cloud asing tetap terkunci secara efektif, meski secara teori aturan telah dilonggarkan.

Sementara itu, Personal Data Protection Law menuntut:

• standar “adequacy” untuk transfer data keluar negeri,

• pendaftaran perwakilan lokal untuk perusahaan asing,

• denda hingga 1% pendapatan.

Belum adanya pedoman resmi membuat perusahaan asing berada dalam zona abu-abu regulasi.

Investasi: Risiko Tinggi akibat Pajak Keluar Modal dan Ketidakpastian di Sektor Pertambangan

Ekuador menghentikan 12 Bilateral Investment Treaties, termasuk dengan AS, pada 2017. Perlindungan BIT AS hanya berlaku sampai 2028 untuk investasi yang sudah masuk sebelum 2018.

Hambatan lain:

1. Capital Exit Tax (ISD)

ISD dikembalikan ke 5% per April 2024 dan berlaku bagi:

• transfer bank,

• transaksi kartu,

• pembayaran online.

Rencana penghapusan pajak ini dihentikan karena tekanan fiskal.

2. Illegal mining dan ketidakpastian regulasi pertambangan

• registri konsesi ditutup sejak 2018,

• hanya ENAMI (BUMN) yang dapat mengajukan konsesi baru,

• illegal mining mengancam keamanan dan lingkungan,

• proses tender tidak menarik bagi investor asing.

Subsidies dan Peran BUMN: Distorsi di Energi, Bahan Bakar, dan Telekomunikasi

Subsidi energi tetap besar, termasuk:

• solar dan diesel dijual kurang dari 50% harga pasar,

• listrik untuk sektor tambang sebelumnya disubsidi (dicabut 2024),

• harga bensin ditetapkan berdasarkan sistem stabilisasi.

BUMN telekomunikasi CNT mendapat:

• pembebasan biaya spektrum,

• monopoli efektif atas layanan cloud pemerintah.

Ini menciptakan arena bermain tidak setara bagi perusahaan asing.

Kesimpulan: Pasar Besar Andes dengan Hambatan Regulasi yang Masih Pekat

Ekuador menawarkan potensi besar di sektor agrikultur, pertambangan, layanan digital, dan manufaktur ringan. Namun hambatan struktural masih dominan:

• tarif tinggi dan sistem APBS,

• lisensi impor tidak transparan,

• regulasi teknis dan SPS yang berubah mendadak,

• pembatasan layanan iklan,

• data localization terselubung,

• risiko investasi akibat ISD dan ketidakpastian pertambangan,

• serta lemahnya penegakan IP.

Tanpa reformasi menyeluruh, akses pasar ke Ekuador akan tetap ditentukan bukan oleh tarif, tetapi oleh kompleksitas administrasi dan hambatan regulasi modern.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Ecuador Section.

 

Pantai Gading merupakan pusat ekonomi Francophone Africa Barat dan pemain kunci dalam ECOWAS. Negara ini memiliki potensi besar bagi importir internasional berkat stabilitas politik relatif dan kedudukannya sebagai hub komersial regional. Namun laporan 2025 National Trade Estimate menegaskan bahwa hambatan perdagangan tetap signifikan—mulai dari tarif yang tinggi, larangan impor di berbagai sektor, proses pemeriksaan pra-pengapalan yang mahal, hingga rendahnya transparansi regulasi teknis dan SPS. Hambatan-hambatan tersebut membuat biaya bisnis di Pantai Gading lebih tinggi dibandingkan negara-negara Afrika Barat lainnya.

Struktur Tarif Tinggi dan Kompleks: Kombinasi Pungutan yang Meningkatkan Total landed cost

Sebagai bagian dari ECOWAS Common External Tariff (CET), Pantai Gading menerapkan struktur tarif lima level yang relatif sederhana di atas kertas. Namun implementasi lokal menambah biaya besar bagi importir.

Tarif rata-rata yang tinggi:

• tarif MFN rata-rata 12,1%,

• produk pertanian memiliki tarif lebih tinggi (15,8%),

• banyak barang konsumsi mencapai 20–35%.

Pungutan tambahan non-tarif yang signifikan

Selain tarif dasar, importir menghadapi berbagai pungutan, seperti:

• 1.000 CFA/kg untuk unggas beku,

• levy ECOWAS 1%,

• pajak statistika 1%,

• pajak solidaritas 0,8%,

• tarif 2,5% untuk barang dari luar WAEMU,

• pajak impor khusus 15% untuk peralatan listrik tertentu.

Kombinasi tarif + pajak + levy ini membuat biaya masuk (landed cost) jauh lebih tinggi daripada tarif nominal yang tertera.

Larangan Impor dan Kuota yang Melindungi Industri Lokal

Pantai Gading mempertahankan larangan impor pada berbagai komoditas sebagai bentuk proteksi terhadap industri domestik.

Larangan utama mencakup:

• gula (dengan pengecualian hanya untuk dua produsen lokal),

• tepung gandum tanpa fortifikasi,

• produk hewani tertentu,

• peralatan destilasi,

• pembatasan usia kendaraan bekas (maksimal 5 tahun),

• pembatasan benih, plastik, dan produk agrikultur tertentu.

Larangan gula adalah contoh paling mencolok di mana kebijakan digunakan bukan karena keamanan pangan, tetapi demi melindungi produsen lokal.

Minimum Import Prices: Proteksi Harga yang Meningkatkan Biaya Barang Asing

Pantai Gading menggunakan harga minimum impor untuk berbagai produk, seperti:

• minyak goreng,

• gula,

• pasta tomat,

• susu bubuk,

• alkohol tertentu,

• pakaian bekas,

• beras pecah.

Harga minimum sering kali ditetapkan lebih tinggi daripada harga pasar dunia sehingga:

• menaikkan biaya barang impor,

• menjaga harga produk lokal tetap kompetitif,

• menurunkan volume impor secara tidak langsung.

Pemeriksaan Pra-Pengapalan (PSI): Biaya Tambahan tanpa Pengurangan Waktu Impor

Semua barang >1 juta CFA wajib melalui pre-shipment inspection oleh salah satu perusahaan kontraktor (COTECNA, SGS, BIVAC, atau Intertek). Hambatan dari PSI:

• biaya tambahan inspeksi dan sertifikasi,

• tidak mengurangi pemeriksaan di pelabuhan (double inspection),

• meningkatkan waktu tunggu impor,

• menambah ketidakpastian logistik.

Selain itu, scan kontainer diwajibkan untuk hampir semua jenis barang, yang semakin memperlambat proses.

Regulasi Teknis dan SPS: Minim Transparansi dan Minim Notifikasi ke WTO

Salah satu kelemahan besar Pantai Gading adalah rendahnya transparansi regulasi teknis dan SPS.

Tantangan utama:

• banyak regulasi dikeluarkan tanpa notifikasi WTO,

• masa transisi sering tidak diberikan,

• aturan diterapkan berbeda antar lembaga,

• standar berbasis risiko kurang digunakan.

Pelaku usaha sering menghadapi perubahan aturan tiba-tiba, misalnya pada:

• standar pangan,

• persyaratan labeling,

• izin fitosanitari,

• izin untuk produk olahan tertentu.

Ini menciptakan risiko tinggi bagi eksportir, terutama di sektor pangan dan kosmetik.

Pengadaan Pemerintah: Sistem Terbuka Secara Formal, tetapi Praktik Masih Tertutup

Secara hukum, pengadaan pemerintah Pantai Gading:

• mewajibkan tender terbuka,

• mengatur kualifikasi vendor,

• menggunakan e-procurement untuk sebagian proses.

Namun dalam praktiknya:

• tender sering diberikan melalui sole sourcing,

• proses evaluasi kurang transparan,

• BUMN dan perusahaan dekat pemerintah memiliki keunggulan,

• laporan audit tidak selalu dipublikasikan.

Reformasi 2019 mencoba mengatasi ini, tetapi implementasinya masih tidak merata.

Kekayaan Intelektual: Penegakan Terbatas dan Peredaran Barang Palsu yang Luas

Walaupun Pantai Gading memiliki hukum IP modern, penegakan masih lemah.

Permasalahan utama:

• barang palsu (pakaian, kosmetik, elektronik) beredar luas,

• batas-batas negara sangat porous,

• CNLC (komite antipemalsuan) aktif tetapi kurang transparan,

• penegak hukum kekurangan anggaran dan pelatihan,

• proses birokrasi lambat untuk pemusnahan barang palsu.

Kurangnya keterlibatan bea cukai dalam operasi mandiri (ex officio) menambah tantangan dalam mencegah masuknya barang bajakan.

Lingkungan Investasi: Batas Kepemilikan dan Masalah Korupsi

Beberapa sektor strategis membatasi kepemilikan asing, termasuk:

• jasa hukum dan akuntansi,

• layanan kesehatan,

• petroleum dan gas,

• agen perjalanan dan turisme tertentu.

Investor juga menghadapi risiko:

• permintaan pembayaran informal,

• lambatnya penyelesaian sengketa,

• ketidakpastian terkait hak atas tanah (terutama karena sistem hukum yang menggabungkan hukum modern dan adat).

Korupsi tetap menjadi hambatan serius yang memengaruhi keputusan investasi.

Kesimpulan: Potensi Pasar Besar, tetapi Hambatan Struktural Masih Signifikan

Pantai Gading menawarkan peluang besar di Afrika Barat, tetapi lingkungan perdagangannya masih penuh tantangan:

• tarif tinggi dan pungutan tambahan,

• larangan impor di berbagai sektor,

• harga minimum impor,

• pemeriksaan pra-pengapalan yang mahal,

• regulasi teknis dan SPS yang tidak transparan,

• penegakan IP yang lemah,

• dan korupsi di berbagai tahapan bisnis.

Bagi eksportir dan investor asing, Pantai Gading adalah pasar yang menjanjikan tetapi membutuhkan strategi mitigasi risiko yang matang serta pemahaman mendalam tentang dinamika regulasi lokal.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Côte d’Ivoire Section.

Kolombia tetap menjadi salah satu mitra dagang strategis Amerika Serikat di Amerika Latin, terutama melalui United States–Colombia Trade Promotion Agreement (CTPA) yang telah berlaku sejak 2012. Perjanjian tersebut membuka akses pasar yang luas bagi produk industri dan konsumen AS serta memberikan mekanisme kerja sama yang lebih transparan dalam isu tarif, SPS, hingga pengadaan pemerintah. Namun laporan 2025 National Trade Estimate menunjukkan bahwa sejumlah hambatan non-tarif masih membatasi arus perdagangan, mulai dari prosedur kepabeanan yang belum modern, regulasi teknis kendaraan yang memicu kekhawatiran industri, hingga ketidakpastian dalam standar pangan, e-commerce, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Meskipun akses tarif hampir sepenuhnya bebas, hambatan administratif, teknis, dan regulatori tetap menjadi tantangan utama yang harus diperhatikan eksportir dan investor internasional.

Akses Tarif: Hampir Bebas, tetapi Produk Pertanian Tertentu Masih dalam Masa Transisi

Sejak 2021 sebagian besar produk industri dan konsumen AS masuk Kolombia tanpa bea masuk sesuai CTPA. Untuk sektor pertanian:

• beberapa produk sensitif baru mencapai tarif 0% pada 2023,

• produk paling sensitif akan menyelesaikan fase penghapusan tarif pada 2026–2030,

• eksportir AS memiliki tariff-rate quotas (TRQ) yang memberi akses bebas tarif untuk produk tertentu.

Dengan demikian, hambatan tarif sudah sangat kecil, tetapi akses penuh untuk komoditas tertentu masih bergantung pada kuota dan siklus liberalisasi jangka panjang.

Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan: Modernisasi Tertunda dan Proses Lambat

Kolombia masih belum menerapkan sistem kepabeanan yang mengizinkan pedagang mengirim dokumen elektronik, seperti salinan invoice digital, meskipun hal ini direkomendasikan oleh WTO Trade Facilitation Agreement.

Keterlambatan ini berdampak pada:

• proses clearance yang lambat,

• biaya logistik yang lebih tinggi,

• ketergantungan pada dokumen fisik,

• risiko penundaan penyelesaian impor dan ekspor.

Pemerintah Kolombia mengaku sedang membangun sistem digital baru, tetapi belum ada implementasi penuh.

Hambatan Teknis (TBT): Regulasi Komponen Kendaraan yang Membebani Industri

Sejak 2021 Kolombia mengajukan tujuh regulasi berbeda yang mewajibkan sertifikasi pihak ketiga untuk berbagai komponen mobil dan sepeda motor, termasuk:

• ban,

• rem,

• seatbelt,

• kaca (glazing),

• pita reflektif.

Masalah utama bagi produsen AS:

• kapasitas lembaga sertifikasi tidak memadai,

• sertifikasi tambahan menjadi redundant karena produk AS sudah memenuhi FMVSS (standar keamanan nasional AS),

• implementasi sering ditunda akibat kekhawatiran industri.

Regulasi ban dan rem ditunda hingga Mei 2025, tetapi aturan untuk seatbelt, kaca, dan tape reflektif akan berlaku Maret 2025, menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok otomotif.

Kosmetik dan Produk Perawatan Diri: Aturan Label AMAN tetapi Disruptif

Aturan Andean Community Resolution 2310 yang berlaku sejak Desember 2024:

• mewajibkan format label baru untuk kosmetik dan personal care,

• tidak mengakui label lama meskipun sudah memenuhi regulasi sebelumnya,

• menimbulkan biaya repackaging dan reprinting bagi produsen.

Perubahan mendadak tanpa masa transisi yang memadai menjadi keluhan utama pelaku usaha.

SPS: Standar Susu, Larangan Rekonstitusi, dan Registrasi Fasilitas Asing

Sektor pangan menghadapi hambatan yang cukup signifikan.

1. Persyaratan lactic acid untuk susu bubuk

Kolombia menerapkan minimum lactic acid pada milk powder berdasarkan Decree 616, meskipun standar Codex hanya mengatur batas maksimum. Masalah lain:

• alasan ilmiah tidak jelas,

• tidak konsisten dengan standar global,

• draf revisi 2024 bahkan menambah larangan baru: tidak boleh mengonversi susu bubuk menjadi susu cair.

Draf belum dikirim untuk konsultasi WTO, sehingga menambah ketidakpastian regulasi.

2. Registrasi Fasilitas (Decree 2478)

Aturan ini menetapkan persyaratan fasilitas asing harus:

• mendapatkan persetujuan pemerintah Kolombia,

• menjalani audit tambahan,

• melalui proses registrasi negara-ke-negara.

AS berhasil menegosiasikan pengecualian untuk daging dan unggas berdasarkan side letter CTPA, tetapi dairy, seafood, dan telur masih terdampak aturan baru.

Revisi Mei 2024 masih memuat persyaratan berat dan akan berlaku 31 Juli 2025, kecuali dicapai kesepakatan lanjutan.

Pengadaan Pemerintah: Syarat G2G di Sektor Pertahanan dan Minim Akses untuk Perusahaan AS

Kementerian Pertahanan Kolombia mewajibkan government-to-government agreements untuk pembelian pertahanan tertentu.

Dampaknya:

• perusahaan AS tidak dapat berpartisipasi langsung,

• AS tidak memiliki mandat hukum untuk bertindak sebagai penjamin kontrak,

• beberapa kontrak bernilai besar hilang bagi perusahaan AS.

Kolombia bukan anggota WTO Government Procurement Agreement (GPA), sehingga tidak terikat standar transparansi global.

Kekayaan Intelektual: Penegakan Lemah dan Ketidakpastian Regulasi Farmasi

Kolombia tetap berada di Special 301 Watch List. Hambatan utama:

• Belum menerapkan komitmen CTPA untuk penegakan pelanggaran hak cipta digital.

Banyak platform ilegal dan pirasi IPTV tetap beroperasi.

• Belum mengadopsi UPOV 1991 untuk perlindungan varietas tanaman baru.

• San Andresitos

Lebih dari 600 pusat perbelanjaan ini masuk Notorious Markets 2025 karena skala besar penjualan barang palsu.

• Ketidakpastian approval farmasi

Decree 433 dan 710 (2018), yang memastikan approval obat hanya berdasar keamanan dan efektivitas, ditangguhkan sejak 2019 akibat gugatan warga.
Hingga akhir 2024 belum ada kepastian aturan penggantinya.

Layanan: Hambatan dalam Distribusi dan Penunjukan Agen

Kode komersial Kolombia memberi perlindungan sangat kuat kepada agen distributor. Kondisi ini membuat:

• pemutusan kontrak agen sangat mahal,

• produsen asing kesulitan untuk mengganti distributor yang berkinerja buruk,

• AS terus meminta Kolombia memenuhi komitmen CTPA untuk menormalkan ketentuan ini.

Perdagangan Digital: Pajak SEP yang Tidak Konsisten antara Residen dan Non-Residen

Sejak 1 Januari 2024, Kolombia menerapkan Significant Economic Presence (SEP) tax:

• berlaku untuk penjualan barang digital dan fisik,

• perusahaan non-residen dianggap memiliki SEP jika:

  1. berinteraksi dengan ≥ 300.000 pelanggan Kolombia, dan

  2. memiliki pendapatan ≥ 31.300 TVU (± USD 370.000 pada 2025).

Tarif pajaknya:

• 3% jika perusahaan mendaftar sebagai wajib pajak, atau

• 10% withholding jika tidak mendaftar.

AS menilai aturan ini diperlakukan berbeda antara residen dan non-residen, sehingga berpotensi diskriminatif.

Isu Ketenagakerjaan: Perdagangan Terhubung dengan Penegakan Hak Buruh

AS dan Kolombia terus berdialog terkait:

• perlindungan kebebasan berserikat,

• hak untuk berorganisasi dan berunding kolektif,

• kekerasan terhadap serikat buruh,

• impunitas pelaku kekerasan.

Ini merupakan bagian dari komitmen CTPA untuk memastikan standar ketenagakerjaan tidak digunakan sebagai hambatan terselubung.

Penutup: Akses Tarif Terbuka, tetapi Tantangan Regulasi Tetap Intens

Kolombia memiliki fondasi perdagangan yang relatif liberal melalui CTPA, tetapi hambatan modern masih kuat dalam bentuk:

• regulasi teknis otomotif,

• standar pangan yang tidak sejalan dengan sains global,

• sistem kepabeanan yang belum digital,

• persyaratan registrasi fasilitas asing yang berbiaya tinggi,

• ketidakpastian IP,

• serta pajak digital yang berpotensi diskriminatif.

Reformasi bertahap masih terus berjalan, tetapi pelaku usaha perlu menavigasi lingkungan regulasi yang kompleks untuk memaksimalkan peluang pasar.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Colombia Section.